Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

DINAMIKA PENGUATAN FUNGSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Ditulis oleh : Dr. Holijah, SH, MH., | 22/03/2017 WIB

DINAMIKA PENGUATAN FUNGSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

(Oleh: Dr. Holijah, SH, MH., Dosen Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email:holijah_uin@radenfatah.ac.id)( Peper ini di muat dalam Jurnal Nurani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Volume 14 N0. 2 Desmber 2014, ISSN 1693-8437. )

 

Abstrak

 

Konstitusi menjamin kekuasaan kehakiman merupakan kekusaaan merdeka. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga peradilan yang memegang fungsi peradilan dan fungsi lainnya di antaranya fungsi pengawasan yang berupa wewenang pengawasan represif. Perlu upaya optimal berbagai komponen dalam sistem hukum (legal structure, legal substance, legal culture) serta meningkatkan kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan masyarakat untuk menguatkan Mahkamah Agung. Dinamika penguatan Mahkamah Agung sebagai  sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan di Indonesia sebagai upaya untuk jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

 

Kata Kunci: Konstitusi, Mahakamah Agung, Kekuasaan Hakim

 

A.  Pendahuluan

             Berdasarkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (rechstaat), tidak atas dasar kekuasaan belaka (machstaat). Secara normatif konstitusional termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pascaamandemen Ke-IV, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dari prinsip yang dianut dalam hukum dasar ini, mengandung arti kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Hukum menjadi titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara.Secara tradisional konsep ini telah tumbuh tumbuh sebelum teori Montesquie yang memberikan konstruksi ketatanegaran terhadap fungsi dan wewenang organ-organ negara di dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan demokrasi tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

              Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang rechtstaat, di mana syarat-syaratnya adalah:

  1. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan;
  2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
  3. Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;
  4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.

                                                                         

            Bertolak dari  konstruksi keempat syarat ini, memunculkan konsep negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern. Ide negara hukum ini akan terus berkembang sesuai perkembangan masyarakat atau zaman, seperti halnya demokrasi yang terus berkembang.

              Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini selaras dengan pendapat Daud busro dan Abu Bakar Busro yang mengemukakan negara hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.

              Kemudian,  sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ini merupakan salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya  jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

   Menurut Satjipto Rahardjo dalam Anis Ibrahim, komunitas hukum Indonesia yang diharapkan mampu memposisikan diri sebagai pencerah justru masih lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang begitu komplek, hal tersebut berimplikasi terhadap lambannya penegakkan hukum.

Kenyataannya dalam Praktek yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya era Orde Baru cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan di lingkungan lembaga-lembaga pengadilan di seluruh Indonesia juga seringkali justru dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya, kekuasaan kehakiman bukan saja tidak merdeka secara institusional administratif, tetapi juga secara fungsional prosesual dalam proses penyelesaian perkara keadilan.

Para penegak hukum tidak bisa secara penuh dipersalahkan dalam keterpurukan hukum yang di alami bangsa Indonesia, karena keterpurukan hukum saat ini sebagai akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (legal structure, legal substance, legal culture) serta yang terpenting adalah masih rendahnya kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, mulai dari Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat dari UUD NRI Tahun 1945, telah memberikan arah, gerak dan langkah perubahan mendasar Negara Indonesia.Walaupun pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dianggap sebagai dokumen historis yang tak dapat lagi di ubah, karena sifatnya yang einmalig. Oleh karena itu, berdasarkan konvensi berkembang pemahaman berkembang pemahaman bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh dan tidak dapat diubah. Maka dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia dapat dikembangkan adanya tiga elemen materi yaitu:

  1. Materi yang dapat diubah dan tidak dapat diubah, yaitu Pembukaan UUD;
  2. Materi yang dapat diubah dengan cara biasa, yaitu seluruh pasal-pasal UUD kecuali yang dikecualikan;
  3. Materi yang dapat diubah dengan cara tidak biasa, yaitu pasal-pasal yang berkenaan dengan bentuk bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik serta pasal-pasal yang berkenaan dengan dasar negara.

 

Sesungguhnya dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Perubahannya memperlihatkan benang merah politik kekuasaan kehakiman yang termuat dalam Pasal 24 dan 25. Pasal 24 ayat (1) menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Pasal 24 ayat (2) menjelaskan kekusaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Ini memperjelas, Mahkamah Agung memegang fungsi peradilan dan fungsi lainnya diantaranya fungsi pengawasan yang berupa wewenang pengawasan represif, sementara Mahkamah Konstitusi hanya memiliki fungsi menguji materil aturan hukum undang-undang.

              Sehingga, kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah melalui lembaga yudisial yang terdiri mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) . Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kedua lembaga negara yang menjalan kekuasaan kehakiman tersebut melaksanakan kewenangan dan tanggungjwabnya masing-masing, Mahkamah Konstitusi terbentuk untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan. Sehingga pemerintahan negara dapat berjalan dengan stabil. Selain itu juga untuk menghindari kesalahan pada masa lalu dimana dapat terjadi penafsiran ganda terhadap UUD 1945. Sedangkan Keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan sehingga dapat tercipta penegakkan hukum dan peradilan. Oleh karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung berperan sangat banyak dalam proses penegakkan hukum dan keadilan.

              Makna rasa keadilan adalah keadilan yang kembali kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan para penguasa yang menciptakan hukum. Dalam negara hukum, hukumlah yang pertama-tama dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan kehidupan bersama, bukan  orang, “the Rule of Law, and not of man”. Orang bisa berganti, tetapi hukum sebagai satu kesatuan sistem diharapkan tetap tegak sebagai acuan dan sekaligus pegangan bersama. Prinsip inilah yang dinamakan dengan nomocracy atau kekuasaan yang dipimpin oleh nilai hukum (nomos) sebagai pendamping terhadap konsep democracy.  Jika dalam demokrasi, yang diidealkan adalah kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bahkan bersama rakyat, maka dalam nomokrasi, yang diidealkan sebagai pemimpin adalah hukum. Titik temu di antara keduanya terletak pada prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum, dan prinsip nomokrasi atau negara hukum yang demokratis.

              Hal ini merupakan hubungan antara Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasar konstitusi, ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Akibat dari konsep negara hukum adalah adanya konstitusi yang mengatur jalannya negara. Sebagaimana pendapat yang dikemukan oleh K.C Where, bahwa untuk menegtahui apakah suatu negara merupan Negara hukum atau bukan, maka instrumen yang paling tepat digunakan sebagai tolak ukurnya adalah konstitusi negara tersebut memuat ketentuan tentang negara hukum atau tidak. Selain yang dapat dijadikan instruman adalah kesepakatan ilmiah di kalangan para sarjana, berdasarkan pandangan-pandangan tentang ciri-ciri ataupun unsur-unsur negara hukum.

              Konsep Negara Hukum Indonesia  mengandung jiwa dan semangat Pancasila, yang oleh Phlipus M. Hadjon disebutnya “jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila. Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok Negara Hukum Pancasila, adalah:

  1. Keserasian hubungan anatara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
  2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
  3. Prinsip-prinsip peneyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
  4. Keseimbangan anatara hak dan kewajiban.       

            Adapun mengenai prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas) yang diterapkan pada lembaga yudikatif di Indonesia sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Trias Politica,  dalam arti separation of powers.  Kekuasaan kehakiman hanya dimiliki oleh lembaga yudikatif dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Kekuasaan Kehakiman Indonesia oleh Mahkamah Agung sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung (MA) merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain.

              Mahkamah Agung memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam melaksanakan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi, sesuai dengan Penjelasan dari UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan di Indoesia. Namun Mahkamah Agung tidak bisa memaksakan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Hal itu merupakan kewenangan pengadilan negeri (PN) di bawah pengawasan pengadilan tinggi (PT).  

              Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka untuk akan dibahas lebih lanjut bagaimana mungkin menjadi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang kuat, jika putusannya tersebut tidak dapat dieksekusinya, karena kuatnya lembaga peradilan tersebut apabila putusan yang dijatuhkan tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu bagaimana Mahkamah Agung menjadi lembaga peradilan yang mandiri dengan putusannya, maka akan dipergunakan teori sistem dari Lawrance M, Friedman, dimana hukum sebagai sistem tersebut terdir dari substansi, struktur dan budaya hukum. legal structure berarti kerangka, bentuk permanen, lembaga institusionalnya. Struktur hukum berarti lembaga peradilan, hakim, termasuk orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. legal substance adalah peraturan-peraturan yang tersusun dan ketentuan yang mengatur bagaimana peran dan perilaku institusi. legal culture berarti  elemen sikap dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga kedepannya ada solusi untuk kemandirian dari Mahkamah Agung untuk dapat melakukan sendiri eksekusi di setiap putusannya.

B.  Putusan Kekuasaan Kehakiman dalam Mahkamah Agung

B.   1.  Putusan

              Esensi terpenting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dilakukan. Akan tetapi tak jarang dijumpai dalam praktik bahwa pihak yang harus menjalankan putusan hakim itu tidak secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga akhirnya terhadap mereka ini harus dilakukan eksekusi. Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara karenanya merupakan suatu kesinambungan dari keseluruhan berproses perkara di pengadilan.

             Adapun asas-asas eksekusi terdiri atas :

 

1. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan   hukum tetap;

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir;

4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan  Negeri.

 

 

Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:

 

  1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi karena telah diterima kedua belah pihak;
  2. Putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
  3. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
  4. Putusan verstek dari pengadiilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukum;
  5. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berpekara.

 

 

Putusan yang dapat dieksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud berpekara. Diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Isi  Pasala 195 ayat (1) HIR “Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang    diatur dalam pasal-pasal berikut ini”.

              Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan

Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

              Dengan adanya penetapan (beschikking) setelah adanya permintaan dari pihak yang menang. Penundaan eksekusi juga bersifat eksepsional. Artinya pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian dari aturan umum. Menurut aturan umum yang berlaku :

  1. Pada setiap putusan yangg telah berkekuatan hukum tetap melekat kekuatan eksekutorial;
  2. Eksekusi atas putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya;
  3. Yang dapat menunda eksekusi adalah perdamaian.

 

              Eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah:

  1. Penentuan pengadilan negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan;
  2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
  3. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

 

Dengan demikian, eksekusi putusan pengadilan dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad). Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang:

1. Memerintahkan eksekusi

2. Memimpin jalannya eksekusi

              Sementara, eksekusi perdata secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk Surat Penetapan. Surat Penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Tanpa Surat Penetapan, syarat formal eksekusi belum memadai. Walaupun Ketua Pengadilan Negeri telah melimpahkan perintah eksekusi kepada panitera atau juru sita, dan secara nyata panitera atau juru sita yang melaksanakan operasional eksekusi, hal itu sama sekali tidak menghilangkan dan mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri atas eksekusi yang bersangkutan. Secara formal dan materil, Ketua Pengadilan Negerilah yang bertanggung jawab atas eksekusi.

B. 2.  Kekuasaan Kehakiman dalam Mahkamah Agung

              Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung (MA) merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. Mahkamah Agung memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam melaksanakan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut..

  1. Fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dariisinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi;
  2. Fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim.engawasan juga dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan;
  3. Fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraanperadilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang;
  4. Fungsi nasehat, Mahkamah Agung dapat memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi. Hal ini juga diatur dalam Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 14 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi;
  5. Fungsi administratif, Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

 

             Oleh karena, maka menurut pembagiannya, kekuasaan yang satu membendung kekuasaan yang lain,yaitu antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah  Agung  pada hakikatnya adalah  ‘court  of  justice’, Yang mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan  keadilan, sementara Mahkamah Konstitusi lebih sebagai court of law. Dengan demikian melihat tugas-tugas dan fungsi-fungsi MA dalam melaksanakan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi. Untuk itu, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, pengawasan dan pendisplinan harus dilakukan oleh pihak yang secara posisi tidak tergantung dan tidak mempunyai hubungan tertentu dengan pihak yang diawasi ( Hakim Agung).

C.  Penguatan Esekusi Putusan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan di Indonesia

 

              Sebagaimana yang dijelaskan di awal, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara pengajuan dari proses pemeriksaan perkara. Hakekat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut. Eksekusi dengan kata lain merupakan pelaksanaan isi putusan hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

              Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang hendak mewujudkannya dengan penegakan hukum melalui lembaga peradilan yang mana Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan diharapkan bisa mewujudkan supremasi hukum. Bertolak pada hal tersebut, maka subtansi pokok kekuasaan kehakiman itu telah beberapa kali dilakukan perubahan yakni, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diberlakukannya Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

             Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi itu pun, kemudian telah dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sebagaimana pengaturannyadijelaskan pada pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.

  Adapun langkah-langkah dalam mewujudkan supremasi hukum adalah dengan pembentukan substansi hukum, pembentukan struktur hukum, pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, dan pengembangan budaya hukum. Ini selaras dengan teori sistem hukum dari Lawrence Freidman yang menjabarkan bahwa sistem hukum, terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.  Menurut Freidman Pertama-tama sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan antara aspek sistem yang berada di sini kemarin ( atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum yang merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu. Keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum hukum yang hidup (Living law) , bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Ketiga unsur ini sebagai suatu sistem mempunyai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

        Dengan demikian,  dari sudut substansinya berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

        Menilik fungsi Peradilan dari Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Tetapi putusan Mahkamah Agung, pelaksanaan eksekusi dikembalikan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyerahkan salinan putusan tersebut.

              Ketentuan penyerahan ini dan pendaftaran lembar asli atau salinan otentik Putusan Mahkamah Agung  kepada Ketua Pengadilan Negeri, menjadi salah satu alasan bagi Pengadilan Negeri untuk tetap merasa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan tersebut, dan beranggapan putusan Mahkamah Agung belum memiliki eksekutorial. Ketentuan ini telah menempatkan putusan  Mahkamah Agung sebagai putusan yang tidak mandiri, Akibatnya Putusan Mahkamah Agung dikondisikan sebagai putusan yang berketergantungan terhadap kewenangan pengadilan negeri. Ini pun dapat dilihat dari kewajiban dan kewenangan Mahkamah Agung dari konstitusi. Menurut UUD NRI Tahun 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah:

  1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah Undang- undang , dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
  2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi;
  3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

 

               Berdasarkan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengambil putusan tertinggi dalam lingkup peradilan lain (court of justice) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, maka Pasal 195 ayat (1) HIR perlu untuk dilakukan interpretasi historis atau penafsiran sejarah, baik dalam pengertian sejarah hukum (rechtshistoris) maupun sejarah undang-undang (wetshistoris). Kemudian juga UUD NRI Tahun memberikan kepastian hukum mengenai sifat fungsi Putusan Mahkamah sebagaimana halnya dengan Mahkamah konstitusi. Kemudian pada pasal undang-undang  tentang Mahkamah Agung juga dicantumkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan sendiri putusannya. Hal ini juga sangat berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang akan sulit tercapai dengan keadaan substansi yang pengaturannya demikian, sehingga tercapainya penagakan hukum dan keadilan hanya sebatas utopia saja.

              Sementara mengenai struktur Mahakamah Agung sendiri yang terdiri Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) oran impinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Struktur Mahkamah Agung akan menentukan kuat dan besarnya fungsi Mahkamah Agung dapat terlaksana serta terkaitan  dengan kemampuan Mahkamah Agung untuk menangani perkara yang masuk, yang turut dipengaruhi oleh manajemen penanganan perkara Mahkamah Agung, manajemen sumber daya finansial dan sarana prasarana termasuk kemudahan informasi/sistem informasi yang  dirancang untuk memudahkan masyarakat untuk transfarasi hasil putusan Mahkamah Agung.

               Selanjutnya  budaya hukum disini di defenisikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh (positif ataupun negatif) kepada tingkah laku yang bertemali dengan hukum dan pranata hukum. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai integritas dan keprofesionalitas hakim, salah satunya melaui pengawasan dan pendisiplinan hakim.

              Selanjutnya, ini berlandaskan pada pasal 24A ayat (2) “Hakim agung harus memiliki integritasi dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Hakim yang dibutuhkan ke depan adalah hakim dalam konteks Indonesia sekarang dan akan datang adalah hakim-hakim progresif  yaitu hakim yang memiliki kepekaan sosial dalam melihat konteks dan selalu menakar teks-teks hukum normatif dengan konteks di mana dan terhadap  apa yang sedang hakim tangani.

              Hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik, yaitu hakim yang memiliki integritas moral dan profesionalisme yang diharapkan dapat menghasilkan putusan baik, yaitu putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfataan. Hakim yang baik hanya lahir dari sistem yang baik, yaitu sistem yang dibangun sejak awal mulai dari rekruitment hakim yang baik, seleksi yang ketat dan pendidikan/pelatihan yang berkesinambungan. Dalam praktik penegakan hukum selama ini, banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan pencari keadilan adanya hakim yang rendah integritas moralnya dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Akibatnya yang terjadi adalah putusan yang dihasilkan hukumnya tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) dan jauh dari rasa keadilan,sehingga fungsi Mahkamah Agung sebagai court of justice untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dan badan-badan hukum di dalam sistem hukum Indonesia tidak terwujud.

D.  Kesimpulan

              Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah menjaminnya dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

              Akibat adanya perubahan sistem ketatangeraan yang mulanya dari prinsip distribution of powers  menjadi separation of powers  yng menimbulkan dua lembaga yudisial di Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsttusi.

         Dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengambil putusan tertinggi dalam lingkup peradilan lain (court of justice) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, eksekusi dikembalikan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyerahkan salinan putusan tersebut berupa ketentuan penyerahan ini dan pendaftaran lembar asli atau salinan otentik Putusan Mahkamah Agung  kepada Ketua Pengadilan Negeri, menempatkan putusan  Mahkamah Agung sebagai putusan yang tidak mandiri. Akibatnya Putusan Mahkamah Agung dikondisikan sebagai putusan yang berketergantungan terhadap kewenangan pengadilan negeri.

                Untuk itu, Pasal 195 ayat (1) HIR perlu untuk dilakukan interpretasi historis atau penafsiran sejarah, baik dalam pengertian sejarah hukum (rechtshistoris) maupun sejarah undang-undang (wetshistoris). Kemudian juga UUD NRI Tahun memberikan kepastian hukum mengenai sifat fungsi Putusan Mahkamah sebagaimana halnya dengan Mahkamah konstitusi. Kemudian pada pasal undang-undang  tentang Mahkamah Agung juga dicantumkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan sendiri putusannya, sehingga Mahkamah Agung dapat merealisasikan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Konstitusi dan Peraturan Hukum:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 

Undang-undang Nomor  3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

 

Buku:

Azhary, Menurut Tahir 1992, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.

Azhary, 1995, Negara Hukum, Analisis dan Normatif tentang Unsur-unsurnya, UII Press, Jakarta.

 

Asshiddiqie, Jimly, 2004a, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Jakarta

 

...................., 2005b, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.

 

..................., 2006b, Hukum Tata Negara dab Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAN, KonPress, Jakarta.

 

Asshiddiqie, Jimly dan Mustafa Fakhry, 2002, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara, Pusat Studi HTN FH-UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, Jakarta.

 

Amirin, Tatang M., 1996, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali Pers, Jakarta.

 

Budiharjo, Miriam 2006, Dasar-dasar Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

 

Busro, Abu Daud dan Busro, Abu Bakar Busro, 1985, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

 

Basah, Sjachran, 1989a, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adiministrasi di Indonesia, Alumni, Bandung.

...................., 1992b, Perlindungan terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung.

 

Bintan R, Saragih, Binten Regen, 1996, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta.

 

Friedman, Lawrence M.,  American Law An Introduction Second Edition, Di alih bahasakan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta.

 

Friedman, Lawrence M., 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Penerbit Nusa Media,  Bandung.

 

Harahap, M. Yahya, 2009, Ruang Lingkup Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata, Ed. Kedua, Cet. I, Gramadia, Jakarta.

 

Hadjon, Philipus M., 1972a, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya,

 

.................., 1987b, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

 

Ibrahim, Anis 2007, Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga, In-TRANS, Malang.

 

Montesquie, Baron de la Brede et du, 1949, de I’Esprit des Lois (The Spirit of the Law), translated by Thomas Nugent, Hafner Press, New York.

 

Mulyadi, Lilik, 2002, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Cet.2, Ed. Revisi, Djambatan, Jakarta.

 

Mertokusomo, Sudikno 1986, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

 

Marzuki, Suparman 2012, Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity, Erlangga, Jakarta.

 

Nasution, Bahder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.

 

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

 

Rasjidi, Lili., I.B.Wyasa Putra, 2003, Hukum  Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung.

 

Yuliandri, 2011, Asas-Asas Pembeentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

 

Suparman, Eman 2012, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

 

 Sunny, Ismail, 1965a, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Calindra, Jakarta.

 

.................., 1985b, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta.

 

Tasrif S., 1989, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. 

 

Sibuea, Hotma P., 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta.

 

Wahjono, Padmo, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum, Balai Aksara, Jakarta.

 

Yusuf, Slamet Effendy dan Basalim, Umar, 2000, Reformasi Konstitusi Indonesia: Perubahan Pertama UUD 1945, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta.

  

Jurnal, Makalah, dan Naskah Akademik;

Mahendra, Yusril Ihza, 2002, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

 

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 1999, Menuju Independensi ekuasaan Kehakiman, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.

Internet:

Frans Hendra Winata, “Solus Populis Suprema Lex,” <http://www.komisi hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=93>,diakses tanggal 17 Januari 2012.

 

Jimly Asshiddiqie, “Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani,”<http://www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=50>,  diakses tanggal 17 Januari 2013.

 

http://www.ma-ri.go.id/Html/Profile.asp#Tupoksi/diakses tanggal 17 Januari 2013.

 

http://www.jimlyschool.com/read/diakses tanggal 19 Januari 2013.

 

Lawrence M.  Friedman, American Law: An Introduction New York, W.W. Norton & Co., Dalam http://guragura.wordpress.com/theorie/komponen-sistem-hukum/ 2 November 2007/diakses tanggal 18 Januari 2013.

 

id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia/dikases tanggal 18 Januari 2013.

 

Syamsuhadi Irsyad, “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan BertanggungJawab,” <http://www.komisihukum.go.id>, Desember 2005, diakses tanggal 18 Januari 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia/diakses tanggal 18 Januari 2013.

http://bambang.staff.uii.ac.id/diakses tanggal 18 Januari 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Peper ini di muat dalam Jurnal Nurani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Volume 14 N0. 2 Desmber 2014, ISSN 1693-8437.

              Menurut Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 63, menyebutkan bahwa  ada berbagai konsep negara hukum, yaitu  (1) Rechtsstaat yang lahir dari kultur hukum civil law, (2) The Rule of Law yang lahir dari kultur hukum common law, (3) The Socialist Legality yang merupakan konsep negara hukum dari negara-negara sosialis. Nomokrasi islam yang merupakan konsep yang lahir dari negara-negara yang berdasarkan hukum Islam, dan negara hukum Pancasila yang merupakan konsep negara hukum Indonesia. Di lihat dari pendapat Philipus M. Hadjon, 1987,  Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 74-83 menjelaskan tiga konsep negara hukum yaitu rechtsstaat, the rule of law, dan negara hukum Pancasila. Di Belanda menggunakan istilah rechstaats untuk negara hukum yang dikembangkan oleh ahli-ahli hukum menggunakan istilah rechstaats yang dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl., Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 57., Sementara paham rule of law mulai dikenal setelah Albert ven Dicey (1885) dengan bukunya Introduction to Study of The Law Constitution. Paham rule of law bertumpu pada sistem Anglo Saxon atau Common Law System., Philipus M Hadjon 1972, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72.

              Sebelumnya dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa negara RI adalah berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Kemudian pula dalam UUD lainya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950, dinyatakan dengan tegas di dalam  pasalnya bahwa Indonesia negara hukum.

              Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum, Balai Aksara, Jakarta, hlm. 14.

              Ajaran Montesquie mengenai pemisahan kekuasaan (trias politica), yang lebih jauh dikatakan bahwa di setiap pemerintahna ada tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan aturan hukum (badan pembuat undang-undang, legislatif), kekuasaan pelaksana (eksekutif) mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum bangsa-bangsa, dan kekuasaan pelaksana eksekutif mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum sipil., Baron de la Brede et du Montesquie, 1949, de I’Esprit des Lois (The Spirit of the Law), translated by Thomas Nugent, Hafner Press, New York, hlm. 151. 

              Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 48.,

              Ciri negara hukum modern adalah (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya; (3) Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia; (4) Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun; (5) Partisipasi masyarakat secara luas., Bahder Johan Nasution, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

                                                                                                                                          

              Hotma P Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta,  hlm. 9. 

              Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1995, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,  hlm. 110.

              Penjelasan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Anis Ibrahim, 2007, Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga, In-TRANS, Malang,  hlm. 32

               Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Jakarta, hlm. 214.

legal structure berarti kerangka, bentuk permanen, lembaga institusionalnya. Struktur hukum berarti lembaga peradilan, hakim, termasuk orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. legal substance adalah peraturan-peraturan yang tersusun dan ketentuan yang mengatur bagaimana peran dan perilaku institusi. legal culture berarti  elemen sikap dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Lawrence M .Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Penerbit Nusa Media,  Bandung, hlm. 15-19.

              Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002.

Perubahan wewenang MPR dari sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara seperti lembaga negara lainnya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut UUD 1945 Perubahan Ketiga yang disahkan 10 November 2001.

              Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dab Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAN, KonPress, Jakarta, hlm. 83. 

              Pasal 25 UUD 1945, berbunyi “Syarar-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

              Sebagian negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal Lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai saat ini baru 78 negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi tersendiri. Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, 2002, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara, Pusat Studi HTN FH-UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, Jakarta.

              Pasal 24 C UUD 1945 dan Perubahannya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, dan seterusnya.

           Frans Hendra Winata, “Solus Populis Suprema Lex,” <http://www.komisi hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=93>,diakses tanggal 17 Januari 2012.

           Jimly Asshiddiqie, “Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani,”<http://www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=50>,  diakses tanggal 17 Januari 2013.

              Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hlm. 90.

              Bahder Johan Nasution, Op.Cit., hlm. 77.

              Jimly Asshiddiqie, 2004, Op. Cit., hlm. 20.

              Lilik Mulyadi, 2002, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Cet.2, Ed. Revisi, Djambatan, Jakarta,  hlm. 276.

 

              Eksekusi berasal dari kata executie. Pengertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan (ten uitvoer legging van vonnissen). Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.

 

              M. Yahya Harap, 2009, Ruang Lingkup Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata, Ed. Kedua, Cet. I, Gramadia, Jakarta, hlm. 62-68.

 

              Ibid.,  hlm. 61.

              M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 7

            Kewenangan MA hanya terbatas pada kepada yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 pada Pasal 32(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman; ayat (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan; (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya; (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya; (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

               M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 19.

                  M. Yahya Harahap, Ibid., hlm. 310

                  Ketua pengadilan Negeri disini dapat diartikan menjadi dua yaitu Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan diputus dan Ketua Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Negeri tersebut dimintakan bantuan untuk mengeksekusi putusan tersebut.

              http://www.ma-ri.go.id/Html/Profile.asp#Tupoksi/diakses tanggal 17 Januari 2013.

              S. Tasrif, 1989, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta,  hlm. 67.

                 http://www.jimlyschool.com/read/diakses tanggal 19 Januari 2013.

              Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 1999,  Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, hlm.  45.

                 Putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucupkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak., Sudikno Mertokusomo, 1986, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172.

              Eman Suparman, 2012, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 168.

              Yusril Ihza Mahendra, 2002, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 3.

  Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction Second Edition, Di alih bahasakan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, hlm. 7-9.

  Lawrence M.  Friedman, American Law: An Introduction New York, W.W. Norton & Co., Dalam http://guragura.wordpress.com/theorie/komponen-sistem-hukum/ 2 November 2007/diakses tanggal 18 Januari 2013..

                 Sistem diartikan sebagai suatu komplek  elemen dalam  suatu kesatuan interaksi., Lili Rasjidi, I.B.Wyasa Putra, 2003, Hukum  Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, hlm . 63.

Tatang M.Amirin, 1996, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18.

              id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia/dikases tanggal 18 Januari 2013.

                Pertengahan 2003 pendukung MA tinggal 28 hakim agung, sehingga penyelesaian perkara menjadi lambat. Bersyukurlah setelah itu terjadi dua kali penambahan hakim agung, yaitu 18 hakim agung pada 18 Juni 2003, dan terakhir 14 hakim agung pada 14 September 2004.,