Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEB

Ditulis oleh : Dr. Holijah, SH, MH., | 22/03/2017 WIB

POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DASAR DAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh: Dr. Holijah, SH, MH., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: holijah_uin@radenfatah.ac.id ( Paper ini telah di muat dalam  Jurnal Hukum Tata Negara: “Nanggroe” ,  Aceh, Volume 2 No. 1 April 2013, ISSN  2302-6219. )

 

Absrtrak

Pembangunan dan perkembangan perdagangan di era globalisasi saat ini, menuntut Indonesia untuk menyiapkan piranti hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum yang aspiratif bagi masyarakat, salah satunya diantaranya adalah melalui adanya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan yang ada pada hakikatnya adalah politik hukum, dikarenakan peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi negara yang dirancang dan disahkan sebagai undang-undang. Politik hukum Indonesia sendiri terbagi dua dimensi yaitu (1) kebijakan dasar (basic policy) yang merupakan alasan dasar dari diadakannya suatu undang-undang, (2) kebijakan pemberlakuan (enactment policy) yang merupakan tujuan atau alasan dikeluarkannya suatu undang-undang.  Tuilisan ini, untuk menjawab apakah yang menjadi kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan dari UU N0. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk menjawab permasalahan ini menggunakan metodelogi penelitian normatif. Adapun yang menjadi kebijakan dasar dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah melindungi konsumen dari perbuatan yang merugikan konsumen yang berupa perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari pelaku usaha. Sementara yang menjadi kebijakan pemberlakuan UUPK adalah termuat dalam konsiderans menimbang, penjelasan umum serta pada Pasal 2 UUPK dan Pasal 3 UUPK yang merupakan substansi asas-asas ide normatif  dalam mewujudkan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

 

Kata Kunci: Politik Perundang-undangan, Kebijakan Dasar dan Kebijakan Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan konsumen

 

A.  Pendahuluan

 

              Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa. Kondisi ini kemudian di dukung pula oleh proses globalisasi serta kemajuan tekhnologi dan informatika yang telah memperluas gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintas batas-batas wailayah suatu negara.

              Era globalisasi yang ditandai dengan tidak adanya batas-batas negara (boundary-less world) memberikan peluang sekaligus tantangan bagi seluruh negara. Perdagangan bebas berakibat juga menambah kesenjangan antara negara maju dan negara pinggiran (periphery). Globalisasi saat ini menjadi manifestasi baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Dengan kata lain globalisasi merupakan bentuk lain dari kapitalisme yang paling mutakhir yaitu neoliberalisme penguasa sistem perkonomian dunia. Maka memakmanai globalisasi sendiri sesungguhnya bukan perkarta yang mudah, bahkab sampai saat ini tidak juga ditemuakan defenisi universal yang disepakati untuk mematakan globalisasi.

              Ini memperlihatkan fenomena yang banyak bidang, termasuk bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, agama dan hukum yang saling berkaitan. Akan tegtapi sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya yang merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional.

              Sehingga betapun bebasnya dinamika perekonomian pasar hendak dikembangkan, tetap diperlukan intervensi negara dalam bentuk regulasi yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan ekonomi dan pengendalian pasar bebas itu sendiri. Pengaturan-pengaturan tersebut diperlukan untuk jaminan sistem rujukan bersama antara pemangku kepentingan (stakeholders) dalam dinamika pasar. Pengaturan lebih luas dilakukan oleh negara sebagai drigent dalam dinamika perkembangan kegiatan perekonomian dalam masyarakat, yang menurut Jimly Asshiddiqie mengahsilkan Trias Politika yang terdiri dari state, civil society dan market. Dan tiadanya perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala negara yang kalah dalam perdagangan bebas.

              Walaupun peraturan itu sendiri bukan tujuan melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, sarana untuk mencapai tujuan/cita-cita nasional, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum dalam arti luas dibentuk dengan proses tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Ini artinya dalam konteks ini, bahwa peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat sengaja oleh institusi negara dan tidak hadir secara tiba-tiba.

              Sehingga pada prinsipnya tidak akan ada deregulasi yang memungkinkan penswastaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam proses pembentukannya sangat mungkin mengikutsertakan pihak bukan negara atau pemerintah, seperti kode etik untuk suatu kelompok tertentu. Dan kenyataanya bahwa peraturan perundang-undangan baik langsung  maupun tidak langsung akan selalu berkenaan dengan kepentingan umum.

              Oleh karena itu sangat wajar apabila masyaraki diikutsertakan dan berpartisipatif dalam penyusunannya. Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Abdul Hamid Attamimi berpendapat bahwa:

Bahwa perkembangan yang datang kemudian menyebabkan dikenalnya pembentukan peraturan negara berdasarkan fungsi reglementer dan berdasarkan fungsi eksekutif. Sementara pada umumnya, kewenangan peraturan yang timbula dari fungsi reglementer dan seksekutif itu selalu didasarkan pada peraturan negara yang lebih tinggi dalam wujud kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi.

 

              Kemudian keberadaan peraturan perundang-undangan (legislation), merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Menurut William M. Lawrance, mantan guru besar Universitas John Hopkins yang merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan pandangan holistik tentang hukum dan sistem hukum. Lawrence menunjukkan dengan jelas pandangan holistiknya tentang hukum (law) dan tentang sistem hukum (legal system) dalam tulisannya American Law in the 20th Century.

              Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum.Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan dipersamakan karena didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sustu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (politic body). Dengan kata lain peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi negara yang dirancang disahkan sebagai undang-undang.

              Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang memenuhi dua pesyaratan, yaitu:

  1. Alat pemerintahan yang menetapkan adalah alat pemerintahan yang berwenang, khususnya yang berwenang menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum;
  2. Penetapan pembentukan hukum itu dilakukasn mealui prosedur yang telah ditentukan.

 

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan.Abdul Wahid Masru mengaetikan poltik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan (beleids/policy) yang diterjemahkan sebagai tindakan pemerintahan/negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya (implementasinya).

              Dengan fakta ini, maka politik peraturan perundang-undangan adalah sebagai bagian dari subsistem politik hukum, karena pada dasarnya mempelajari atau memahami politik hukum  adalah sama dengan memahami atau mempelajari politik perundang-undangan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian pemahaman dari politik hukum termasuk pula didalamnya mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan/penerapan hukum yang salah satu bentuknya adalah peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan ini dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

              Dan pada umumnya di Indonesia, setiap menyebut istilah hukum, maka yang terlintas adalah undang-undang, perundang-undangan, atau peraturan tertulis lainnya. Namun tidak seperti itu tentunya, sebagaimana yang dikutip dalam Ensiklopedia Indonesia bahwa”hukum merupkan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis...yang menentukan untuk mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat”. Padahal sebenarnya:

Hukum mempunyai begitu banyak aspek dan terdiri dari jauh lebih banyak komponen atau unsur yang lain, seperti misalnya filsafat hukum, sumber hukum, kaedah hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, hukum acara, pendidikan hukum, perilaku profesi hukum, kesadaran hukum dan sebagainya. Semua itulah yang membangun sistem hukum, yaitu hubungan dan kaitan pengaruh mempengaruhi satu sama lain antara

Berbagai komponen atau unsur yang disebut di atas tadi. Aspek atau unsur mana yang dianggap paling penting tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan.

 

Dan banyak sekali pendapat lainnya mengenai makna pengertian dari hukum ini. Dari pendapat ini, jelas pembangunan hukum di Indoenesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan budaya hukum yang berkembang pada masanya. Reformasi di bidang hukuam tersebut tidak hanya sekedar paradigma, melainkan juga menyangkut penyedian hunian hukum. Pada masa Orde Baru, pemgangunan hukum hanya sebagai subsistenm pembangunan politik. Tetapi kemudian pada GBHN 1993, pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan politik. Pembangunan hukum bukan lagi sebagai subsistem pembangunan politik dan ditempatkan sebagai subsistem pembangunan yang mandiri (otonom).Ini terlihat bahwa pada masa Orde Baru, politik pembangunan hukum nasional termuat dalam GBHN, namun pasca bergulirnya era reformasi justru pembanguan hukum di indonesia membingungkan, karena tidak ada rumusan kebijakan politik pembanguanh hukum, agar pembanguan hukum tidak tumbuh liar.

              Maka dalam membahas politik perundang-undangan, harus didahului dengan pemahaman untuk memahami politik hukum sebagi induk dari politik perundang-undangan, sehingga perlu disinggung secara garis besar mengenai arah kebijakan politik perundang-undangan hukum nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Adapun yang menjadi arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang dilandaskan pada 3 (tiga) prinsip dsar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negaram, yaitu:

  1. Supremasi hukum
  2. Kesetaraan di hadapan hukum;
  3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

 

Dengan demikian setiap peraturan perundang-undangan yang dengan sengaja dibentuki oleh lembaga yang berewenang, mempunayi tujuan dann alasan tertentu pula. Tujuan dan alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undanganpun beraneka ragam yang dikenal sebagai politik hukum (legal policy). Politik hukum Indonesia sendiri terbagi dua yaitu kebijakan dasar (legal policy) dan kebijakan pemberlakuan (enactment policy).

              Ilmu kebijakan sendiri, menurut Lasswell dapat didefinisikan dalam term pengetahuan proses politik dan pengetahuan, yang terdiri dari dua pendekatan, yaitu:

  1. Analisis kebijakan, yang berkaitan dengan pengetahuan dalam, dan untuk, proses politik;
  2. Analisis proses kebijakan, yang berkaitan dengan pengetahuan tentang formasi dan implementasi kebijakan publik.

 

Adapun pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan;
  2. Untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

 

Ke dua ha tersebut diatas ini, merupakan alat penghubung antara politik dan hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari npolitik hukum tersebut dalam tahap implemantasi peraturan perundang-undangan, karena antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum.

              Adapun yang menjadi landasan politik perundang-undangan adalah:

  1. Pancasila

Pancasila harus dijadikan landasan awal politik hukum dan peraturan perundang-undangan, agar kebijakan dan strategi (politik) hukum dan peraturan perundang-undangan sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal yang baik yang merupakan hasil perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional, oleh karena itu harus dijabarkan di Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 12 tahun 2011, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah;

  1. UUD 1945

UUD 1945 merupakan landasan formal dan materiil konstitusional dalam politik hukum dan peraturan peundang-undangan sehingga setiap kebijakan dan strategi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mendapatkan legitimasi  konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan asas konstitusionalisme;

  1. Peraturan atau kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan yang dimakssud di sini adalah peraturan atau kebijakan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat implementatif dari landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedural, seperti prolegnas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan lain sebgainya.

              Untuk itu politik hukum nasional harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi  permasalahan dan penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, maka akan bekerja sesuai denagn cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penuntun hukum nasional di NKRI seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

              Di tinjau dari tahapan pembangunan politik, politik hukum nasional suatu bangsa mengalami beberapa tahapan pembangunan politik. Poltik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain beruwujud proses pembuatan keputusan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Merujuk dari pendapat Organski ada tiga tahapan pembangunan politik, yang meliputi tahap unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan (welfare state).Tahap unifikasi politik melahirkan kesatuan nasional yang menjadi dasar pembangunan pada tahap selanjutnya setiap tahapan ini memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam tahap sebelumnya, yakni tahap industrialisasi yang menghasilkan kestabilan ekonomi dan politik. Tahap welfare state bertujuan pada perlindungan pemerintah terhadap rakyat dari berbagai kesulitan sebagai dampak tahap industrilisasi dalam tahap welfare state ini, tujuan pembangunan adalah terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

              Di Indonesia sebagai negara berkembang mengalami ketiga tahap pembangunan politik secara sekaligus, yang pada akhirnya tebtu harus berhadapan dengan konsekuensi akan timbulnya berbagai permasalahan baik mengenai isu persatuan, industrial dan kesejahteraanrakyat secara sekaligus pula. Dari konteks sejarah hukum, berbagai nkenutuhan sosial tersebut dapat dipenuhi melalui melanisme kontrol sosial sebagai alat yang efektif dalam mengurangi kerugian akibat terjadinya benturan antara berbagai kepentingan sosial dalam masyarakat.

              Sehingga konsep welfare state bukan lagi hanya merupakan tujuan ideologis, melainlkan juga merupakan alat (tools) pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.Pemerintah mengusahakan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui sistem hukum yang berlandaskan konsep welfare state secara efektif dan efisien.

              Konsep welfare state ini kemudian diwujudkan dalam pembangunan hukum berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun dalam tulisan ini difokuskan pada hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sesungguhnya konsep welfare state ini, di Indonesia tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat tujuan pembangunan nasional.

              Maka dengan melihat dua dimensi dari politik perundang-undangan, yang terdiri dari:

  1. Kebijakan dasar (basic policy) yang merupakan politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakanya suatu perundang-undangan;
  2. Kebijakan pemberlakuan (enactment policy) yang merupakan tujuan dari alasan yang muncul diberlkukannya suatu peraturan perundang-undangan.

 

Yang kemudian dikaitkan dengan produk politik perundang-undangan yang mengartikan hukum sebagai peraturan perundang-undangan berpangkal pada Undang-Undang Dasar yang secara hirarkis melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dan dalam tulisan ini diarahkan pada undang-undang dalam arti formal yang berupa produk hukum yanh ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR, selanjutnya juga undang-undang dalam arti materiil yang dipergunakan untuk mempertajam analisis atas undang-undang dalam arti formal, yang mana dikhususkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

              Sehingga, dalam tulisan ini dilanjutkan pada permasalahan apa yang menjadi politik hukum perundang-undangan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari sudut kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuannya. Yang mana untuk menjawab permasalahan politik hukum perundang-undangan dari sudut kebijakan dasarnya dengan menggunakan teori Roscou Pound dengan Teori Law as tool of social enginering dan untuk menjawab permasalahan mengenai apa yang menjadi politik hukum kebijakan pemberlakuan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menggunakan Teori Sistem (Legal System) dari Lawrence M. Friedmann.

 

  • Kebijakan Dasar Politik Hukum Undang-Undang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen

 

              Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh kekuasaan yaitu negara. Besarnya peran negara  dalam pembentukan hukum terutama negara-negara yang hukum positifnya didasarkan pada sistem kodifikasi, seperti Indonseia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum positif senyatanya adalah hukum buatan negara atau hukum negara.Hans Kelsen merumuskan keadaan ini, sebagai berikut”Fur eine positivistische bettractung dies das recht in naturecht verabsolutiert ist der staat ein konig midas, dem alles, was ergreift, zu recht wird”.Hukum sebagai law is action, juga sebagai salah satu sekian banyak alat-alat politik (political instrument) dengan alat mana penguasa masyarakat dapat mewujudkan kebijaksanaannya.

              Oleh karena itu, Teoeri Roscoe Pound terlihat sejalan dengan pembangunan hukum di Indonesia. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya yang memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan, sesuai dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945. Negara Hukum Kesejahteraan  Pancasila yang dikonseptualisasikan dalam UUD NRI Tahun 1945.

              Berdasarkan pendapat Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai sebuah institusi sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana Pound melihat hukum sebagai institusi sosial yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial yang harus dipenuhi dalam masyarakat yang teroganisir secara politis.Disinilah hukum difungsikan sebagai social enginering untuk dapat memenuhi masyarakat sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebgai alat penyelesaian berbagai permasalahan (poblem solving) dalam masyarakat.

              Adapun komitmen melindungi kepentingan konsumen, dalah hal ini dimaksudkan konsumen adalah konsumen akhir rupanya masih menjadi huruf-huruf mati dalam naskah GBHN 1993 karena tidak jelas peraturan-peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang khusus ditujuan untuk itu. Ketidakjelasan inipun bukan disebabkan karena belum adanya pengkajian dan penelitian norma-norma perlindunagan konsumen seperti apa yang sesuai dengan situasi dan kondisi konsumen Indonesia.

              Sesungguhnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pembentukan undang-undang ini dimaksudkan sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai alat perubahan sosial. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai alat perubahan sosial. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai alat perubahan sosial terlihat dalam Aline Keenam Penjelasan Umnum, yang menyatakan bahwa:

“...perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat”.

 

              Selanjutnya, mewujudkan perlindungan konsumen berarti mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Di mana pengaturan perlindungan konsumen dilakukan, dengan:

  1. Menciptkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
  2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
  3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
  4. Memberikanperlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
  5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-nidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

 

Keperluan adanya hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia yang merupakan hal yang tak terelakkan, sejalan dengan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal hubungannya dengan perspektif politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu undang-undang yang disebut kebijakan dasar (basic policy), adalah realtif lebih netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembuatan perundang-undangan tersebut.

              Sehinga, berdasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindunagan Konsumen (UUPK) yang terangkum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai asas dan tujuan dari perlindungan konsumen.  Maka yang menjadi dasar kebijakan dasar (basic policy) UU No. 8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuik memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Sehingga tercapai peningkatan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

            Selain itu, latar belakang pembuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah didasarkan pada tingginya kebutuhan konsumen akan benda-benada konsumsi (demand) yang bersanding dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas (supplay). Kesenjangan ini menjadikan tidak seimbangnya posisi tawar antara pihak konsumen dengan pelaku usaha, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Sebagai dampaknya konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan hak-hak konsumen. 

              Maka disinilah diperlukannya fungsi hukum sebagai problem solving juga diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Kesembilan Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan konsumen sebagai berikut:

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

 

                Dengan memperhatikan dari Alinea Kesembilan Penjelasan Umum undang-undang tentang perlindungan konsumen ini adalah dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonseia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indoneis yaitu dasar negara pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

  • Kebijakan Pemberlakuan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen

 

              Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) yang memuat aturan kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan hasil politik perundang-undangan yang menjadi arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum, khususnya berkenaan dengan kebijakan pemberlakuan suatu undang-undang. Dan masaah kebijkan pemberlakuan adalah sangat dominan di negara berkembang karena sering dijadikan instrumen politik pemerintah. Atau dengan kata lain kebijakan pemberlakuan memiliki muatan politis, dikatakan demikian karena kebijakan pemebrlakuan undang-undang pada dasarnya bergantung pada apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang.

              Adapun pembahasan mengenai kebijakan pemberlakuan (enactment policy) adalah mengenai tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi kebijakan pemeberlakuan suatu undang-undang dijadikan instrumen politik pemerintahan. Dengan kata lain kebijakan pemberlakuan memiliki muatan politis yang bisa digunakan untuk hal yang bersifat positif maupun negatif, dikatakan demikian karena kebijakan pemeberlakuan undang-undang pada dasarnya sangat bergantung pada apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang.

              Dan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak terlepas dari adanya prioritas paradigma kebijakan dan tindakan di bidang politik, ekonomi, dan penegakan hukum. Mengenai paradigma ini, Romli Atmasasmita, dalam tulisanya mengatakan, telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dari ketatanegaran di Indonesia yaitu dari sistem otoritas ke sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu adalah kehidupan perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan yang berdampak mendasar terhadap perkembangan sistem hukum.

              Maka, perumusan kebijakan pemberlakuan termaktub dalam konsiderans menimbang ataupun penjelasan umum  serta pada perumusan pasalnya atau gabungan ketiganya. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, kebijakan pemberlakuannya adalah selain untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen, dapat juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum yang menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian  nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.Keadaan  seimbang di antara konsumen dan pelaku usaha yang saling berhubungan, akan lebih menciptakan keserasian dan keselarasan materiil, dan tidak sekedar formal dalam kehidupan manusia Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

              Dengan demikian kebijakan pemberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tampak pada Pasal 3 dari UUPK yang membedakannya dengan tujuan umum berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 UUPK tersebut. Berdasarkan bunyi Pasal 3 UUPK, bahwa perlindungan konsumen bertujuan (a) meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b) mengangkat harkat dan martabat konsumen, dengan cara menghidarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha (f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c dan huruf e, sementara untuk tujuan memberikan kemanfaatan dapat terlihat pada rumusan huruf a, b, termasuk rumusan huruf c, d, dan huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terdapat dalam huruf d.

              Kesemua tujuan dari Pasal 3 UUPK ini dalam kaitanyan untuk mencapai tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, secara umum hanya akan maksimal apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK sekaligus juga fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat. Unsur masyarakat berhubungan dengan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang akan menentukan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.  

              Untuk itu, politik perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi beebagai permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemberlakuan ini, sehingga untuk mengetahuinya dipergunakan teori sistem (legal sistem) Laurance M. Friedman.

              Penerapan konsep sistem hukum yang harmonis didasarkan pada teori sistem yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedmann, terdiri dari:

  1. Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi bentuuk dan batasan terhadap keseluruhan. Walaupun sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya;
  2. Substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books) tetapi juga di sini terletak pada hukum yang hidup (living law);
  3. Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu setiap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan berupa nilai-nilai pemikiran serta harapannya yang terkandung di dalam nilai-nilai dasar yang disusun dengan character an nation bulding.

Maka sebagai sistem, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam operasinya harus memiliki tiga (3) komponen tersebut saling berinteraksi. Di mana fungsi sistem hukum menurut Friedman, antara lain, “...to distibute and maintain an allocation of values that society feels to be right. This allocation, invested with a sense of rightness, is what is commonly referred to as justice”, yaitu mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dinilai benar oleh masyarakat yang merujuk kepada keadilan. Keluaran (output) atau tujuan akhir dari sistem hukum adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Kemudian dari pendapat Lawrence M. Friedmann ini, akan diuraikan sebagai berikut:

C. 1. Struktur Hukum dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

              Seperti yang dirumuskan oleh Friedman, bahwa struktur hukum adalah sebagai berikut:

The structure of  a legal system consists of element of the kind: the number and size of courts; their yurisdiction ( tahat is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another, structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the federal trade commission, what a president can (legally) do or not do, what prosedures the police departement follows, and so on.

 

Maka yang termasuk struktur hukum dalam sistem hukum lembaga peradilan, lembaga pembentuk undang-undang, kemudian juga menyangkut jumlah anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Departemen Perindustrian dan perdagangan RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) serta ketentuan tentang pelaksanaan masing-masing institusi tersebut juga merupakan aspek struktur dari sistem hukum perlindunagn konsumen.

              Mengenai struktur hukum fslam perlindungan konsumen, ditemui banyak permasalahan yang memerlukan pembenahan, yang menurut Inocentius Samsul:

Berkaitan dengan aspek struktur ini, memang ada persoalan serius dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, yaitu sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (saat ini UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga beberapa urusan yang sebelumnya ditangani oleh departemen atau pemerintah pusat diserahkan kepada dinas di daerah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir sebelum Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, kerangka berfikir dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 masih diwarnai oleh sistem pemerintahan sentralisitik,sementara dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sistem yang digunalkan desentralisasi. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang mungkin menjadi bahan evaluasi berkaitn dengan struktur dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

 

Sealain itu juga, mengenai organisasi, alat-alat perlengkapan yang diperlukan untuk dapat berjalannya sistem dengan baik serta juga masalah jumlah anggaota dalam kelembagaan yang terlibat dalam struktur hukum perlindungan konsumen, keahlian dalam setiap lembaga tersebut belum memadai, seperti pasal-pasal UUPK tersebut masih mengandung unsur-unsur yang kurang jelas (umplain meaning), kurang pasti (uncertainty), kabur (valque), atau pengertian terlalu luas (broad term). Bahkan terdapat berbagai masalah yang belum diatur dengan baik dan proporsional.Untuk itu perlu pembenahan pada struktur hukum perlindungan konsumen, melalui:

  1. menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan kepastian hukum. Hal ini diawali oleh kurangnya independensi lembaga penegak hukum, karena adanya intervensi berbagai kekuasaan lain terhadap kekuasaan yudikatif, termasuk sistem perekrutan anggota DPR yang dipertanyakan apakah DPR mempunyai kredebelitas dan keahlian di bidang hukum yang telah mengakibatkan degredasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum;
  2. Penyelenggaraan proses hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Artiknya akuntabilitas lembaga perlindungan konsumen itu harus dilakukan dengan jelas, kurangnya informasi mengenai alur atau proses beracara di pengadilan maupun melalui alternatif lain, sehingga hal tersebut sering dipakai oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri;
  3. pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Ini disebabkan rendahnya kulaitas sumber daya manusia di bidang hukum dan penegak hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada.

 

C.  Substansi Hukum Perlindungan Konsumen

 

              Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (substance), Friedman menjelaskan substansi hukum itu adalah:

By this is meant the actual rules, norm and behaviour patterns of people inside the system. This is first of all, “the law” in the popular sense of the term the fact speed limiti is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison that”by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.

 

Yang dimaksudakan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang dikenal dengan hukum itulah adalah substansinya hukum itu sendiri.

              Substansi hukum dari suatu peraturan perundang-undangan memiliki muatan politis, yang penentuannya berada di tangan institusi negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakiulan Rakyat (DPR).DPR sebagai institusi negara yang akan menentukan kebijakan pemeberlakuan suatu undang-undang yang dalam prosesnya sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Senada dengan pendapat Bentham dan Savigny, maslah pembentukan hukum tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sistem politik yang mengontrol aktivitas hukum (faktor eksternal) dan kepentingan sosial yang menjadi objek dari pengaturan (faktor internal).

C. 3. Budaya Hukum (Legal Culture)

              Mengenai budaya hukum Friedman merumuskannya sebagai berikut “By this we mean people’s attudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other word, it si that part of the general culture which concwrn which the legal system”.

            Budaya hukum, sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang memuat keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Adapun nilai yang diakui hukum di semua masyarakat adalah nilai-nilai yang tidak berkaitan dengan nilai-nilai di luar hukum yaitu nilai-niulai yang dipilih hukum untuk diakui sebagai hal yang dibutuhkan untuk pemeliharaan kehidupan sosial manusia, dan terhadap reaksi manusia terkait pelanggaran hukum yang mengancam pemeliharaan tersebut. Untuk itu nilai dalam hukum dibedakan dari seharusnya hukum dan sebenarnya fakta, akan tetapi ini tidak semudah dibayangkan, seperti ada interpretasi untuk zona-zona kepastian dan zona-zona ketidakpastian/buram sebutannya.

             DPR sebagai institusi perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum, harus konsisten mengancu kepada sistem nilai yang filosofinya setiap garis kebijakan aturan hukum yang tercipta dapat dinilai akomodatif dan responsof terhadap aspirasi masyarakt, secara adil dengan perhatian yang merata. Yang mana sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (law making) sebagi rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan masayarakat sehari-hari yang diharapkan akan menerminkan niali-nilai luhur yang di miliki bangsa indonesia.

              Walaupun konsuemn merupakan elemen penting dalam masyarakat, namun dalam kenyataannya juga konsumen cendrung bertindak sendiri-sendiri. Kearifan politis dengan pendekatankultur adalah menjadi tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam suku etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturnya.

              Permasalahan budaya hukum sesungguhnya jauh lebih kompleks, kareana budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum. Soal-soal tersebut adalah seperangkat nilai (value system), orientasi apa yang dipikirkan dan mimpi-mimpi orang tentang hukum dalam arti luas. Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (law making) sebagai rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan sehari-hari, yang diharapakan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.

              Korelasi ketiga unsur dari sistem ini digambarkan Friedman dengan ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu proses produksi dengan menempatkan mesin sebagai struktur, kemudian produk yang dihasilkan sebagai substansi hukum. Sedangkan bagaimana mesin ini digunakanmerupakan representasi dari elemen budaya hukum yang dalam bahasanya Friedman merumuskan ilustrasi ini, sebagai berikut:

Another way to visulaize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine, “substance” is what the machine manufacture or dos. The “legal culture” is whatever or whoever to turn the machine on and off and determine how it will be used.

             

Sehingga dengan terpenuhinya korelasi ke tiga unsur ini, akan terbentuknya sistem perlindungan konsumen Indonesia yang dapat mengakomodir harapan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada terciptanya hukum yang responsif, yang terbentuk secara integral dan konprehensif dengan sistem hukum Indonesia.

D.  Penutup

              Berdasarkan pembahasan seperti yang diuraikan diatas, maka membahas peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan membahas politik perundang-undangan yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Politik hukum Indonesia sendiri terbagi dua dimensi yaitu kebijakan dasar (basic policy) yang merupkan politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu perundang-undangan yang bergantung pada nilai-nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan suatu undang-undang dan kebijakan pemberlakuan (enactment policy) yang merupakan tujuan atau alasan yang muncul dari diberlkukannya suatu peraturan perundang-undangan.

              Adapun yang menjadi kebijakan dasar dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Sementara yang menjadi kebijakan pemberlakuan dipengaruhi oleh muatan politis yang sangat tergantung pada apa yang menjadi keinginan pembuat undang-undang yang berupa politik yang mengontrol aktivitas hukum (faktor eksternal) dan kepentingan sosial yang menjadi objek dari pengaturan (faktor internal).

              Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kebijakan permberlakuannya termaktub dalam konsiderans menimbang, penjelasan umum serta pada perumusan pada pasalnya tampak pada Pasal 3 dari UUPK yang membedakannya dengan tujuan umum karena berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 UUPK yang memuat asas-asas ari ide normatif untuk dikeluartkannya UUPK untuk tercapainya perlindungan konsumen dikaitkan dengan tujuan hukum, yang dari tiga nilai dasar atau ide dasar hukum, yang teridiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan dalam perlindungan konsumen terlihat dalam rumusan huruf c dan huruf e. Sementara untuk tujuan memberikan kemanfaatan perlindungan konsumen dapat terlihat dalam rumusan huruf a, b, termasuk rumusan huruf c, d dan huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan  untuk tujuan kepastian hukum dam memberikan perlindungan hukum konsumen tedapat dalam huruf d.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Konstitusi dan Peraturan Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Buku:

Azis, Yahya M. Abdul, ed., 1998, Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

 

Asshidiqie, Jimly, 2010, Konstitusi Ekonomi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

 

Al, Nasution, 1945, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

 

Atmasasmita, Romli, 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung.

 

Alrasid, Harun, 2004, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR, UI Press, Ed. Revisi, Cet. Pertama, Jakarta.

 

Ali, Ahmad, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta.

Cohen, Bruce J., 1992, Sosiologi Suatu Penagantar, Kutipan, Tery Simamora dan Sahat, Rineka Cipta, Jakarta.

 

Chaniago, Andrianof A., 2001, Gagalnya Pembangunan Ekonomi Kajian Ekonomi Poltik terhadap Akar Krisis Indonesia, LP3ES, Jakarta.

 

 Davitt, Thomas E., 1978, Amarican Philosophical Society, Yang kemudian diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 2012, Nilai-Nilai Dasar di Dalam Hukum: Menganalisa Implikasi-implikasi Legal-Etik Psikologi dan Antropologi bagi Lahirnya Hukum, Pallmal, Yogyakarta.

 

Ensiklopedia Indonesia, 1982, Ichtiatr Bartu-VanHoeve, Jakarta.

 

Erawaty, Elly., Bayu Seto Hardjowahono dan Ida Susanti, 2011, Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorm untuk Prof. Dr. CFg. Sunaryati Hartono, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

 

Fakih, Mansour, 2003, Bebas dari Neoliberalisme, INSIST Press, Yogyakarta.

 

Friedman, Lawrence M., 1984, Amaerican Law, W.W Norton & Company, New York.

 

GN, Abdul Hakim, 1988, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

 

Hamzah, Fahri, 2007, Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat, Yayasan Fahim Indonesia, Jakarta.

 

Syawali, Husni dan Heni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

 

Jones, Harry, 1966, Legal Realism, di dalam M.P. Golding (ed), The Nature of Law, New York.

 

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

 

Kumorotomo, Wahyudi dan Agus Pramusinto (Ed), 2009, Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokratis yang Profesional, Gava Media, Yogyakarta.

 

Kusumaatmadja, Mochtar 1986, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional, PT. Binacipta, Bandung.

 

Latief, Abdul dan Hasbi Ali, 2010, Politik Hukum, SinarGrafika, Jakarta.

 

Manan, Abdul, 2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.

 

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

 

MD, Moh. Mahfud, 2001a, Politik Hukum di Indonesia, Cet. II. LP3Es, Jakarta.

 

 

...................., 2011b, Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

 

...................., 2011c, Membangun Politik Hukum, Mengakkan Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

 

...................., 2011d, Politik Hukum di Indonesia, Ed, Revisi, Cet. Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

 

Naisbitt, John, 1990, Megatren 2000, Pan Books, Sidgwick & Jackson, Publised Ingreat Britain Ltd.

 

O’Connel, D.P., 1970, International Law, Stevens and Sons, London.

 

Person, Wayne, Public policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santosa, 2005, Public Publicy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Prenada Media Group, Jakarta.

 

Pound, Roscoe dalam Lily Rasjidi, 1990, Dasar-dasar Filsafat Hukum, citra Aditya, Bandung.

 

Pound Roscoe, 1999, An Introduction to the Philosophy of Law, Transaction Publisher, New Jersey.

 

Rosyadi, A. Rahmat, dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Cet. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

 

Rajagukguk, Erman, dkk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Mandar Maju, Bandung.

 

Rahardjo, Satjipto, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.

 

Radbruch, Gustav, 1950, Legal Philosopy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachussetts.

 

Seidman, Robert B., 1978, The State, Law and Development, St. Martin’s Press, New York.

 

Sutedi, Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. Pertama, Ghalia, Indonesia.

 

Sibue, Hotma, P., 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta.

 

Schoenfeld, David, and Arthur A. Natalle, 1975, The Consumer and His Dollars, Third Edition, Oceana Publication Inc, New York.

 

Shofie, Yusuf, 2009, Perlindungan konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

 

Samsul, Inocentius, 2004, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerpan Tanggung Jawab Mutlak, FH-UI Pascasarjana, Jakarta.

 

S, Kusnu Goesniadhie, 2006, Harmonisasi Hukum; Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP. BOOKS, Surabaya.

 

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.

 

Taneko, Soleman B., 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta.

 

Untung, Hendrik Budi, 2010, Hukum Investasi, SinarGrafika, Jakarta.

 

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Arbitrase, Cet Ke-3, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

 

Wargakusumah, Moh. Hasan, dkk, 1996/1997, Perumusan harmonisasi hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

 

Jurnal (Berkala Ilmiah), Makalah, dan Naskah Akademik:

 

Delors, Jagnes, The Future of Free Trade in Europe and The World, Fordham International Law Journal Vo. 18.

 

Franck, Thomas M., 1972, The New Development; Can Amaricab Law and Legal Institutions Help Devoloping Countries?, Wisconsin Law Review Vol. 767, Number 3.

 

 

Harahap, M. Yahya, 2002, Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian Atas UU No. 30 Tahun 1999, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-November, 2002.

 

Hartono, Sunaryati, 1994, Langkah Kebijaksanaan Pembinaan Hukum Nasional pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, Makalah dipresentasikan pada Pameran Visual dan Forum Diskusi Pembinaan Hukum Nasioanla dan Pelaksanaan SJDI Hukum, Di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Barat, Tanggal 9 Januari.

 

Kelsen, Hans, Alegemeine Staatslehre, dalam F. Isjwara, 1999, Pengantar Ilmu Politik (Bahan Kuliah), Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

 

Juwana, Hikmahanto, 2005, Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomin di Indonesia, Jurnal Hukum Vol. 01. No. 1.

 

Muntaqo, Firman, Win-Win Solution sebagai Prinsip Pemanfaatan Tanah dalam Investasi Bidang Perkebunan yang Mensejahterakan Rakyat, Materi Kuliah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.

 

MD. Moh. Mahfud, 1996, Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum yang Responsif, Makalah UNDIP, Semarang.

 

MD. Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Yogyakarta pada tanggal 7 bAgustus 2006, dalam makalahnya yang berjudul Politik Hukum (Politics of The Legal System) atau Kebijakan Hukum (Legal Policy), Pustaka LP3Es, Jakarta.

 

Marzuki, HM. Laica, 2006, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi Vol. 3 No. 1 Maret 2006.

 

Manan, Bagir, 1994, Politik Perundang-undangan, Makalah, Jakarta.

 

Mendelson, Wallace, 1970, Law and The Development of Nations, The Journal of Politics, Vol. 32. The University Airlangga, Surabaya.

 

Marzuki, Peter Mahmud, Tanpa tahun, Pembaharuan hukum Ekonomi Indonesia, Makalah, UNAIR, Surabaya.

 

Masru, Abdul Wahid, 2004, Politik Hukum dan Perundang-undangan, Makalah, Jakarta.

 

Narasi Laporan Media Masa: Siapa Harus Merebut Posisi Konsumen? Dan Aspek Perlindungan Konsumen Lemah dari Segala Aspek, Kompas, 15 Mei 1997.

 

Rommel L. Manikan, Wecome Addres, Asian Seminar on Consumer Law, 9-12 August 1993., dalam S. Sothi Rachangan, 1994, Developing Consumer Law in Asia Facuty of Law, University of Malaya and International Organization of Consumers Union (IOCU) and Regional Office for Asi