Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

PERSPEKTIF KHIYAR AIB FIQH MUAMALAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN: Paradigmatik Pentingnya Tangg

Ditulis oleh : Dr Holijah, SH.MH | 22/03/2017 WIB

PERSPEKTIF KHIYAR AIB FIQH MUAMALAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN: Paradigmatik Pentingnya Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi


oleh: Holijah

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Jl. Jend. Sudirman Km. 3 ½ Kotak Pos 54 Palembang 30126

Email: holijah_uin@radenfatah.ac.id
(
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/507)

Abstrak:

 

Masyarakat konsumen Indonesia di era globalisan dan perdagangan bebas saat ini, mengahadapi berbagai tantangan akibat dari dampak positif dan negatif dari pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia secara global. Kemungkinan akan adanya produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha akan selalu, upaya preventif dan represif mutlak dilakukan negara untuk melindungi konsumen yang secara umum lemah dibandingkan pelaku usaha. Islam, sesungguhnya sudah memberikan solusi bagi pihak yang melakukan transaksi ekonomi, jika kemudian ada resiko yang membahayakan dan merugikan yang mana dalam fiqh muamalah dikenal istilah hak khiyar, dan untuk porduk cacat dikenal dengan istilah khiyar aib. Hak khiyar aib ini dengan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi mempunyai keselarasan, di mana intinya adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen akan resiko akibat dari produk barang yang diedarkan di pasaran. Relevansi hak khiyar aib dengan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha ini, menunjukakan bahwa alternatif perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akan dapat melindungi konsumen terhadap produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha.

Kata Kunci: globalisasi, perdagangan bebas, konsumen, khiyar aib, prinsip tanggung jawab mutak

Abstract

Indonesian consumer society, in the free ra of globalization and free trade today, faces a variety of challenges as a result of the positive and negative impacts of national and world economic growth globally. The possibility of a hidden defect goods of product will always happen, efforts must be carried out, preventive and repressive states, to protect consumers who are generally weaker than produce. Islam, in fact, already provides a solution for those who conduct economic transactions, if then there is a risk that endanger and harm which the fiqh muamalah known term as hak khiyar, and for product defects known as khiyar aib. This Hak khiyar aib with the strict liability principle defective product items has harmony, in which the point is that produce will be liability for the risks derived from the consumer goods circulated in the market. Relevance of hak khiyar aib to the strict liability principle of produce, shows that alternative consumer protection through the application of the strict liability principle of produce will be able to protect consumers against hidden defects goods of product from produce.

Keywords: globalization, free trade, consumer, khiyar aib, strict liability principle.

A.    Pendahuluan

               Era masyarakat konsumsi akibat globalisassi dan perdagangan bebas saat ini telah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi dunia usaha di Indonesia. Dampak positifnya, antara lain pelaku usaha semakin mudah untuk memperluas bisnisnya, dan di sisi lain memberikan dampak pada persaingan yang semakin ketat yang dapat mengubah perilaku bisnis ke arah persaingan yang tidak sehat/curang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi (economic crime). Globalisasi ekonomi sebagai inter-nasionalisasi produksi, mobilisasi yang semakin membengkak dari modal dan masyarakat internasional dan penggandaan intensifikasi ketergantungan ekonomi.Ketergantungan ekonomi dari negara sedang berkembang dengan negara maju juga akan mempengaruhi penegakan hukum perlindungan konsumen dari suatu negara.

               Pelaku usaha yang dalam kegiatan bisnis selalu memegang prinsip ekonomi, saling bersaing untuk meraih keuntungan dan menghindari kerugian. Hal ini, jika dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dari suatu negara yang berkeinginan untuk tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya, maka masalah perlindungan konsumen mutlak diperlukan. Ini adalah selaras dengan slogan bahwa negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah negara yang kalah dalam perdagangan bebas di era globasasi. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi tanpa diimbagi pembangunan hukum akan merugikan masyarakat, meskipun hukum bukan tujuan tetapi hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

               Permasalahan perlindungan konsumen, sesungguhnya adalah masalah semua manusia, karena setiap manusia adalah merupakan konsumen.Di Indonesia masalah perlindungan konsumen telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya di singkat UUPK).

                Selanjutnya, sikap dan tingkah laku manusia dalam memenuhi tuntutan lingkungannya juga dapat pengaruh akibat ajaran agama yang dianutnyadan  sesorang bertanggung jawab apabila secara intitusi perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan pada hati nurani dan kepada masyarakat pada umumnya. Hukum Islam memandang masalah perlindungan konsumen sangat luas tidak hanya masalah orang perseorangan saja (keperdataan), akan tetapi masalah yang menyangkut kepentingan umat (publik secara luas) serta juga merupakan permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusi dengan sang khalik, Allah SWT.

               Islam memandang dunia usaha/bisnis tidak hanya menyangkut masalah yang menyangkut bagaimana mendapat keuntungan, namun juga bagaimana mendapatkan keuntungan itu tidak merugikan orang lain yaitu konsumen. Dalam Islam aturan-aturan dalam melakukan perdagangan ada di fiqh muamalah. Fiqh muamalah memuat aturan-aturan bagi manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.

              Saat ini, bisnis telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan beranekaragam, seperti aliansi strategis internasional, “turnkey project ” alih teknologi, serta “free trade” atau kerjasama perdagangan bebas antar negara”. Transaksi bisnis dapat dilakukan tidak hanya dalam waktu singkat, tidak terbatas tempat  dan di mana saja dengan menggunakan media elektronik yang canggih, seperti fax, email, telepon, internet dan lain sebagainya.

               Konsumen saat ini di tuntut untuk lebih kritis dalam memilih produk yang dipasarkan pelaku usaha, karena sebagaimana di ketahui banyak sekali kasus- kasus dari produk pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kasus tersebut di antaranya, kasus ledakan tabung gas LPG jenis 3 kg, susu mengandung melamin dan perangakat makanan yang berbahan melamin yang beredar di Indonesia dan kasus kosmetika yang mengandung merkuri.Kasus biscuit beracun tahun 1989 yang menyebabkan 35 orang meninggal dunia, kasus mie instan, makan kaduluarsa.Pengedaran kosmetika tanpa izin edar, pengedaran sediaan farmasi berupa obat tradisional berupa jamu yang tidak memenuhi stándar dan atau persyaratan dan banyak kasus-kasus lain yang dialami konsumen Indonesia yang penyelesaiannya di rasakan belum memuaskan.

               Sesungguhnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen adalah mengenai bagaimana jaminan tentang kepastian akan terpenuhinya hak-hak konsumen sebagai saha preventif dari perbuatan-perbuataan pelanggaran hak-hak konsumen. Salah satu di antaranya adalah melalui gagasan untuk penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dalam bidang adanya produk barang cacat termasuk dalamnya produk barang cacat tersembunyi.

               Upaya penyelesaian sengketa konsumen produk barang cacat tersembunyi melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dari pelaku dalam UUPK belum secara eksplisit tertulis jelas dalam pasal yang juga tertuang dalam Bab pasal yang berbeda dalam UUPK. Inipun juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak ada kesatuan pandangan dari para penegak hukum dan pencari keadilan dalam mencari keadilan

              Adanya perlindungan konsumen, bukan berarti mengeyampingan terhadap perlindungan terhadap pelaku usaha. Melindungi konsumen sesungguhnya adalah juga merupakan upaya melindungi pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, merupakan hubungan yang berkesinambungan saling membutuhkan. Untuk mewujudkan harmonisasi hubungan ini adalah melalui kejujuran untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen tersebut, sehingga dapat mengantisipasi kecendrungan bahaya kerugian akibat produk barang yang membahayakan konsumen.

              Dalam Fiqh Muamalah, permasalahan mengenai konsumen yang dirugikan dari barang yang didapatnya atau dibelinya ternyata mendatangkan kerugian diberikan hak yang disebut hak khiyar aib, yaitu, “hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek tersebut dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pelaku usaha ketika akad berlangsung”.Untuk itu, dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana keterkaitan hak khiyar aib dengan pentingnya prinsip tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha, dan dalam menjawab permasalahan ini menggunakan teori perbuatan melanggar hukum dalam membangun prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia dan menggunakan pendekatan maqasid asy-sayriah untuk membetuk impelementasi perspektif fiqh muamalah dari pentingnya tanggung jawab mutlak terhadap produk barang cacat tersembunyi dalam upaya melindungi masyarakat konsumen.

B.   Hak Khiyar Aib dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi 

              Paradigmatik dari konsep penegakan hukum tanggung jawab mutlak pelaku usaha dari adanya produk barang cacat tersembunyi, yang mana pada awalnya produk tersebut termasuk kategori produkyang tidak membahayakan, akan tetapi karena cacat tersembunyi akan menjadi sangat membahayakan jiwa, harta, dan bahkan lingkungan konsumen.

                Realitas bisnis ini akibat dari adanya persaingan mempunyai kecenderungan mengabaikan etika. Meskipun tetap ada problematik mengenai pro dan kontra untuk mengaitkan bisnis dengan etika, sehingga muncul mitos bisnis a moral.Etika berbisnis dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan suatu kepercayaan dalam sebuah bisnis. Kepercayaan dalam berbisnis ini, implemantasinya berlakaitan erat dengan antara kepercayaan vertikal dan horizontal, yang mana di bangun dari interaksi manusia dengan manusia, yang mana bertujuan untuk membangun hubungan antar manusia dengan sangKhaliknya.Kepercayaan ini sangat berkaitan akan terpenuhinya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK.         

             Sesungguhnya relevansi pembahasan tentang perlindungan konsumen adalah sama dengan membahas mengenai tanggung jawab produk, karena dasar tanggung jawab produk (product liability), adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha.Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan.

              Tuntutan tanggung jawab produk dari pelaku usaha saat ini di lakukan berdasarkan (1) Pelanggaran jaminan (breach of warranty); (2) Kelalaian (negligence) ; (3)  Tanggung jawab mutlak (strict lability).Tuntutan tanggung jawab produk yang berdasarkan pelanggaran jaminan prestasi, dirasakan saat ini belum maksimal melindungi konsumen karena tidak semua konsumen untuk mendapatkan produk dari pelaku usaha harus didahului dengan adanya pertemuan dan perjanjian langsung dengan pelaku usaha,dan tidak semua produk yang telah beredar sudah ber-SNI, walaupun dapat dimintakan pertangungjawabannya berdasarkan standar kualitas dari merek yang ditetapkan pelaku usaha tersebut. Adapun, Tanggung jawab produk yang didasarakan kesalahan juga tidak optimal melindungi konsumen, karena dengan prinsip berdasarkan kesalahan, maka konsumen harus membuktikan kesalahan pelaku, sementara untuk melmbuktikan ada atau tidak adanya kesalahan pelaku usaha bukan hal yang mudah bagi konsumen yang secara umumnya mempunyai kedudukan yang lebih lemah dari pelaku usaha, baik secara ekonomi, pengetahuan tentang produk yang dipasarkan.

Oleh karena itu, pelaku usaha sebagai pihak yang paling memungkinkan penyebab terjadinya kerugian dari konsumen harus bertanggung jawab terhadap konsumen terlepas dari adanya wanprestasi, adanya kesalahan maupun tidak adanya kesalahan dari pelaku usaha walaupun tetap ada pengecualiaannya. Artinya pelaku usaha harus bertanggung jawab mutlak terhadap konsumen selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan kesalahan dari kerugian konsumen tersebut adalah kesalahan dari konsumen itu sendiri dan force majeure. Demikian juga mengenai adanya produk barang cacat tersembunyi, pelaku usaha harus bertanggung jawab. Berani mengedarkan suatu produk berarti berani menanggung segala resiko yang dimungkinkan dari produk tersebut.

              Prinsip tanggung jawab mutlak ini di bangun dari pengembangan doktrin perbuatan melanggara hukum dari Pasal 1365 KUHPerdata dalam arti luas yang meliputi perbuatan melanggar dari pelaku usaha terhadap pasal-pasal dalam UUPK. Namun demikian juga ada permasalahan dalam praktik hukum yaitu belum adanya kesatuan pendapat mengenai dasar gugatan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini dikarenakan selama ini proses penyelesaian sengketa konsumen adalah mendasarkan gugatan berdasarkan kesalahan dengan tuntutan pidana maupun administratif tidak mendasarkan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak.Alasan yang dijadikan pembenaran proses penyelesaian sengketa mendasarkan gugatan berlandasakan pada kesalahan ini adalah dengan alasannya adalah bahwa proses pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana lebih mudah dilakukan.

               Kemudian, permasalahan dari penerepan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dari akibat adanya produk barang cacat tersembunyi ini juga bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen yang di atur dalam UUPK adalah melalui  proses litigasi maupun non litigasi dirasakan belum memberikan rasa keadilan terhadap konsumen. Untuk itu di masa yang akan datang penyelesaian sengketa konsumen produk barang cacat tersembunyi di masa akan datang, sebaiknya dilaksanakan melalui jalur formal dan informal.

Memperhatikan akibat dari adanya produk barang cacat tersembunyi ini, dalam ruang lingkup Fiqh Muamalah yang bersifat adabiyah mengenai penegakan hak dan kewajiban dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber pancaindra manusia yang ada kaitanya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat,maka dari segi bagaimana peredaran suatu harta dalam masyarakat adalah termasuk juga dalam pengertian konsumen produk barang cacat tersembunyi dalam tulisan ini. Pemahamannya adalah bahwa yang termasuk konsumen adalah tidak hanya mendapat dan mempergunakan produk dari pelaku usaha didahului oleh peristiwa jual beli saja, namun bisa saja melalui pemberian hadiah atau dengan kata lain tidak secara langsung dari pelaku usaha.

Peristiwa jual beli dalam transaksi ekonomi Islam ada istilah yang dikenal dengan khiyar. Tujuan dari adanya hak khiyar ini adalah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan, sehingga ada kemaslahatan yang dituju sesuai dengan hikmah khiyar, termasuk khiyar aib.

              Berdasarkan maksud khiyar aib, bahwa apabila ada cacat pada objek, maka pembeli mempunyai hak pilih  untuk dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang dibeli, atau kembali barang dan uang. Hak khiyar ini, menurut para pakar juga fiqh hak khiyar juga dapat diberikan kepada pembeli, apabila cacatnya objek jual beli tersebut tidak ketahui baik oleh penjual dan pembeli.

Selanjutnya, menurut hanafiah dan Hanabilah Munculnya hak khiyar dari adalah apabila seluruh unsur yang merusak obyek jual beli tersebut dan mengurangi nilanya menurut tradisi pedagang. Menurut Malikyah dan Syafi’yah munculnya hak khiyar aib adalah apabila seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan padanya.

Tujuan penegakan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akibat adanya produk barang cacat tersembunyi sebagai bentuk tanggung jawab produk pelaku usaha terhadap konsumen adalah bersinergi dengan keberadaan khiyar aib dari fiqh muamalah mengenai tentang peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam dengan prinsip kemaslahatannya memandang bahwa dalam transaksi ekonomi Islam sangat ditekan pada nilai kebaikan bagi kedua belah untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

C.  Urgensi Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Melindungi Konsumen Produk Barang Cacat Tersembunyi

              Hukum Islam mengajarkan untuk selalu memberikan kebaikan dan menjauhi kemadharatan. Dengan adanya hak khiyar atau hak pilih, maka sesorang diberikan pilihan untuk dapat melanjutkan atau mengurungkan transaksi jual beli yang telah dilakukan.Pemberian khiyar aib kepada konsumen untuk memilih, juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dari adanya produk barang cacat tersembunyi adalah dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dengan konsumen sesuai kesepakatan untuk meneruskan atau mengurungkan transaksi ekonomi antara pelaku usaha. Islam telah memberikan solusi dalam mengantisipasi bahaya dari adanya kerugian konsumen dari produk barang cacat tersembunyi.

             Saat ini sudah selayaknya upaya untuk melindungi konsumen produk barang cacat tersembunyi dari bahaya yang ditimbulkan dari produk cacat tersembunyi untuk penerapan hukum tanggung jawab mutlak. Sesungguhnya dari adanya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini adalah untuk kepentingan pelaku usaha sendiri, karena akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha yaitu dari adanya jaminan akan penerapan prinsip tanggung jawab. Artinya, jika kemudian produk barang pelaku usaha tersebut ternyata menimbulkan kerugian konsumen, maka pelaku usaha akan mengganti ganti kerugian terhadap konsumen.

       Untuk itu, dengan memperhatikan fakta akan akibat yang di alami konsumen saat ini, maka adalah merupakan keadilan bagi konsumen untuk adanya upaya alternatif melindungi dari kerugian akibat produk dari pelaku usaha sesuai dengan kerugian yang benar-benar telah dialami konsumen dengan pemberian kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan dari konsumen itu sendiri dan bukan karena adanya kejadian alam (force majeure). Selaras dengan tujuan hukum dalam konsep keadilan Filsafat Hukum Islam yang dikenal dengan istilah maqasid at-tasyri ' atau  maqasid  al-syariah  dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang menegaskan bahwa Hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Para ulama mengkonsepkan suatu kaidah yang cukup populer, “di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah”.

                Salah satu realisasinya adalah melalui prinsip tanggung jawab mutlak dengan harapan bahwa pelaku usaha harus sangat berhati-hati terhadap produk yang diedarkan, jika tidak maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap semua resiko yang di alami konsumennya. Apabila ini diterapkan akan sangat melindungi konsumen dari resiko buruk yang merugikan dan membahayakan dan ini adalah senada dengan prinsip maqasid as-syariah. Artinya apabila ini adalah upaya untuk melindungi konsumen, maka sudah selayaknya untuk dapat diterapkan. Walaupun secara yuridis belum tertuang secara normatif dalam perturan perundang-undangan, maka para penegak hukum terutama hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum harus dapat membuat terobosan untuk dapat menerapkannya itu, apabila perasaan hukum dan keadilan masyarakat menghendaki lain, sehingga hukum tidak menjadi sarana untuk mencari kemenangan,yang seharusnya hukum harus dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban di masayarakat,sehingga terwujud kebaikan dan keadilan dan tidak adanya ketimpangan sosial.

            Jaminan akan adanya tanggung jawab produk dari pelaku usaha yang berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, di mana apabila produk barang dari pelaku usaha menimbulkan kerugian terhadap konsumen, ini akan berimplikasi dengan sendirinya menunjukkan jaminan bahwa produk barang pelaku usaha yang beredar adalah produk yang aman yaitu produk yang tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Ini merupakan juga merupakan kebaikan, pelaku usaha harus menyadari bahwa kepentingan pribadi yang dipahami secara benar yang mengaharuskan untuk mebatasi dan mengatur hasrat yang diingini.

              Dengan adanya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan dapat mencegah dampak negatif dari industrilisasi, mendorong persaingan dari produk-produk barang Indonesia di pasar internasional maupun lokal (dalam negeri). Selain itu, untuk menjamin terjamin kualitasnya serta dapat melindungi konsumen yang secara umum lemah daripada pelaku usaha yang harus dilindungi hukum, sesuai dengan salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum (pengayoman) kepada masyarakat.

              Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, akan terwujudnya keadilan secara layak (timbal balik) antara pelaku usaha dengan konsumen dari produk barang cacat tersembunyi. Perlindungan hukum yang berkeadilan terutama bagi konsumen sebagai pihak yang lemah dengan tidak mengurangi keadilan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dilakukan secara bermoral dan memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan perekonomian nasional.

D.    Penutup

              Upaya melindungi konsumen dari produk barang yang membahayaka dan merugikan konsumen dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dapat dilakukan di antaranya adalah  adanya peraturan perundang-hbundangan yang secara terintegratif dan komprehensif yang dapat melindungi konsumen. Upaya represifnya adalah memberikan berbagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dipilih oleh konsumen terutama yang  di antaranya adalah  penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability principle) yang juga dapat diberlakukan untuk produk barang cacat tersembunyi pelaku usaha.

             Penyelesaian transaksi ekonomi dalam hukum Islam melalui hak khiyar ini, sejalan dengan konsep prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap produk barang cacat yang dibangun yaitu pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan resiko dari bahaya dari produk-produk pelaku usaha. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi, menghendaki pelaku usaha bertanggung jawab terhadap semua resiko yang dialami konsumen selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan karena perbuatan konsumen namun karena kejadian alam (force majeure). Dengan demikan harapannya konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas danproduk-produk barang dari pelaku usaha Indonesia semakin dapat bersiang  di lokal dan internasional.

Endnote:

                 Paper telah dimuat dalam Jurnal Terakreditasi: Jurnal Al-Manahij (Jurnal Kajian Hukum Islam), Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Volume Desember 2015Vol IX No. 2 Desember 2015, ISSN: 1978-6670, , hlm. 347-358. Web:http:/iainpurwokerto.ac.id.

        Di era masyarakat konsumsi, apa yang menjadi diperdagangkan tidak hanya menyangkut barang dan jasa yang makin meningkat jumlahnya, tetapi pengalaman mansia dan aspek kehidupan manusiapun telah terkomodifikasi dan ditawarkan layaknya barang dan jasa yang lain., Bagong Suyanto, SOSIOLOGI EKONOMI: Kaptalisme dan Konsumsi di Era Mayarakat Post-Modernisme (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 129-130.

         Keniche Ohmae, menyatakan bahwa globalisasi saat ini pada adab ke-21 telah menyebabkan batas-batas negara bangsa telah tereduksi yang disebutnya sebagai, “the end of nation state”., Keniche Ohmae, The End of Nation State, the Rise of Regional Economics, (New York: The Free Press, 1995), hlm. 1-5.

   Istilah kejahatan ekonomi atau economic crime adalah kejahatan terhadap ekonomi atau kejahatan yang merugikan dalam bidang ekonomi., Ramli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. xvi.

       Afriasnsyah, Alquran dan Harminitas Antariman (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), hlm. 150.

        Menurut Wardiman Djojonegoro, Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Yahya M. Abdul Azis, Ed., Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

        Kesadaran konsumen ini, melahirkan suatu cabang ilmu baru yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen., Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 12.

       Jagnes Delors, The Future of Free Trade in Europe and The World, Fordham International Law Journal Vol. 18, (Tahun 1995),  hlm. 723., Erman Rajagukguk, Makalah, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed), Hukum Perlindungan Konsumen  (Bandung: Bandung, 2000), hlm. 4

  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 2003), hlm. 40 dan 77.

        Konsumen yang dimaksud dalam tulisan ini adalah,” setiap orang atau badan hukum yang menggunakan dan/atau yang mendapatkan barang dan/atau jasa pelaku usaha yang tidak untuk diperdagangkan”.Holijah, Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subjektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi, Disertasi ( Palembang:  Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015), hlm. 99.

       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang patung perlindungan konsumen disahkan pada tanggal 20 April tahun 1999 oleh pemerintahan transisi Presiden B.J. Habibie., Warta Konsumen Nomor 194 Tahun XVII, (Mei 1990), hlm, 9.

       Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114.

       Rusmin Tumanggor, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 28.

       Secara sederhana hukum Islam adalah dihubungkan dengan Pengertian fiqh.Secara definitif hukum Islam tidak ditemukan dalam Alquran dan literatur Bahasa Arab.,  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6.,. Dari definisi ini hukum Islam lebih dekat dengan Pengertian Syariah., Josep Schacht, An Introduction to Islamic Law dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (  Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.  

       Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.,  H. Bukhari Alma, Pengantar Bisnis ( Bandung: CV. Alfabeta, 1997), hlm. 16.

        Ruang lingkup Fiqh Muamalah adalah: (1) Al-Muamalah al-Madiyah , yaitu mauamalah yang mengkaji objeknya, (2)Al-Muamalah al-Adabiyah, yaitu muamalah yag ditinjau dari segi tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakkannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, husud, dengki dan dendam., Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah, edisi pertama  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 10.

       S. Tamer Cavusgil, Globalization of Markets and its Impact on Domestic Institution, Global Legal Studies Journal,  Vol.1 (September 1993), hlm. 83.

       Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam , cet.I, (Yogyakarta : BPFE, Februari 2004), hlm.1.

        Yudha Nadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2 , (Desember 2011), hlm 185-188.

        Ibid.

        Laporan Akhir Penelitian Perlindungan terhadap Konsumen atas Kelalaian Produsen, ( Jakarta: BPHN, 1993), hlm. 30-33.

   www.Indosiar.com diakses pada tanggal 11 September 2011.

         Dapat di lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1310/Pid.B/2009/PN.PLG.

         Dapat di lihat pada  Putusan Mahkamah Agung No. 1325 K/Pid.Sus/2010.

   Produk barang cacat tersembunyi, adalah Setiap barang yang telah ditambah nilai dan kegunaannya oleh pelaku usaha melalui suatu proses produksi sebelum diperdagangkan yang mengandung kecacatan berakibat tidak terpenuhinya tujuan pembuatan atau tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atau telah berkurang fungsinya atau tidak memenuhi syarat-syarat keamanan dan telah menimbulkan kerugian konsumen atas cacatnya produk barang pelaku usaha baik cacat tersebut diketahui dan/atau tidak diketahui pelaku usaha yang menyebabkan konsumen dapat menuntut tanggung jawab mutlak atas kerugian yang di derita., Holijah, Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subjektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi, Disertasi ( Palembang:  Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015), hlm. 115.

        Ibid., hlm. 30.

        Istilah harmonisasi berasal dari Yunani, dari asal kata “harmonia” yang artinya terikat secara serasi dan sesuai., Hasan Shaddily, dkk., Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve), hlm.1262.

       Holijah, Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 No. 1 (Purwokerto Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Januari 2014), hlm. 175-187.

        Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2010), hlm. 100.

        Bahaya produk barang cacat tersembunyi ini dapat dilihat, misalnya pada produk barang pecah belah, produk obat-obatan, kosmetika, elektronik dan lain sebagainya, apabila kemudian ada cacat desain, cacat  konstruksi ataupun cacat peringatan yang tidak diketahui oleh konsumen akan sangat membahayakan jiwa, harta, dan bahkan lingkungan konsumen.

        Para pemikir ekonomi Islam sejak lama berusaha mengajarkan tentang kepercayaan dalam upaya membangun sebuah perkonomian yang beretika dan selalu mengindahkan kemaslahatan publik di dalammnya., Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 39.

        Etika mengajarkan tentang moral atau kesusilaan, Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2007), hlm. 56. 

   Rhicard T. George, dalam R. Lukman Faurani Muhammad, Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

        Ika Yunia fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Kencana Prenada Media Group, 2013),  hlm. 29-30.

        Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk adalah, “tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut., J. Widijantoro, Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia, Justitia Et Pax, (Juli-Agustus 1998), hlm. 7.

        Edmon Makrim, Kompilasi Hukum Telematika ( Jakrta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 242.

   Adrian Sutedi, Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 73-74.

         Bentuk perlindungan konsumen di Belanda berbasis pada hukum perdata yang bersumber pada hukum perikatan (contract law)., Yudha Adian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, (Desember 2011), hlm.194.

        SNI (standar Nasional Indonesia) adalah implemntasi dari standarisasi dengan memberikan sertifikasi produk (certification marketing). Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT, Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 23.

        Hasil wawancara pribadi dengan Eko Hari Purnomo selaku Ka. Sub. Bidang Pengembangan Infrastruktur-Pusat Standarisasi Kementerian Perindustrian Republik  Indonesia, pada tanggal 21 Oktober 2013, Pukul 09.00 WIB di Ruang Unit  Standarisasi Kementerian Perindustrian.

        Hasil wawancara pribadi dengan Kepala TU Ditjen Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Pukul 15.00 WIB di Jakarta, Ruang Ditjen Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagagangan.

        Hasil wawancara di ruang kerja Hakim Tinggi  Jakarta Pusat, Ariansyah  B. Dali pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013, Pukul 15.00 WIB.

        Ibid., dan juga hasil wawancara pribadi dengan H.M Daud Ahmad selaku Hakim Tinggi Palembang yang dilakukan di ruang kerja pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2014, Pukul 10.45 WIB.

Jalur formal, Jalur formal yang dimaksudkan adalah berupa jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan; dan Jalur Informal, Jalur informal yang dimaksudkan adalah berupa penyelesaiansengketa  secara langsung dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen., Ibid., 736.

         Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2010), hlm. 10-11. 

          Menurut Wahbah al-Zuhaily yang dimaksud dengan khiyar adalah,”hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islami wa Adillatuh, Jilid V, cet. ke-8 ( Beirut: Dar-al-Mut’ashir, 2005), hlm. 3516.

         Hikmah adanya khiyar; (1) Khiyar dapat membuat akad jual jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam;(2)Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli; (3) Penjual tidak semena-mena menjual barang barangnya kepada pembeli (4)Terhindar dari unsur-unsur penipuan; (5)Dan lain-lain.,Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2010), hlm. 95-96.

          Abdul Mujieb, (et. Al), Kamus Istialh Fiqih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994),  hlm. 62.

          Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 136.

          Ibid.

          Thomas Aquinas yang menggunakan term Aristoteles yang dikutip Sutrisno, mengartikan nilai sebagai suatu yang baik., Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Menafsir Keindonesian, Hermeneutika Pascakolonial, Soal Identitas, (Jakarta: Kanisius, 2004),  hlm. 26.

          Filsafat Hukum Islam adalah filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam., Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  hlm. 22.

         Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah,  Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI (1995),  hlm. 97.

         Prinsip Kehati-hatian dimaksudkan dengan tujuan untuk melakukan suatu tindakan pencegahan secara dini terhadap suatu risiko yang belum pasti., Sri Wartini, Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Sanitary And Phythosanitary Agreemant, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO dalam Kasus Hormone Beef antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat, Jurnal Hukum No. 2 vol. 14 (April 2007), hlm. 309.

         Arif Purkon, Korelasi antara Pelanggaran Etika dan Pengakan Hukum (Studi Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bapati Garut, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2  (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Desember 2014) , hlm. 218.

         Mahfud MD, Hukum, Moral dan Politik, Makalah Studium General untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (23 Agustus 2008), hlm. 1-2.

         Bani Syarif Maula, Kajian Al-Ahwal Al-Syakshsyyah dengan Pendekatan Maqasid AL-Syariah,  A-Manahij, Vol. V11 N0. 2,  (Juli 2014), hlm. 234.

          Menurut Rand, kebaikan dari mementingkan kepentingan diri sendiri dapat diterapkan sama pada semua orang dan kepentingan pribadi itu dibatasi oleh hak orang lain yang sama., Laura Hartman and Joe  DesJardins, Busines Ethics, diterjemahkan Danti Pujiati, ETIKA BISNIS:  Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung jawab Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 87

         Pada Periode 2012-2013 sudah  ada 15 kasus yang diproses di ranah hukum., Nus Nuzulia Ishak dalam Ritel (Magazine), Sebanyak 89 % Konsumen Belum Cerdas,  Vol 21 Tahun II, (Jakrta, Oktober 2013), hlm. 44-46.

         Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004),  hlm. 112.  

         Edmon Makarim, Kompilasi  Hukum Telematika, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 316.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Atmasasmita, Ramli Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Afriassyah, Alquran dan Harminitas Antariman,  Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.

Alma, H. Bukhari, Pengantar Bisnis, Bandung: CV. Alfabeta, 1997.

Azis, Yahya M. Abdul, Ed., Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Al-Zuhaily, Wahbah,  Al-Fiqh  al-Islami wa Adillatuh, Jilid V, cet. Ke-8, Beirut: Dar-al-Mut’ashir, 2005.

Barkatullah, Abdul Halim,  Hak-Hak Konsumen, Bandung:  Nusamedia,  2011.

Cavusgil, S. Tamer, Globalization of Markets and its Impact on Domestic Institution, Global Legal Studies Journal,  Vol.1, September 1993.

Delors, Jagnes, The Future of Free Trade in Europe and The World, Fordham International Law Journal Vol. 18, Tahun 1995.

Fauzia, Ika Yunia, Etika Bisnis dalam Islam,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk,  Fiqh Muamalah, edisi pertama,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Holijah, Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 No. 1, Purwokerto Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Januari 2014.

------ Tanggung Jawab Mutlak Ascetisisme Responsif Subjektif Pelaku Usaha: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi, Disertasi, Palembang:  Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015.Hartman, Laura and Joe  DesJardins, Busines Ethics, diterjemahkan Danti Pujiati, ETIKA BISNIS:Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung jawab Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2008.

Harun, Nasrun Fiqih, Muamalah, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ibrahim Idham dkk., Laporan Akhir Penelitian Perlindungan terhadap Konsumen atas Kelalaian Produsen, Jakarta: BPHN, 1993.

Ishak Nus Nuzulia, Ritel (Magazine), Sebanyak 89 % Konsumen Belum Cerdas, Vol 21 Tahun II, Jakarta, Oktober 2013.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Muhammad, R. Lukman Faurani Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis  Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Mas'udi, Masdar F., Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah,  Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI, 1995. 

Makrim, Edmon , Kompilasi Hukum Telematika,  Jakrta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam , cet.I, Yogyakarta : BPFE, Februari 2004.

Mujieb, Abdul, (et. al), Kamus Istialh Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Marzuki, HM. Laica, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

MD, Mahfud Hukum, Moral dan Politik, Makalah Studium General untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 23 Agustus 2008.

Maula, Bani Syarif,  Kajian Al-Ahwal Al-Syakshsyyah dengan Pendekatan Maqasid AL-Syariah,  A-Manahij, Vol. V11 N0. 2,  Juli 2014.

Nasution, Muhammad Syukri Albani Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nata, Abuddin, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nur, Yudha Nadian dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak  (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2 , Desember 2011.

Ohmae, Keniche, The End of Nation State, the Rise of Regional Economics, New York: The Free Press, 1995.         

Purkon, Arif, Korelasi antara Pelanggaran Etika dan Pengakan Hukum (Studi Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bapati Garut, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2,  Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Desember 2014.

Rajagukguk, Erman Makalah, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed), Hukum Perlindungan Konsumen,  Bandung: Bandung, 2000.

Suyanto, Bagong SOSIOLOGI EKONOMI: Kaptalisme dan Konsumsi di Era Mayarakat Post- Modernisme, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syarifuddin, Amir Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sutedi, Adrian Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008. 

Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2007.  

Hasan Shaddily, Hasan ,dkk., Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Shofie, Yusuf Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008. 

Sidabalok, Janus 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT, Citra Aditya Bhakti, 2006.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto, Menafsir Keindonesian, Hermeneutika Pascakolonial, Soal Identitas, Jakarta: Kanisius, 2004. 

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Tri P., Salviona Positivisme Hukum dan Legalitas Hukum, dimuat dalam buku Beberapa Persoalan dalam Ilmu Hukum Kontemporer, Ed. Jimly Asshiddiqie, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Tumanggor, Rusmin, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Wijaya Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Widijantoro, J., Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia, Justitia Et Pax, Juli-Agustus 1998. 

Wartini, Sri, Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Sanitary And Phythosanitary Agreemant, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO dalam Kasus Hormone Beef antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat, Jurnal Hukum No. 2 vol. 14, April 2007.

Warta Konsumen, Nomor 194 Tahun XVII, Mei 1990.

www.Indosiar.com diakses pada tanggal 11 September 2011.