Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

PENGINTEGRASIAN URGENSI DAN EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB MUTLAK PRODUK BARANG CACAT TERSEMBUNYI PELAKU

Ditulis oleh : Dr. Holijah, SH, MH., | 22/03/2017 WIB

PENGINTEGRASIAN URGENSI DAN EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB MUTLAK  PRODUK BARANG CACAT TERSEMBUNYI PELAKU USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERTLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA GLOBALISASI

 

(Oleh: Dr. Holijah, SH, MH., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: holijah_uin@radenfatah.ac.id) (Paper ini telah di muat dalam Jurnal Terakrediatsi: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum UNiversitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, ISSN 1410-0797, Vol. 14 N0. 1 Januari 2014, , hlm. 176-188, Web: http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id.)

Abstrak:

Kedudukan pelaku usaha yang berada pada kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan (bargaining power, bargaining position) dibandingkan dengan konsumen di era globalisasi saat ini, perlu mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen untuk tercapainya Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) sebagai payung hukum (umbrella act) untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen akan terpenuhinya hak-hak konsumen, ternyata belum cukup mampu mewujudkannya, sementara perlindungan hukum terhadap akan bahaya produk barang cacat terutama cacat tersembunyi sulit saat ini sudah sangat diperlukan, yang salah satu alternatifnya dengan menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap produk barang cacat tesembunyi bagi pelaku usaha. Perlunya pemikiran untuk mengantisipasi akan urgensi dan implementasinya dalam bentuk norma positif, yang saat ini dalam UUPK belum tertuang dan baru pada tahap implisit dari pasal-pasal yang menyebar dalam UUPK yaitu Pasal 19 ayat (1), pada Pasal 28, Pasal 9 ayat (1) huruf (f), Pasal 11 huruf (b), Pasal 4 huruf (h), sehingga sulit terpenuhinya hak-hak dan kedudukan konsumen dalam kaitannya dengan tanggung jawab produk pelaku usaha.

 

Kata kunci: Era globalisasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Mutlak.

 

Abstract:

The positions of businessmen that has a bargaining power and bargaining position, compared to consumers’, need advocation and protection for consumers’ right in this globalization era. The existence of Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 as an umbrella act to guarantee legal certainty of consumers’ right fulfillment is not able to guarantee from the existence of hidden defect products. This fulfillment is really needed  as an alternative to make businessmen  responsible for hidden defect product. It also needs a thought to anticipate the urgency and the implementation in a positive norm which is not stated in Consumers’ Proctection Act and is only implicitly stated on some articles on Consumers’ Protection Act . This condition makes consumers’ right is really hard to happen in accordance with strict product liability.  

 

Keywords: Globalization era, Consumers’ Protection Act, Strict product liability.

 

 

 

 

A. Pendahuluan

              Perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen akan berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian secara umum. Pelaku usaha dalam menghasilkan produk barang tertentu harus jujur dalam memberikan informasi melalui label dari produknya kepada konsumen, pelaku usaha harus mengontrol sebelum produk barang tersebut diedarkan, sehingga konsumen mendapatkan produk terbaik dari produk barang yang dipilihnya. Dalam bisnis yang sehat, praktek-praktek bisnis  yang tidak jujur (unfair trade practice) sangat dilarang.

               Faktanya tetap saja konsumen dalam kedudukan dan posisi tawar yang lemah, seperti pelaku usaha membohongi konsumen melalui iklan, yang dapat terjadi dalam bentuk pernyataan yang salah, pernyataan yang menyesatkan ataupun adanya iklan yang berlebihan, sedangkan konsumen iklan memegang peran penting yang penting untuk memperoleh informasi produk pelaku usaha. Akibatnya, kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finasial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen itu sendiri. Inipun norma etik, hukum dan tanggung jawab dalam periklanan bukanlah hal yang mudah.

              Pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan pelayanan, termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian yang dialami konsumen setelah mempergunakan produk barang pelaku usaha yang tidak sebagaimana mestinya. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, konsumen yang dirugikan akibat dari menggunakan produk barang dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian dan pelaku usaha diharuskan untuk bertanggung jawab atas produk barang yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada konsumen, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh konsumen dari adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan penggantian kerugian. Namun, karena kedudukan pelaku usaha yang berada pada kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan (bargaining power, bargaining position) dibandingkan dengan konsumen, sehingaa konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen.  Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh konsumen dari adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan penggantian kerugian,          

             Walaupun, istilah perlindungan konsumen masih relatif baru. Salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara yang sedang berkembang. Hal senada juga disampaikan oleh Purba, bahwa,”perlindungan hukum bagi konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru, yang perkembangannya dimulai dari negara-negara maju. Namun, demikian, saat sekarang konsep ini sudah tersebar ke bagian lain”,dan pembahasan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

              Perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen dari hasil iventarisasi pada waktu penyusunan rancangan akademik undang-undang perlindungan konsumen, terdapat delapan bidang yaitu kesehatan dan obat-obatan, makanan dan minuman, alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, metrologi dan tera, industri, pengawasan mutu barang dan lingkungan hidup. Walaupun sebenarnya upaya perlindungan konsumen sejak tahun 1961 telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, termasuk juga sudah ada beberapa pasal yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan konsumen tetapi tidak memberikan kompensasi apapun kepada konsumen yang dirugikan.

              Perlindungan konsumen menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia. Dengan demikian, dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh produk barang dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan menjalankan bisnis, menempatkan Hukum Perlindungan Konsumen termasuk dalam Hukum Ekonomi, khususnya Hukum Bisnis. Hukum Perlindungan Konsumen saat ini cukup mendapat perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Namun dalam mencapai tujuan ini diperlukan pembaharuan hukum, institusi hukum dan profesi hukum yang mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional. Dalam negeri pranata hukum bersaing dengan pranata non hukum. Di luar negeri pranata hukum Indonesia bersaing dengan pranata hukum asing, karena di masa yang akan datang reformasi di bidang hukum ekonomi perlu memperhatikan dimensi internasional.

              Hukum perlindungan konsumen yang diharapkan adalah hukum perlindungan konsumen yang dapat digunakan sebagi mekanisme pengintegrasi yaitu melindungi kepentingan-kepentingan induvidu atau kelompok secara proposional. Proporsional tidaknya perlindungan terhadap induvidu atau kelompok adalah mengenai keadilan, yang menurut Friedmann “every will be judged as how law treats people abda how it distributes its benefit and cost”. Selanjutnya, Friedmann menyatakan, “every function of law, general or specific, is allocative”.

              Kepastian aturan hukum perlindungan konsumen dalam bentuk tertulis sudah menjadi trade mark, yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undanga yang menetapkan hak-hak konsumen untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga dapat dituntut secara hukum pemenuhannya oleh konsumen termasuk terhadap adanya kerugian dari konsumen dari produk barang pelaku usaha yang mengandung cacat tersembunyi melalui prinsip tanggung jawab mutlak sebagai alternatif pemenuhan akan hak-hak konsumen.

              Perhatian atas kepentingan konsumen, berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam putusan Sidang Umum PBB pada sidang ke-106 tanggal 9 April 1985, menegaskan enam kepentingan konsumen, yaitu:

  1. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
  2. Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen;
  3. Tersedianya informasi yang mencukupi, sehinggabmemungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak;
  4. Pendidikan konsumen;
  5. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif;
  6. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

 

Perkembangannya saat ini, adanya kecenderungan untuk memperluas ruang lingkup Hukum Perlidungan Konsumen, sebagaimana oleh The Economic Law and Improved Procurement System Project (ELIPS), yang mengemukakan 9 materi rumusan hukum perlindungan konsumen, yaitu:

  1. Ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar;
  2. Kebebasan berkontrak versus keadilan dalam kontrak;
  3. Persyaratan untuk memberikan informasi kepada konsumen, yang meliputi hukum pengumuman yang umum dan hukum pengumuman tentang keuangan;
  4. Peraturan tentang perilaku/tindakan penjual, yang meliputi petunjuk/arahan yang salah dan kelicikan dalam perdagangan;
  5. Peraturan tentang mutu produk, yang meliputi garansi dan keamanan produk;
  6. Akses terhadap kredit (pelaporan, kredit, nondiskriminasi);
  7. Batas-batas hak mengakhiri masa jaminan;
  8. Peraturan tentang harga;
  9. Pembetulan.

 

            Selaras dengan era globalisasi saat ini, yang menyebabkan tidak adanya batas-batas negara dan bangsa dalam bidang ekonomi yang bergerak secara bebas tanpa hambatan yang meliputi segala penjuru dunia. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Globalisasi sudah merupakan manifestasi baru dari pembangunan kapitalisme dari sistem ekonomi internasional yang membawa dampak positif dan negatif. Ikut sertanya Indonesia di era globalisasi yang sedang memasuki pasar bebas atau globalisasi ekonomi perdagangan, ditandai dengan adanya  Ratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 oleh pemerintah mengenai Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) juga mempunyai dampak positif dan negatif. Idelanya WTO memberikan manfaat, antara lain:

  1. Memberi banyak kesemptan untuk mengembangkan permintaan atas hasil produksi di luar negeri dan sekaligus mendorong pemerintah untuk mederugalisasi segala kebijakan guna memperoleh efisiensi, produktivitaas dan pertumbuhan ekonomi;

 2. Menurunkan serta mengurangi hambatan atas kelancaran perdagangan mancanegara dalam bentuk pengurangana tariff dan penghapusan hambatan nontariff serta memperluas cakupan ketentuan General Agrrement on Tariff and Trade (GATT) termasuk meliputi perdaganagan jasa, sehingga negara anggota dapat efektif memperjuangkan hak-haknya;

3.  Kesepakatan aturan main yang tegas dan bersifat mengikat dari integrated “Dispute Settlement Prosdures” bagi penyelesaian konflik dagang yang jauh bersifat menguntungkan ketimbang bersifat unilateral atau bilateral.  

 

              Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung kemajuan teknologi telekomunikasi dan imformatika semakin memperluas ruang gerak peredaran produk barang yang bervariasi baik dari dalam negeri sendiri bahkan luar negeri. Perdagangan Internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Keadaan ini membawa kemudahan bagi konsumen untuk lebih leluasa memilih produk barang yang sesuai dengan keinginan, akan tetapi dampak negatifnya konsumen dapat menjadi objek atktivitas bisnis meraup keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha. Fenomena ini menyebabkan kedudukan posisi konsumen tidak seimbang dan berada pada posisi yang lemah.

              Ide dan gagasan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, timbul dari keberadaan kasus-kasus yang berkembang dan timbul di masyarakat yang diselesaikan melalui pengadilan terutama dapat dilihat dari perkembangan putusan-putusan pengadilan di negara-negara dengan sistem anglo saxon. Ada kecenderungan perkembangan hukum perlindungan konsumen di negara-negara common law didominasi pembuatan hukum oleh parlemen.

              Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan-ketentuan Hukum Perdata maupun hukum publik dapat digunakan untuk menyelesaikan hubungan atau masalah konsumen dengan penyedia produk barang.               Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), pemberian nama dimaksudkan bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha termasuk kepentingan pemerintahan di dalam pembangunan ekonomi teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) ini dijadikan sebagai payung (umbrella act) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian.

               Perlindungan konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berhubungan dan membutuhkan, menciptakan keselarasan secara materiil tidak sekedar formal. Melaui prinsip solidaritas dikembangkan kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebanarnya  privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. Konsumen produk barang memerlukan produk barang yang aman bagi keselamatan, kesehatan tubuh dan keamanan jiwa serta secara umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga diperlukan aturan hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk barang pelaku usaha bagi konsumsi manusia, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses produksinya, strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikan produk barang tersebut.

              Keberadaan kasus-kasus yang timbul dalam masyarakat akibat dampak negatif seperti adanya biskuit beracun, makanan daluwarsa dan lain sebagainya yang mengeluarkan finasial untuk menanggulangi akibat pemakaian produk barang cacat tersembunyi, memperlihatkan economic cost dan social cost dari penggunaan produk barang sangat tinggi, salah satu contohnya kasus massal yang terkenal “The Subacute-Myelo-Optico-Neuropathy (SMON)”.

              Kondisi ini berimplikasi menempatkan konsumen pada posisi lemah. Posisi konsumen yang lemah tersebut berakibat konsumen cenderung dieksploitasi oleh pelaku usaha, seperti dengan adanya produk barang cacat teresembunyi, praktek pembuatan klausul baku, adanya produksi massal, banyaknya produk barang di bawah standar. Demikian juga banyaknya kasus asumsi kebebasan perusahaan baru untuk memasuki pasar sulit dilakukan, yang disebabkan adanya hambatan modal, teknologi, bahan baku, serta peraturan yang cenderung menguntungkan salah satu pesaing, sebagaimana yang diungkapkan E, Scoot Maynes, sebagi berukut, ”large capital requirement, lack of acces to technology, control of raw materials, or goverment regulation thaty seeks to concerve the competitors rahther than competition”.

              Permasalahan pentingnya perlindungan konsumen sebenarnya adalah suatu keharusan, termasuk dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara mempunyai peranan besar dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang sesuai dengan perkembangan masyarakat konsumen saat ini, yang salah satu alternatifnya adalah melalui penerapan, tanggung jawab mutlak pelaku usaha dari tanggung jawab produk barang pelaku usaha, terutama dari adanya produk barang cacat tersembunyi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bernuansa keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen.

Gagasan tanggung jawab mutlak sebagai bentuk tanggung jawab produk ini adalah disandarkan dari pengembangan doktrin perbuatan melanggar hukum yang secara umum sebagaimana pada pasal 1365 KUHPerdata, maka diera globalisasi saat ini harus mendapatkan perhatian yang lebih untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan dengan memperhatikan pengertian tanggung jawab produk (product liabilty) yang menurut Hurs adalah “product liabilty is the liabilty of manufacturer, processor or non-manufacturing seller for injury to the person property of a buyer and third party, caused by product which has been sold”, yang artinya tanggung jawab produk adalah tanggung jawab dari produsen produk, pengolah ataupun pihak yang terlibat proses produk termasuk penjual atas cidera yang dialami pembeli dan pihak ketiga akibat produk yang telah dijual. 

Tanggung jawab produk dengan tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha ini merupakan hal baru, namun sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini sudah seharusnya diterapkan terkait dangan fungsi negara dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Permasalahan tanggung jawab produk yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya berdasarkan pada hukum nasional, akan tetapi berhadapan dengan sistem hukum asing. Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang tidak seimbang saat ini, maka hukum harus memperhatikan kepada kelompok masyarakat yang “paling tidak beruntung”, selaras dengan prinsip keadilan adalah untuk mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

B.    Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dikaji lebih lanjut mengenai:

  1. Apakah hubungan tanggung jawab jawab produk dalam kaitannya dengan prinsip negara hukum kesejahteraan ?
  2. apakah urgensi tanggung jawab mutlak pelaku usaha dalam upaya perlindungan konsumen dari adanya kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha serta bagaimana konkritisasinya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C.   Metode Penelitian

              Tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, di mana hasil penelitian ini diharapakan dapat mendeskripsikan mengenai perkembangan hukum tanggung jawab produk dalam menggagas tanggung jawab mutlak dari pengembangan doktrin perbuatan melanggar hukum sebagai bentuk perlindungan konsumen di masa yang akan datang. Analisis dilakukan dengan cara menganalisa isi (content analysis) terhadap data sekunder, dan penarikan kesimpulan dengan teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang dilakukan setelah diperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan sistematis mengenai jawaban permasalahan.

D.   Pembahasan

1.   Tanggung Jawab Produk  dalam Mewujudkan Kesejahteraan

              Pada saat sekarang ini, konsumen dituntut untuk sadar akan hak-haknya, sebagai kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha dan pemerintah, di mana hak-hak konsumen tersebut dalam Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagi berikut:

  • Hak atas kenyamanan, keamanana, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
  • Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  • Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang barang dan/atau jasa;
  • Hak untuk didengar pendapat atau keluhanya atas barang/dan atau jasa yang digunakan;
  • Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  • Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  • Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
  • Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  • Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.             

Hak-hak konsumen tersebut harus ditegakkan, di antaranya perlunya menumbuhkan sikap dan perilaku konsumen, sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab yang sadar akan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Faktanya kondisi konsumen di Indonesia yang masih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha, memerlukan pemberdayaan konsumen agar posis konsumen tidak selalu pada pihak yang dirugikan. Pemberdayaan konsumen dapat dilakukan melalui penerapan hukum perlindungan konsumen yang memadai, di mana hukum perlindungan konsumen ini menjadi relevan pada tiga tahap transaksi konsumen, yaitu prapembelian, saat pembelian dan purna pembelian, karena resiko kerugian konsumen dengan sistem perindustrian dan perdagangan yang dihasilkan secara massal dan melalui distribusi yang rumit dan melibatkan banyak pihak telah merugikan banyak konsumen.

Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia, tidak terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak, tetapi juga adanya persepsi yang salah di kalangan sebagian besar pelaku usaha bahwa perlindungan terhadap konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha. Persepsi ini, mudah diluruskan apabila disadari dari beberapa pertimbangan berikut ini:

  1. Bahwa konsumen dan produsen adalah pasangan yang saling membutuhkan usaha produsen tidak akan dapat berkembang dengan baik bila konsumen berada pada kondisi yang tidak sehat akibat banyaknya produk yang cacat;
  2. Bahwa ada produsen yang melakukan kecurangan dalam mealkukan kegiatan usahanya. Kecurangn ini tidak hanya merugikan konsumen saja, tetapi juga akan merugikan produsen yang jujur dan bertanggung jawab;
  3. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha bagi produsen yang bertanggung jawab dapat diwujudkan tidak dengan jalan merugikan kepentingan konsumen, tetapi dapat dicapai melalui penindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya;
  4. Bahwa beban kompensasi atas kerugian konsumen akibat pemakaian produk cacat telah diperhitungkan sebagai komponen produksi, tetapi ditanggung bersama oleh seluruh konsumen yang memakai produk cacat.

 

Pada era globalisasi saat ini, konsumen dituntut untuk cerdas dengan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannnya. Konsumen yang sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan dengan aturan hukum yang ada, maka kompetensi hukum ini tidak mungkin ada, dan hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi baik kepentingan induvidu maupun kepentingan masyarakat.

              Signifikansi perlindungan hak-hak konsumen di Inodonesia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai implimentasi bagian dari Konsep Negara Hukum Kesejahteraan yang berbasis pada filsafat Pancasila yang mana menurut Baschan Mustafa konsep negara hukum kesejahteraan itu adalah sebagai berikut:

  1. Negara mengutamakan kepentingarakyat (welfare state);
  2. Negara campur tangan dalam semua lapangan kehidupan masyarakat;
  3. Negara menganut sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat;
  4. Negara menjaga keamanan dalam arti luas di segala lapangan kehidupan masyarakat.

 

Bentuk dari implementasi konsep negara hukum kesejahteraan adalah dengan adanya tanggung jawab produk yang berlandaskan prinsip tanggung jawab mutlak dalam kiatannya dengan konsep negara hukum kesejahteraan yang senada dengan tujuan yang terkmaktub dalam alinea Ke-IV Pembukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945 menegaskan,  bahwa:

…, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

Bukti ikut peran sertanya negara adalah dengan adanya regulator, pengawasan/kontrol terhadap perilaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan produk barangnya, akan tetapi juga memberikan perlindungan terhadap produk barang pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan upaya memberikan perlindungan berupa sistem perlindungan konsumen yang berkeadilan baik bagi pelaku usaha maupun terhadap konsumen.

  Yang dimaksud dengan produk barang adalah:

Setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam suatu proses produksi sebelum dikomersialkan.

 

            Pada tahun 1985, Guidelines for Consumer Protection yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan, “konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Hak-hak tersebut dihimbau PBB pada seluruh anggotanya untuk memberlakukannya di negara masing-masing, yang terdiri dari hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban menjaga lingkungan, dan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Bahkan pada tahun 1975, hak-hak konsumen yang dicetuskan John F. Kennedy, dimasukkan dalam program konsumen Eureopean Economic Community (EEC).

              Historis tanggung jawab produk (product liability), yang pertama kali muncul adalah dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat. Keberadaan tanggung jawab produk ini dimunculkan  dalam rangka di mulainya produk bahan makanan secara besar-besaran, yang mana ini dimaksudkan untuk mengasuransikan produk barang pelaku usaha terhadap kemungkinan dari resiko akan adanya akibat produk-produk cacat yang merugikan konsumen.

             Cacat tersembunyi dalam Pasal 1504 KUHPerdata, yang mana darti pasal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa produk cacat tesembunyi adalah adalah cacatnya produk barang yang dihasilkan pelaku usaha yang mengakibatkan kegunaan barang tidak serasi lagi dengan tujuan yang semestinya. Produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha, dapat terjadi :

  1. Cacatnya produk barang pelaku usaha tersebut diketahui oleh pelaku usaha dan/atau;
  2. Cacatnya produk barang pelaku usaha tersebut tidak diketahui oleh pelaku usaha;
  3. Cacatnya produk barang pelaku usaha tersebut tidak diketahui oleh konsumen.

 

              Tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha atas produk barang cacat tersembunyi yang di maksud adalah tanggung jawab pelaku usaha atas produk barang cacat tersembunyi yang telah dijual oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang berlandaskan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha, yaitu tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan/tidak menetapkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan dengan beban pembuktian terbalik pada pelaku usaha, yang mana pelaku usaha secara moral dan hukum bertanggung jawab atas produk barangnya dan tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan moral dan hukum yang tidak ada dan/atau tidak jelas akibat kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi dimaksudkan, agar pelaku usaha bertanggung jawab dari adanya kerugian yang dialami konsumen sebagai bentuk resiko dari pelaku usaha dari produk barang yang dihasilkan dan diedarkan di pasaran.

              Tuntutan/klaim mengani tanggung jawab produk dari pelaku usaha, dilakukan dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

              1.  Pelanggaran jaminan (breach of warranty);

              2.  Kelalaian (negligence);

              3.  Tanggung jawab mutlak (strict liability).

 

              Penerapan tanggung jawab produk yang berlandaskan pada tanggung jawab mutlak ini merupakan hal baru dalam hukum perlindungan konsumen, sesuai fungsi negara sebagai regulator dan karekteristik negara hukum kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila, tetap diperlukan intervensi negara dalam bentuk regulasi yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan ekonomi dan pengendalian pasar bebas itu sendiri sesuai dengan fungsi negara, yang mana dari pendapat W. Friedmann fungsi negara sebagai berikut:

  1. Sebagai peyelenggara atau penjamin kesejahteraan (the state as provider);
  2. Sebagai pengatur (as regulator);
  3. Sebagai pengusaha (as entrepreneur);
  4. Sebagai wasit (the state as umpire).

 

              Menjawab kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat sudah seharusnya pemerintah untuk memenuhinya. Pemerintah sebagai regulator, berfungsi membentuk peraturan perundanga-undangan sebagai alat penjamin kepastian hukum untuk mengatur, mengontrol dan mengawasi terciptanya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Dewan Perakilan Rakyat (DPR) harus berupaya optimal dalam pembaharuan hukum, bukan sebaliknya DPR membuat undang-undang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik sesaat berjangka pendek tanpa memikirkan akibat serius yang mungkin ditimbulkan di masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan mewujudkan kebebasan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan dengan keteraturan dari adanya kepastian hukum yang memberikan apa yang menjadi hak dengan tidak mengurangi hak yang lain dari pelaku usaha dan konsumen.

2.  Konkritisasi Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha dari Adanya Kerugian  Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

              Permasalahan besar perlindungan konsumen untuk jangka panjang di negara-negara berkembang adalah mengenai ketiadaan standar yang adil dan apa yang menjadi tidak menjadi sebab utama hilangnya legitimasi pemerintah. Aspek keadilan (fairness) antara pelaku usaha dan konsumen, ini sangat diperlukan untuk standar sikap pemerintah dalam masalah produk barang cacat tersembunyi di era globalisasi dan menuju perdangangan bebas saat ini.

              Banyak hal yang dapat  merugikan konsumen, menyangkut mutu produk barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuaan, penipuan, dan lain-lainnya, di mana perbuatan ini merugikan konsumen baik secara harta benda, kesehatan, dan bahkan dapat berakibat kematian. Pelaku usaha harus dapat menjamin  bahwa produk barang yang dihasilkan dan distribusikan di pasaran sudah cukup aman bagi konsumen. Kemudian hari muncul keluhan atas kerusakan produk yang telah merugikan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita konsumen tersebut. Kondisi produk cacat dapat disebabkan:

1. Kerusakan produk, kesalahan represntasi produk dan kesalahan dalam proses manufacturing;

2. Kesalahan dalam pemasaran, di sini diperhatikan apa yang harus yang diketahui dan patut dapat diduga mengeani kemungkinan kerusakan produk, umpamanya apakah produsen gagal dalam memberikan instruksi atau peringatan mengenai barang;

              3.  Kesalahan dalam desain produk.

 

              Kerugian materi ataupun ancaman bahaya pada jiwa konsumen akibat tidak sempurnanya produk, dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab melindungi konsumen, menjamin keselamatan dan keamanan produk barang dari pelaku usaha tersebut. Pentingnya peran pemerintah sebagai pengawas/pengontrol untuk mengatur cara berproduksi (quality control techniques) dan perdagangan barang yang belum memadai dan kaitannya dengan ide keadilan yang menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri sesuai dengan keadilan.

              Pengawasan terhadap pelaku usaha adalah merupakan pengawasan preventif berupa pemastian atas terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri. Pengawasan diperlukan agara pelaku usaha benar-benar sesuai dengan kewajibannya. Ini dilakukan karena kecendrungan untuk melalaikan kewajiban terletak pada manusianya. Adanya kesempatan sering dijadikan alasan untuk tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban, sehingga adanya pengawasan akan mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

              Kewajiban pelaku usaha tersebut, menunjukkan adanya tanggung jawab yang meliputi:

1.  Bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, baik antara sesama pelaku usaha maupun antar pelaku usaha dengan masyarakat konsumen;

  1. Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik sendiri-sendiri maupun keseluruhan dari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap diri konsumen maupun harta bendanya.

 

              Selanjutnya, ada perubahan strategi bisnis  pada saat industiri dan perdagangan mulai menguat. Strategi bisnis product oriented policy yang tidak memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen berubah menjadi caveat venditor dengan costumer oriented policy, yakni kebijkan dalam pemasaran yang didasarkana pada keyakinan bahwa apa yang dihasilkan pelaku usaha harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen, sehingga pelaku usaha harus berhati-hati dalam memproduksi barang.

              Adanya perubahan strategi bisnis  pada saat industri dan perdagangan mulai menguat. Strategi bisnis product oriented policy yang tidak memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen berubah menjadi caveat venditor dengan costumer oriented policy, yakni kebijkan dalam pemasaran yang didasarkana pada keyakinan bahwa apa yang dihasilkan pelaku usaha harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen, sehingga pelaku usaha harus berhati-hati dalam memproduksi barang.

              Sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, di antaranya yang paling menonjol adalah mengenai ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari penggunaan produk barang dari pelaku usaha tersebut. Ada beberapa bentuk tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh konsumen, yaitu kerugian konsumen karena perbuatan melanggar hukum, yang mana harus dibuktikan kesalahannya oleh konsumen sebagai kesalahan maupun merupakan kelalaian pelaku usaha yang berakibat adanya kerugian pada konsumen, selain itu konsumen juga harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari adanya perbuatan melanggar hukum dari pelaku usaha.

              Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen dari  akibat penggunaan produk adalah didasarkan atas dasar tuntutan gugatan, apakah berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas keadilan, kelayakan dan kemanfaatan. Adapun bentuk ganti kerugian dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

  1. Pengembalian uang atau;
  2. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau;
  3. Perawatan kesehatan dan/atau;
  4. Pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

              Mengenai kerugian yang dapat dituntut dari pelaku usaha, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

1.   Kerugian atas kerusakan

Yang dimaksud dengan kerugian atas kerusakan adalah segala kerugian yang ditimbulkan kerusakan pada barang-barang milik konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibelinya;

2.   Kerugian karena pencemaran, dan atau

Yang dimaksud dengan kerugian karena pencemaran adalah kerugian berupa pencemaran yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibeli;

3.   Kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Yang dimaksud dengan kerugian konsumen adalah kerugian berupa physical harm (korban manusia).

             Menuntut kerugian yang dialami konsumen akibat dari adanya produk barang cacat tersebut tersebut, apabila berdasarkan tuntutan perbuatan melanggar hukum atas kesalahan, ada kelemahannya yaitu dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam bidang pembuktian, karena konsumen diwajibkan membuktikan unsur-unsur dari Pasal tersebut, sementara nyatanya konsumen sebagai penggugat tidak dapat dengan mudah untuk membuktikannya. Kelemahan pembuktian dari Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum ini dalam kaitannya dengan adanya perkembangan industrilisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar ini, serta semakin rumitnya hubungan sebab-akibat, memerlukan adanya perubahan sistem tanggung jawab dari konsep kesalahan ke konsep resiko.

             Tanggung jawab mutlak ini dilandasi juga kenyataan bahwa tanggung jawab yang berlandaskan perbuatan melanggar hukum atas kesalahan dalam penerapannya terjadi penyimpangan dengan memberlakukan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan, dan juga adanya kecenderungan kuat dalam sejarah hukum yang sedang berkembang bahwa terhadap kasus-kasus  di mana tidak ada suatu pihak yang dapat dipersalahkan, maka demi prinsip-prinsip keadilan sosial  untuk menentukan pihak yang harus menanggung kerugian adalah dengan membebankan kepada pihak yang mungkin tidak mempunyai kesalahan. Pengadilan-pengadilan telah cenderung untuk menentukan kepada pelaku yang bertindak untuk kepentingannya sendiri dan mengharapkan keuntungan dari aktivitas tersebut.

              Menurut teori resiko, tanggung jawab untuk kerugian seseorang ditekankan kepada orang lain tanpa adanya kesalahan pada orang tersebut.Resiko dipakai sebagai lawan dari kesalahan, untuk menunjuk peristiwa-peristiwa pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan. Dengan memperhatikan teori resiko ini, maka untuk menentukan tanggung jawab produk adalah bahwa adanya kesalahan ataupun tidak ada kesalahan (tidak melanggar hukum), pelaku usaha tetap bertanggung jawab terhadap produk barang cacat tersembunyi sebagai resiko pelaku usaha atas produk barang, karena bagaimanapun dasar umum untuk semua pertanggungjawaban adalah berdasarkan kepatutan.  

              Dengan memahami perlindungan konsumen adalah berarti mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Berdasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindunagan Konsumen (UUPK) yang terangkum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai asas dan tujuan dari perlindungan konsumen,  maka yang menjadi dasar pemberlakuan UUPK adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

              Pada Alinea Kesembilan Penjelasan Umum undang-undang tentang perlindungan konsumenpun yang dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional telah ditentukan bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonseia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indoneis yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

              Berdasarkan, dari latar belakang pembuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah didasarkan pada tingginya kebutuhan konsumen akan benda-benada konsumsi (demand) yang bersanding dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas (supplay). Kesenjangan ini menjadikan tidak seimbangnya posisi tawar antara pihak konsumen dengan pelaku usaha, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah yang berdampak konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan hak-hak konsumen.

              Gejala ini memerlukan terobosan pembaharuan hukum dengan mempositifkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan jangka panjang adanya undang-undang khusus yang memuat perlindungan konsumen akibat produk barang cacat tersembunyi. Upaya yang di lakukan pada masa yang akan datang adalah melalui penyusunan undang-undang perlindungan hukum bagi konsumen sebagai upaya nasional untuk menyeimbangkan antara  kepentingan pelaku usaha yang memilih untuk tidak dibuat peraturan atau pembatasan terhadap aktivitas pelaku usaha tersebut dengan kepentingan konsumen yang mencari perlindungan dari ketentuan-ketentuan praktek-praktek yang tidak adil.

               Pada UUPK saat ini, secara defenitif belum ada pasal yang memuat tentang produk barang cacat terkhusus produk barang cacat tersembunyi. Walaupun secara implisit dapat ditafsirkan dari Pasal 19 ayat (1), “ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pada Pasal 19 ayat (1) UUPK ini, kata “kerusakan” ada celah untuk menemukan hukum melalui penafsiran argumentum analogi, yang artinya dapat dipersamakan bermakna cacat tersembunyi sebgai bagian dari produk cacat.

              Pasal 19 ayat (1) UUPK ini tidak konsisten dengan Pasal 28 UUPK, yaitu Pasal 19 ayat (1) menentukan kewajiban membayar ganti rugi dapat ditafsirkan berdasarkan kesalahan juga tidak berdasarkan kesalahan, sementara pada Pasal 28 tersebut menentukan adanya kesalahan dengan beban pembuktian terbalik, pelaku usaha yang harus membuktikan adanya kesalahan atau tidak timbulnya akibat kerugian konsumen.

              Perspektif tanggung jawab produknya, dapat dilihat dalam UUPK, yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf (f), Pasal 11 huruf (b), Pasal 4 huruf. Pasal-pasal tentang tanggung jawab produk dari pelaku usaha ini menyebar dalam beberapa pasal yang berbeda dan terpisah dari pasal yang mengatur tentang tanggung jawab  pelaku usaha yang tentunya akan berakibat kepastian hukum tentang tanggung jawab produk dengan prinsip tanggung jawab mutlaknya menjadi permasalahan.

              Akibat konkritisasi tanggung jawab mutlak dari adanya tanggung jawab produk barang pelaku usaha ini terutama mengenai akibat kerugian adanya produk barang cacat tersembunyi yang baru secara implisit tertuang dalam beberapa pasal yang berbeda, adalah menyebabkan norma-norma dari prinsip tanggung jawab tidak jelas konsistensinya yang pada akhirnya berdampak ketidakpastian hukum dan juga bisa menyebabkan belum adanya kesatuan pandangan dari para penegak hukum dan pencari keadilan.

D.  Kesimpulan

              Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulakan sebagai berikut:

  1. Hubungan tanggung jawab produk dengan prinsip negara hukum kesejahteraa, adalah bahwa negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah social ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara, harus melakukan intervensi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat adalah sebagai implimentasi bagian tujuan negara yang berbasis pada filsafat Pancasila. Fungsi negara sebagai regulator, pengawas, pengontrol dan karekteristik negara hukum kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila dan tujuan yang terkmaktub dalam alinea Ke-IV Pembukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2.  Urgensi tanggung jawab mutlak upaya perlindungan konsumen dari adanya produk barang cacat tersembunyi adalah untuk mengantisipasi kecenderungan bahaya kerugian produk barang yang membahayakan konsumen  dari posisi konsumen yang lemah di era globalisasi dan perdaganagan bebas saat ini, yang kenyataannya belum ada kepastian hukum dari norma-norma prinsip tanggung jawab mutlak dalam undang-undang. UUPK sendiri baru secara implisit tertuang dalam beberapa pasal yang berbeda, yaitu pada Pasal 19 ayat (1), 28, 9 ayat (1) huruf (f), 11 huruf (b), 4 huruf (h), sehingga sulit terpenuhinya hak-hak dan kedudukan konsumen dalam kaitannya dengan pelaku usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Diederick-Verschoor, Smilarities and Differences between Air and Space Law, Primarily in the Field of Private International Law, dalam Academy of International Law, Tanpa tahun.

 

Fuady, Munir 2005, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

 

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno 2009, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

 

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

 

Setiawan, Rachmat, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni.

 

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

 

Makalah, Jurnal, Naskah Akademis:

Borrie, Sir Gordon, 1991, The Future of Consumer Law: The British Experience, Canadian Business Law Journal, Volume X1X.

 

Binawan, Al. Andang L., Pilihan Minimal Pak Dan di Tengah Aneka Dilema Hukum Membaca Daniel S. Lev untuk Indonesia Dewasa Ini, JENTERA, Jurnal Hukum, Edisi  Khusus, 2008.

 

Beales, Howard, The Efficient Regulation of Consumer Information, The Journal of Law an Economics, Vol. XXIV Desember 1981.

 

Brotosusilo, Agus, 1992,  Hak-Hak Konsumen dalam hukum Perlindunagn Konsumen, Majalah Hukuk dan Pembangunan, No. 5 Tahun XXII, Jakarta.

 

Delors, Jagnes, 1995, The Future of Free Trade in Europe and the World, Fordham International law Journal, Vol. 18

 

Gunawan, Johanes, “Produkt Liabiliy” dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justtitia, Tahun X11, Nomor 2, April 1994.

 

Gomzez, Mario,  1995, Social Economic Rihgt and Human Rihght Commisions, Human Rihgts Quaterly Vol 17.

 

Gaharpung, Marianus, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol 3 No. 1 Juli 2000,

Green and Nader, 1973, Economic Regulation vs Competition: Uncle Sam the Monopoly Man, Yale law Journal 82, dalam A.A Tarr, 1983, Consumer Protection Legislation and the Market Place, Otogo Law Review, Vol. 5 No. 3.

 

Himawan, Ch., Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum, dalam Majalah hukum dan Pembangunan, No. 5. Tahun XX1, oktober 1991, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Holijah, 2013, Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi, Proposal Disertasi, Palembang: FH-UNSRI.

 

Hartono, Sri Redjeki, Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro), Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus No. 39/X/2001.

 

Haupt, Stefan, An Economic Analysis of Consumer Protection in Contract Law, German Law Journal, 2003: 11 Vol. 4.

Isra, Saldi, Agenda Pembaharuan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR, JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun II, November  2004

 

Idham, Ibrahim, Ganti rugi dan Tanggung Jawab Produk, Jurnal hukum dan Pembangunan, No. 1 Tahun XXV, Februari 1995.

 

Nasution, A.Z., Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum UI, No. 6 Tahun Ke-XVI, Desember 1986.

 

Nasution, AZ., Perlindungan Konsumen: Tinjauan atas UU N0. 8/1999-LN 1999 No. 43, Jurnal Pusdiklat Mahkamah Agung RI, (Media Komunikasi dan Informasi Diklat) Tahun 1, April 2002.

 

Nasution, Az., Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Teropong, Mei 2013, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

 

Morishima, Akio, 1993, The Japanese Experience, The Japan Scene and the Present Product Liabilty Proposal, University of Hawai’i Law Review, Vol. 15.

 

Marzuki, Peter Mahmud ,The Need for the Indonesia Economic Legal Framework, dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi 1X, Agustus 1997.

 

Miru, Ahamdi, Larangan Penggunaan Klausula Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha, Jurnal Hukum, No. 17, Vol. 8 Juni 2001, Yogyakarta: UII,

 

Reich, Norbert, Protection of Consumers Economic Interest by the Ec, The Sydney Law Review, Faculty of Law University of Sydney and authors, the law Book Company Ltd. No. 1, Volume 14, March 1992.

 

Rajagukguk, Erman, Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI, UNISIA, No. 33/XVIII/I/1997.  

 

Pakpahan, Normin S., 1998,  Pengaruh Perjanjian WTO pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3.

 

Purba, A. Zen, Perlindungan  Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun XXII, Agustus 1992.

 

Purwadi, Ari, Perlindungan Hukum Konsumen  dari Sudut Periklanan, dalam Majalah Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, No. 21/Tahun XX1/Januari/1996.

 

Purwadi, Ari,  Model Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia, Jurnal Yustika, Vol. 4 No. 2 Desember 2001, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

 

Purwadi, Ari, Implikasi Iklan yang tidak Benar dan Tidak Bertanggung Jawab Timbulnya Sengketa Konsumen, Jurnal Yustika, Vol. 7 No. 1 Juli 2004, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas.

 

 

Saefullah, E.,  Perkembangan Hukum tentang Product Liability di Bidang Penerbangan, Majalah Padjajaran,  Jilid  XV, Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.

 

Shofie, Yusuf, Sistem Tanggung Jawab Periklanan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun XXVI, April 1996, Jakarta: Universitasi Indonesia.

 

Shofie, Yusuf,, Product Liability dalam Institusi Hukum Ekonomi Suatu Kajian Ius Constituendum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3 Tahun XXIX, Juli-September 1999,

 

Sach, Ignancy 1995, , Searching for New Development Strategis Chalenges of Social Summit, dalam Economic and Political Weekly, Volume XXX.

 

Spacone, Andrew Carl, The Emergency of Strict Laibility: A Historical Perspective and Other Consideration Including Senate 100, Journal of Products liability, Vol. 8.

 

Sidabalok, Janus, Analisis terhadap Iklan dan Praktik Periklanan menurut Hukum, Jurnal Hukum Atma Jaya, Agustus 1999/Tahun XII No. 2.

 

Syaifuddin, Muhammad, Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945, Jurnal Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, Januari 2012 No. 14110-0614, Palembang: FH-UNSRI.

 

Suhu, Reinhard, The Applicable Law to Consumer Contract Made Over the internet: Consumer Protection Throught Privat International Law, Internationional Jurnal of Law and Information Technology, Vol. 5, Summer 1997.

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

 

 

Paper ini telah di muat dalam Jurnal Terakrediatsi: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum UNiversitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, ISSN 1410-0797, Vol. 14 N0. 1 Januari 2014, , hlm. 176-188, Web: http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id.

 

 

              Kualifikasi sebagai pelaku usaha meliputi: pembuat produk jadi;penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menempatkan dirinya sebagai produsen, dengan mencantumkam namanya, tandan pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu; importer suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak ditentukan., Johanes Gunawan, “Produkt Liabiliy” dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justtitia, Tahun X11, Nomor 2, April 1994, hlm. 7.

               praktek-praktek bisnis yang tidak jujur tersebut adalah; (1) perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan; (2) pernyataan menyesatkan mengenai sifat, cirri,, standar, atau mutu suatu barang; (3) pernyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan harga; (4) iklan bohong; (5) penjualan produk yang disertai janji potongan harga apabila pembeli membawa serta salon pembeli lainnya kepada penjual; (6) penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan produk; (7) penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi konsumen., Ari Purwadi, Implikasi Iklan yang tidak Benar dan Tidak Bertanggung Jawab Timbulnya Sengketa Konsumen, Jurnal Yustika, Vol. 7 No. 1 Juli 2004, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 232.