Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HARMONISASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN D

Ditulis oleh : Dr. Holijah, SH., MH., | 22/03/2017 WIB

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HARMONISASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

(by Dr. Holijah, SH., MH.,  Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Raden Fatah Palembang, Email: holijah_uin@radenfatah.ac.id)( Paper ini di muat dalam Jurnal Fiat Justicia Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang, Volume 1 No. 2 September 2015.)

Abstrak

 

Kewenangan luas yang di miliki daerah dan pentingnya prinsip good governance dalam setiap kebijakan otonomi daerah adalah upaya untuk memandu semua pihak yang terlibat dan mempengaruhi kebijakan otonomi untuk berjalan seiring pada tujuan yang sama. Tidak adanya prioritas, program Kementerian/Lembaga yang tidak mengarah pada pencapaian program nasional dan ketidakjelasan model pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan akan menyebabkan kepala daerah menemui kendala dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan proses pembangunan di wilayahnya. Harmonisasi dalam perencanaan pembangunan harus dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya melalui koordinasi dan pengaturan perencanaan pembangunan dalam menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional dengan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. 

Kata kunci: Kebijakan, Harmonisasi, Perencanaan Pembangunan

Abstract

Have broad authority of regional and the importance of the principles of good governance in any regional autonomy policy is an attempt to guide all parties involved and affect the autonomy to go hand in hand at the same goal. The absence of priority, a program of the Ministry / Institutions that do not lead to the achievement of the national program and the vagueness of the model the division of authority between levels of government will lead to regional heads have problem in making decisions related to the development process in the region. Harmonization in development planning should put emphasis on things that are worthwhile and ensure harmonious relationship between areas with other areas through coordination and regulation of development planning in determining the direction of national development to optimize resources and involving actors of national development by aligning development, well construction national, regional development and development between regions.

Keyword: Policy, Harmonization, Development Planning

 

 

 

  • Latar Belakang

 

Keberadaan negara sebagai integrasi dari kekuasaan politik adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaandalam masyarakat. Negara didirikan oleh manusia demi kepentingan hidup manusia. Dalam hubungan ini, Nasroen mengemukakan, “...sesungguhnya negara dari, oleh, dan untuk rakyat, bahwa negara berasal dari kemauan masyarakat dan merupakan alat yang diadakan oleh rakyat untuk mencapai ujudnya”.

Bentuk konkrit pertemuan negara dan rakyat adalah pelayanan publik, yaitu pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat dengan pemberian rasa aman, melalui kewenangan publik yang dimiliki negara untuk menerbitkan peraturan kebijakan (beleidsregel) untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi merupakan jalan terbaik menuju reformasi pelayanan publik. Reformasi dalam diri birokrasi sangat diperlukan, karena birokrasi mempunyai kekuatan dalam pengambilan keputusan (power of decision) dan kekuasaan membuat kebijakan (policy making power) dan juga kenyataan birokrasi adalah permanen dan tetap bertahan hidup (staying of power).

Pentingnya reformasi pelayanan publik adalah sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan terbaik negara terhadap rakyat. Disamping itu negara menuntut ketaatan dari warga negaranya terhadap peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah. Dengan kata lain, negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang tidak dimiliki oleh asosiasi atau organisasi lainnya, yaitu sifat memaksa, monopoli, dan sifat mencakup semua.

                Negara sebagai suatu gejala sosial sudah menjadi perhatian manusia sejak berabad-abad lalu. Negara sebagai suatu organisasi merupakan wadah bagi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu tatanan yang terorganisasi. Ada dua macam karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara, yaitu:

  1. Negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara;
  2. Negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup yang bukan negara.

 

   Perkembanganya kemudian, bentuk negara modern menginginkan negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis, yaitu menghormati hak setiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan akan mengikat secara umum. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, maka pembangunan sistem hukum nasional harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan negara.

Istilah hukum nasional sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan sistem norma yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia. Membicarakan sistem hukum nasional berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai satu kesatuan, yang unsur-unsur, sub sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling mempengaruhi serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

 Selanjutnya, dari perspektif politik hukum, hukum adalah alat dalam mencapai tujuan negara atau cita masyarakat. Dalam konstitusi Indonesia, tujuan negara yang dimaksud adalah termaktub dalam pembukaan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang meliputi:

  1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  2. Memajukan kesejahteraan Umum;
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

               Tujuan negara ini didasarkan pada lima dasar negara, yaitu Pancasila. Sehingga kedudukan hukum sebagai alat mencapai tujuan negara, selain didasarkan pada lima dasar yaitu Pancasila, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat (4) prinsip cita hukum (rechtisidee), yang menurut Bernard L. Tanya adalah sebagai berikut:

  1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi);
  2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
  3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi);
  4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaan dalam beragama.

 

Empat prinsip cita huklum tersebut di atas,  jika dikaitkan dengan tiga peran pemerintah yang utama dalam pembangunan, yaitu (1) sebgai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan; (2) Penciptaan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter; serta (3) Sebagai pendistribusian sumber daya. Penjabarab dari ketiga fungsi ini di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Amademen Keempat. Inilah yang menjadi peran pengaturan dari pemerintah dan menjadi inti tugas lembaga perencanaan dalam pemerintah.

            Upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan, keadilan dan kesejahteraan, yang salah satunya adalah dilakukan untuk semakin menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik dan pembangunan di daerah, sehingga mendorong terjadinya berbagai perubahan paradigma mendasar di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Hal ini merupakan langkah penting dalam perkembangan sosio-politik Indonesia yang semula bercorak sentralistik pada masa Orde Baru menjadi desentralistik di era reformasi.

            Sejalan dengan prinsip negara persatuan yang dipegang Indonesia sudah seharusnya dibangun dari Dasar Bhineka Tunggal Ika. Hal ini tidak boleh dipahami sebagai konsepsi yang bersifat totaliter ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan otonomi rakyat yang dijamin hak-haknya dan kewajiban asasinya dalam Undang-Undang Dasar.

               Oleh karena itu prinsip negara persatuan adalah merupakan prinsip dasar bernegara, yang mengakui kehidupan orang per orang atau golongan-golongan dalam masyarkat sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus orang per orang ataupun golongan yang mempersatukan  seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dan sebagai negara berbentuk negara kesatuan yang merupakan istilah bentuk negara yang bersifat teknis.

                 Dengan demikian, kewenangan (authority) pemerintahan pusat ditentukan dalam batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar ataupun dalam Undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mengenai hubungan kekuasaan-kekuasaan antara pemerintah pusat daerah dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten dan kota dilaksanakan berdasarkan asas otonomi atau dekosentralisasi dengan tetap mengakui pluralisme di berbagai daerah. Hal ini untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai negara kesatuan.

               Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagiannya telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini adalah menunjukkan paradigma yang dianut pada era reformasi berbeda dengan era Orde Baru dengan sistem sentralistik dengan penekanan pada aspek integrasi, dan pengendalian sentralistik melalui perencanaan terpusat, sehingga menimbulkan kebijakan penyeragaman dan patronase politik yang mematikan kreativitas daerah.

            Selanjutnya berdasarkan asas pemerintahan daerah yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Amandemen ke-2, bahwa “Pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan”. Berlandaskan pasal ini, maka secara umum asas pemerintahan daerah meliputi 3 asas penting, yaitu:

  1. Asas desentralisasi;
  2. Asas dekonsentralisasi;
  3. Tugas pembantuan.

 

Dengan ketetapan pemerintahan sebagai pihak yang melimpahkan wewenang tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan tersebut, seperti pada penyelenggaraan asas desentralisasi dan dekosentralisasi yang dilaksanakan di provinsi. Di mana desentralisasi yang merupakan pelaksanaan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan dalam rangka otonomi daerah.

     Adapun dalam hal perencanaan pembangunan bagaimanapun juga bahwa perencanaan dilandasi oleh ideologi hukum dan sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia menunjukkan ada interaksi politik demokratis dalam proses legislasi perencanaan pembangunan. Proses legislasi perencanaan pembangunan berada di lembaga legislatif cenderung lebih beraspek politik. Dalam teori dan praktik akan tampak proses ini tidak lepas dari (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan) yang menjadi pedoman dalam proses legislasi.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang lahir dalam rangka memenuhi perintah pasal 22 A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawarakatan Rakyat  No. 111/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan untuk memenuhi asas-asas pembentukan peraturan  perundang-undangan yang baik, yang kemudian menjadi ketentuan mengikat bagi semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan (rancangan), persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan.

  Dengan kata lain, masyarakat harus berperan serta dalam pembuata suatu peraturan perundang-undangang  sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk memenuhi asas-asas legislasi peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan. Oleh sebab itu, ketidakjelasan dalam peraturan perundangan adalah sebab kegagalan pelaksanaannya. Selain itu juga karena  faktor faktor dalam diri seorang petugas sebagai manusia, seperti kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya yang dapat mempengaruhi tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksanaanya untuk menambah/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang dihadapinya.

    Faktanya ada suatu kondisi dimana suatu undang-undang telah dibentuk dan dinyatakan berlaku, tetapi dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Kondisi ini dapat terjadi karena tidak diikuti kajian yang mendalam, dengan memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat dalam arti sesungguhnya. Menurut Hikmahanto juwana, ada dua faktor utama suatu undang-undang tidak dapat dilakasanakan:

  1. Pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuatnya nanti bisa dijalankan atau tidak. Pembuat peraturan perundang-undangan sadar ataupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan;
  2. Peraturan perundang kerap dibuat secara tidak realistis.

Dengan pembentukan daerah otonom yang merupakan amanat dari konstitusi,pada dasarnya merupakan satu kesatuan wilayah sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai ikatan serta mempunyai kewenangan untuk mengurus kepentingan dengan tetap berada dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan menurut CF Strong negara kesatuan adalah “ bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kewenangan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya ke pada daerah berdasarkan hak otonomi(negara kesatuan dengan sistem desentralisasi).

  1. ewenangan daerah adalah diseluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Dengan kata lain otonomi daerah berarti berotonomi daerah dalam negara, otonomi tidak boleh meretakkan, apalagi memecah negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi yang seluasnya-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri, kewenangan membuat kebijakan daerah berupa peraturan-peraturan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi harus sesuai dengan sifat otonomi daerah yang bersifat dinamis, termasuk dalam merumuskan perencanaan pembangunan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, maka dalam tulisan akan dibahas bagaimana harmonisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara mencapai kesejahteraan bersama.  

               Teori yang dipergunakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini, akan dipergunakan teori harmonisasi Rudolf Stammler (1902) mengemukakan bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat. Perkembangan harmonisasi hukum sesungguhnya telah ada dalam ilmu hukum dan praktik hukum di Belanda setelah Perang Dunia II dan lebih berkembang sejak tahun 1970-an. Bahkan di Jerman, pengembangan harmonisasi hukum telah ada sejak tahun 1902. Teori Bentham di pergunakan untuk melihat bagaimana tercapai kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berlandaskan pada Pancasila. Dalam hal ini harus diterapkan adalah prinsip manfaat, yang mana prinsip manfaat belum pernah dikembangkan dengan baik, termasuk diterapkan oleh legislator. Untuk itu akan di bahas lebih lanjut dalam tulisan ini.         

B. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

              Perencanaan bukan merupakan aktivitas individual, orientasi masa kini, rutinitas, trial and error, utopis dan terbatas pada pembuatan rencana. Akan tetapi merupakan bersifat publik, berorientasi masa depan, strategis, deliberate, dan terhubung pada tindakan. Fungsi perencanaan yaitu sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dengan demikian pembuatan rencana, apapun namanya, pasti akan terus dilakukan

              Adanya perubahan proses perencanaan pembangunan nasional saat ini, salah satunya disebabkan oleh hilangnya kebijakan pembangunan nasional dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, serta adanya peraturan yang memisahkan proses perencanaan dan penganggaran, yaitu adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mencoba untuk saling berkaitan dan saling bersinergi meskipun tidak mudah dilaksanakan. Untuk itu diharapkan regulasi yang diharapkan adalah peraturan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran yang memiliki tata aturan dan rumusan substansi yang jelas serta adanya organ yang mampu mengawal efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut.

            Sesui dengan  Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatakan bahwa penyusunan Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang substansi Rencana Kerja Pemerintah dan Dokumen Perencanaan Lainnya yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

  1.             ingkat pusat, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Nasional ada di Kementerian PPn/Bappenas, Apapun yang direncanakan, keputusan akhir ada di anggaran. Di tingkat daerah, peran Kementerian Dalam Negeri dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran cukup besar. Keterlibatan perencanaan dilakukan melalui Ditjen Bangda. Tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum maksimal dalam mengkoordinasikan lembaga perencanaan pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas) dan lembaga penganggaran (Kementerian Keuangan).

             Adapun penyusun rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan /acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Akan tetapi, disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.Hal ini disebabkan oleh substansi perencanaan pembangunan dan penganggaran belum tajam mengarah pada upaya mencapai tujuan pembangunan.

  1.               ermasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya prioritas yang jelas (prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan sangat banyak dan tidak fokus) serta program Kementerian/Lembaga yang tidak mengarah pada pencapaian program nasional. Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat berbeda dengan Program  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tidak dimuat/dilaksanakan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan tidak adanya sinergisitas perencanaan pembangunan dan penganggaran tersebut berdampak pada:
  1. Tidak Efektifnya perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;
  2. Tidak efisiensinya belanja negara.

 

              Tujuan bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang ingin dicapai ini, harus ditindaklanjuti sebagai tugas bangsa selanjutnya yaitu dengan menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan nasional, yang mana kemudian pemerintah meresponnya dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan kini telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peaturan Pemerintah (PP) No.39 dan No.40 Tahun 2006. Sistem ini adalah pengganti dari sistem yang sebelumnya disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Adapun yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembngunan Nasional adalah “satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam rangka jangka panjang, jangka menengah,dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yag luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih baik mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah . Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

  1. ungsi yang tercakup dalam dalam perencanaan, yaitu pertama, sebagai arah dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ini dituangkan dalam rencan pembangunan nasional yang digunakan sebagi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan ditindakkanjuti dalam bidang-bidang kehidupan bangsa, politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedua, sebagai acuan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi langsung malaui pengaturan masyarakat/pasar.Selanjutnya, diperlukan pendekatan dalam rangka perencanaan, yaitu:
  1.  
  2.  
  3.  
  4. Atas-bawah (top-down);
  5. Bawah-atas (bottom-up).

 

            Proses Perencanaan Pembagunan Nasional dilakukan melalui empat (4) tahapan, yaitu (1) Penyusunan rencana; (3) Pengendalian Pelaksanaan rencana; dan (4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Semua tahapan ini memerlukan keempat pendekatan perencanaan tersebut diatas diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia,sesuai dengan peran pemerintah dalam pembangunan.

            Sesungguhnya peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan ada tiga peran pemerintah yang utama yaitu: (1) Sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan; (2) Penciptaan stabilitasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter; serta (3) Sebagai pendistribusi sumber daya. Penjabaran ketiga fungsi ini di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Amandemen Keempat.

            Peran pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan perlu peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang asil dan makmur, sesuai dengan pokok tugas Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

            Kemudian sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) Untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara daerah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan akuntabel.

            Rencana pembangunan nasional dimulai dari  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berupa penjabaran visi dan misi presiden dan berpedoman kepada RPJP Nasional.

               Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian pada tingkat provinsi. Hasil dari Musrenbang Provinsi kemudian dibawa ke Musrenbang Nasional yang merupakan sinkronisasi dari Program Kementerian dan Lembaga dan harmonisasi dekosentrasi dari tugas pembantuan. Musrenbang ini menghasilkan Rancangan Akhir RKP ( Rencana Kerja Pemerintah) sebagai pedoman penyusunan RAPBN.Upaya ini dilakukan untuk terwujudnya perencanaan pembangunan daerah.

  • Harmonisasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

              Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen. Tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Tujuan Pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Keempat, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Berdasarkan Hukum Admnistrasi Negara, rencana merupakan keputusan bersifat positif dan bagian tindakan pemerintahan (bestuurhanddelingen), yaitu suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. P de Haan mengemukakan bahwa perencanaan pemerintahan dalam arti luas didefenisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.

Timbulnya konsepsi welfare state dan relevansinya dengan UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian melahirkan konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila, serta adanya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang memberikan kewajiban kepada administrasi negara untuk merealisasikan tujuan negara. Tujuan kehidupan bernegara meliputi berbagai dimensi, terhadap dimensi ini pemerintah membuat rencana-rencana. Rencana merupakan alat bagi pemerintah, dan implementasi hendaknya berdasarkan pada suatu rencana. Rencana didefenisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik.

Beberapa bentuk hukum dari perencanaan mulai dengan bentuk undang-undang (Undang-Undang APBN), Peraturan Presiden (Rencana Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek), Peraturan Daerah (APBD, Rencana Tata Ruang, atau RencanaPembangunan Daerah), dan sebagainya. Instansi perencanaan pemerintah pusat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Biro Perencanaan (Departemen, Kantor Kementerian Negara, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen), sedangakan instansi perencanaan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi atau Kabupaten/Kota dan bagian atau bidang perencanaan di dinas-dinas.

RJPM Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasun arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sementara perumusan kebijakan daerah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Posisi PERDA menjadi sangat penting sebagai alat legal dari kebijakan daerah. Demikian juga mengenai pengaturan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Palembang yaitu dengan PERDA No.6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang tahun 2008-2013.

              Selaras dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengetian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk peroode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi da program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPPD) dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

              Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini di muat dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dibutuhkan integrasi muatan kondisi yang ada pada saat ini serta prediksi peluang dan tantangan yang ingin dikelola secara efektif  oleh pemerintah daerah beserta stakeholdersnya. Sehingga diharapkan dapat berimplikasi kepada capaian kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

               Upaya agar pembangunan dapat dinikmati semua masyarakat, sudah selayaknya pembangunan harus dipandang sebagai proses alamiah dalam upaya untuk mencipatakn dan memanfaatkan peluang-peluang yang ditimbulkan proses  yang berlangsung secara alamiah dan bukan kegiatan mekanis yang didesain dan dilaksanakan sekelompok orang tertentu saja. Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan membuat kebijakan daerah dalam memberikan pelayanan publik, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatakan kesejaheteraan rakyat.

              Timbulnya ketidaksinergisan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintahan, baik karena disebabkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, proses dan tahapan proses dan tahap penyusunan rencana pembangunan dan penganggarannya, serta efektifitas penegakan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.Untuk itu, diperlukan harmonisasi baik dalam artinya upaya maupun dalam arti proses, maka harmonisasi dimaksudkan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan yang menghasilkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antara berbagai faktor yang menjadi satu kesatuan yang luhur sebagai bagian dari sistem.

               Selaras dengan pendapat Rudolf Stammler, yang mengemukan konsep fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud dan tujuan dan kepentingan antara induvidu dengan induvidu antara induvidu dengan masyarakat “A just law aims at harmonizing induvidual purposes with that of society”.Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup  harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum. Maksud dan tujuan serta kepentingan terdiri dari unsur, yaitu saling menghormati dan partisipasi.

             Memperhatikan dari pendapat Rudolf Stammler ini, keterkaitannya harmonisasi sistem perencanaan pembangunan dari RPJMN pemerintahan daerah adalah dengan memperhatikan sistem pembagian prioritas pembangunan nasional pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dengan tidak menghilangkan sifat kekhususan dari daerah masing-masing dengan mengintegrasikan pengalaman sosiologis dan nilai-nilai antropologis masyarakat yang masih hidup dan dianut dalam mengelola tertib sosial, ekonomi dan ekologis di masyarakat. Sementara harmonisasi hukum untuk mengatasi permasalahan Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

               Harmonisasi juga berkaitan dengan pelaksanaan sinkronisasi ketika proses pembentukan aturan hukum. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

  1. Tidak bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan   yang lebih tinggi;
  2. Masih tetap dalam lingkup yang dibenarkan oleh asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku.

 

              Harmonisasi hukum tidak hanya terbatas pada harmonisasi fungsionalisasi kewenangan lembaga negara dan doktrin hukum peraturan perundang-undangan tetapi memperhatikan nilai sosiologis dan sosiologis masyarakat. Harmonisasi hukum dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik, budaya, dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional.

              Harmonisasi pelaksanaan prerancaan pembangunan dalam kerangka prinsip eotonomi daerah, salah satu contohnya dapat di lihat pada rencana pembangunan jangka menengah antara pemerintahaan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintah kota, yaitu rencana pembangunan Pemerintahan Daerah  Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintahan Daerah Kota Palembang adalah dengan melihat sinkronisasi dari pemetaan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan prioriatas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Palembang, sebagai berikut:

RPJMN

2012-2014

RPJMD

Provinsi Sumatera Selatan

2008-2013

RPJMD

Kota Palembang

2011-2015

  1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
  2.  
  3.  
  4. Penanggulangan kemiskinan;
  5. Ketahanan pangan;
  6.  
  7. Iklim investasi & iklim usaha;
  8.  
  9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
  10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, & pasca konflik
  11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

 

  1. Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal;
  2. Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna;
  3. Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif, dan bijaksana demi kepentingan masyarakat yang luas;
  4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah dan besar;
  5. Membangun dan menumbuhkembangkan pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan;

 

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
  3. Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai rencana tata ruang yang berkelanjutan;
  4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan jejaring kerja antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri;
  5. Melanjutkan birokrasi reformasi baik secara kultural maupun struktural untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  6. Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakatsecara adil dan merata serta mendorong terlaksanyanya penegakan hukim;
  7. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, warisan sejarah dan budaya.

                                                           

  1. Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat;
  2. Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan;
  3. Membagun pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab,serta akuntabel;
  4. Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur “Simbur Cahaya”;
  5. Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama.

 

 

 

               Berdasarkan hasil pemetaan tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan prioritas, yaitu :

  1. Terdapat prioritas pembagunan RPJMN yang tidak dimuat dalam prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, maupun prioritas pembangunan RPJMD Kota Palembang, yaitu mengenai daerah tertinggal, terdepan, terluar dan daerah pasca politik;
  2. Terdapat prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dimuat dalam prioritas pembangunan RPJMD Kota Palembang, yaitu : (a)Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna; (b) Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif, dan bijaksana demi kepentingan masyarakat yang luas; (c) Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah dan besar; (d) Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama.
  1. Terdapat prioritas pembangunan RJPMD Kota Palembang yang tidak terdapat pada RJPMD Provinsi Sumatera Selatan maupun prioritas pembangunan RPJMN, yaitu : (a) Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai rencana tata ruang yang berkelanjutan; (b) Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakatsecara adil dan merata serta mendorong terlaksanyanya penegakan hukim;
  2. Terdapat prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang tidak terdapat dalam prioritas RPJMN, yaitu membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama.

Kemudian,  dari pemetaan digunakan untuk mengetahui ada persamaan prioritas dari:

  1. Terdapat persamaan prioritas pembangunan RPJMN yang dimuat juga dalam prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, maupun prioritas pembangunan RPJMD Kota Palembang, yaitu: (a) Reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) Pendidikan; (c) Kesehatan; (d) Penanggulangan kemiskinan; (e) Ketahanan pangan; (f) Infrastruktur; (g) Iklim investasi & iklim usaha; (h) Energi; (i) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
  2. Terdapat peersamaan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat juga pada RPJMD Kota Palembang maupun prioritas pembangunan RPJMN, yaitu: (a) Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal; (b) Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna; (c) Membangun dan menumbuhkembangkan pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan; (d) Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan; (e) Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat; (f) Membagun pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab,serta akuntabel; (g) Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur “Simbur Cahaya”;
  3. Terdapat persamaan prioritas pembagunan RPJMD Kota Palembang pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan maupun prioritas pembangunan RPJMN, yaitu: (a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ; (c) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan jejaring kerja antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri; (d) Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, warisan sejarah dan budaya ;
  4. Terdapat persamaan prioritas pembangunan RPJMD provinsi Sumatera Selatan yang terdapat juga dalam prioritas RPJMN, yaitu: (a) Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal; (b) Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna; (c) Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah dan besar; (d) Membangun dan menumbuhkembangkan pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan; (e) Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat; (f) Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan; (g)Membagun pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab,serta akuntabel; (h) Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur “Simbur Cahaya”.

                Berlandaskan pada persamaan dan perbedaan dalam menentukan prioritas Rencana Pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Daerah Kota Palembang dengan Rencana Pembangunan Nasional, maka perlunya harmonisasi, karena konstruksi regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran yang belum tertata dengan baik berakibat ketidakharmonisan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdampak pada penganggaran yang akan menghambat percepatan pembangunan.

            Dampak dari pelaksanaan otonomi daerah, pemrintah pusat mendelegasikan beberapa kewenangan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah. Ini bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga diadakan pembagian kewenangan kepala daerah. Dalam pembagian wewenang tidak seluruh wewenang pusat dilimpahkan ke daerah, masih ada wewenang tertentu yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi yang disertai dengan penyerahan  dan pengalihan pembinaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya. Untuk  penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah, maka kewenangan permrintah porsinya lebih besar pada penetapan yang bersifat norma, standard, kriteria, dan prosedur.

             Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan, pelayanan umum, Pemanfaatan sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

               Penyelengaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah. urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skalas Provinsi, urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang dilakukan secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainya.

              Saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma rule government menjadi good governance. Dalam paradigma good governance tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, nepotisme untuk itu perlu membangun sistem manajemen kinerja, yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun eksternal birokrasi.

               Prinsip good governance kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk memandu semua pihak yang terlibat dan mempengaruhi kebijakan otonomi untuk berjalan seiring pada tujuan yang sama. Inilah menjadi dasar dalam penentuan dalam menentukan prioritas rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

               Faktanya kemudian ada beberapa prioritas pembangunan nasional yang tidak dilaksanakan dan tidak mendapatkan alokasi anggaran daerah. Terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran, ternyata terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang satu sama lain belum harmonis. Hal ini berimplikasi pada ketidakefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sebuah peraturan peraturan perundang-undangan dapat terlaksana dengan efektif apabila peraturan tersebut:

  1. Memiliki tata aturan yang jelas dan tidak tumpang tindih;
  2. Memiliki rumusan substansi yang jelas yang memuat norma aturan dan sanksi serta tidak bertentangan satu sama lainnya;
  3. Adanya organ yang terus mengawal efektifitas pelaksanaannya baik melalui penegakan peraturan maupun sosalisasi pelaksanaan peraturan.

 

  Fakta ini menjadi penyebab terjadi perbedaan prioritas dalam Rencana Pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota, akan tetapi bukan berarti pemerintah hilang tanggung jawabnya dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyrakatnya. Karena itu penekanannya adalah bagaimana perencanaan pembangunan tersebut dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum. Dengan mematuhi bahwa hukum sebagi produk the general will atau volonte generale yang menurut  Rousseau bahwa”...the matter shout which the decree made is like the decreeing will in general will”.

Permasalahannya selanjutnya adalah karena dari sudut konstruksi hubungan pusat dan daerah adalah ketidakjelasan model pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan. Ketidakjelasan model pembagian kewenangan ini dalam prakteknya terefleksi dalam dua wadah. Pertama, untuk sektor-sektor yang bersifat profit seringkali terjadi tumpang-tindih antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, untuk sektor-sektor yang bersifat pembiayaan, seringkali terjadi kevakuman kewenangan.

  Ketidakharmonisan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kota pada akhirnya berimplikasi kepada proses pencapaian pembangunan berupa kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan negara sesuai yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai weltanschauung, tidak efektif terlaksana.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan harus melalui proses politik, teknokratik, dan partisipatif. Proses politik ada di legislatif, teknokratik ada di pemerintah, dan partisipatif ada di Musyawarah Perencanaan Pembagunan (Musrenbang). Akan tetapi seringkali Musrenbang yang melibatkan masyarakat kalah di proses politik dan teknokratik, perencanaan harus bersifat bottom up sehingga komunikasi daerah menjadi aspek yang penting. Proses bottom up mencerminkan proses perencanaan dalam pemerintah yaitu dari lembaga/departemen dan daerah ke pemerintah pusat dan proses top down menyoroti dari masalah pelaksana penegakannya.

   Perencanaan bottom up kadang menemui masalah dalam pelaksanaanya, dan permasalahan diselesaikan dulu dari pusat, baru daerah, karena adanya policy debottlenecking dari pusat, senada juga disampaikan Armida Alisjahbana, Menneg/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan pemerintah berperan untuk mengatasi bottleneck pengembangan.

  Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dinilai masih setengah hati. Akibatnya tidak jarang kepala daerah menemui kendala dalam menagmbil kebijakan yang terkait dengan proses pembangunan di wilayahnya.

Berdasarkan Konsep penyerahan urusan antara pemerintah pusat dan daerah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tersebut, maka apa yang menjadi urusan rumah tangga tergantung pada ada aturan tidaknya penyerahan urusan kepada daerah untuk diatur sendiri dan diurus sendiri sebagai urusan rumah tangganya. Dengan pola ini penyerahan urusan besar kecilnya otonomi daerah tergantung pada kebijakan politik pemerintahan pusat dan pemerintah tingkat atas sehingga terjadinya harmonisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa ada pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham pada tahun 1789, yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial. Ketika hukum justru menimbulkan hambatan dalam pemenuhan hak dan kepentingan rakyat, maka itu artinya hukum mengalami kegagalan, sehingga hukum tidak efektif dan memerlukan perubahan karena ada disparitas antara realitas hukum dan idealnya.

   Dengan demikian, harmonisasi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah antara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintahan Daerah Kota Palembang adalah dengan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) denga visi dan misi  yang menjadi prioritas pembangunan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintahan Daerah Kota Palembang sesuai sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah masing-masing dengan good governance kebijakan otonomi daerah.

               Dengan kata lain pemerintahan sebagai lembaga perwakilan dari kehedak masyarakat harus mampu untuk mengeluarkan aturan hukum (PERDA) yang dapat berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat secara umum, karena akibat dari tidak ketidakharmonisan antara rencana pembangunan jangka menengah pemerintahan daerah propinsi dan daerah kota pada akhirnya kepada proses pencapaian pembangunan berupa kesejaahteraan bagi masyarakat dan tujauan negara sesuai yang termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun1945. Dalam situasi ini fungsi hukum sebagai penyokong kebahagian harus dimajukan, bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak sebagai alat untuk mencapai kebahagian akan terwujud, sebagaimana teori utilitas Jeremy Bentham. Hal ini dikarenakan maksud dari adanya perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan pemerintah sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan negara dalam mensejahterakan bangsa.

  1.  

Perencanaan pembanguan nasional sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku. Hal yang sama juga dalam rangka penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Pusat.

Prinsip pemencaran kekuasan pemerintahan antara pusat dan daerah adalah berdasarkan pembagian urusan antara pemerintah pausat dan daerah adalah tergantumg pola penyerahan urusan kepada daerah. Pola penyerahan besar kecilnya urusan otonomi daerah tergantung kepada kebijakan politik pemerintahan pusat dan daerah tergantung kepada kebijakan politik pemerintah pusat dan pemerintah tingkat atas.

Sistem hukum dari perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Harmonisasi perencanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dari setiap tingakatan pemerintah, yaitu dengan merunut pada Sistem Rencana Pembangunan Nasional sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk selanjutnya pemerintahan daerah atau kota mensinkronisasikan prioritas rencana pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan di daerah masing sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerahnya untuk tercapainya kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan negara dalam pembukaan UUD NRI Tahun1945 yang berlandaskan pada Pancasila dari perencanaan pembangunan tersebut sesuai dari maksud dari adanya perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan pemerintah sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan negara. sesuai yang termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan terpenuhinya tujuan otonomi daerah untuk demokratisasi dan pemberdayaan daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah masing-masing dengan good governance kebijakan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Konstitusi dan Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  • Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  • Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara.

 

  • Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008  tentang Pemerintahan Daerah.

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

PERDA Nomor 13 Tahun 2009 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013.

PERDA Nomor 6 Tahun 2009 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2008-2013.

  •  

Abdullah, Rozali, 2000, Pelaksanaan Otonomi Luas dan isu Federaslisme sebagai Suatu Alternatif, PT.RajaGrafindo, Persada, Jakarta.

Apeldoorn, van L.J, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Jakarta.

Attamimi, A. Hamid.S, 1993, Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Universitas Indonesia, Jakarta.

Arifin P. Soreria Atmadja, 1986, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis, PT.Gramedia, Jakarta.

Amim, SM., 1978, Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional, Sastra Hudaya,J