Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

Darurat Memaknai Alam

Ditulis oleh : Dr. Yenrizal, M.Si | 22/04/2017 WIB

 

Darurat Memaknai Alam

Oleh : Dr. Yenrizal, M.Si.

(Doktor Ilmu Komunikasi UIN Raden Fatah)

 

            Selepas musim penghujan tahun ini, dalam beberapa waktu ke depan, ancaman kabut asap di musim kemarau sudah menghantui Palembang dan Sumsel secara keseluruhan. Inilah rutinitas yang sepertinya sejak beberapa tahun belakangan sudah jadi “proyek” rutin di kota ini.

            Ada dua masalah pokok sebenarnya yang selalu menghampiri daerah ini, banjir dan kabut asap. Keduanya dapat dikatakan bukanlah bencana yang disebabkan oleh alam. Secara teoritis memang, kedua hal tersebut bersumber dari alam. Banjir berawal dari luapan air yang besar, tidak menemukan salurannya, kemudian menggenangi daerah-daerah yang dianggapnya rendah. Hukum alam sudah berkata seperti itu. Begitu juga dengan kabut asap, yang disebabkan oleh hutan, belukar, ataupun rumput-rumput yang terbakar. Hasil pembakaran akan menyebabkan asap, dan asap sesuai karakteristik yang dikandungnya, pasti akan membumbung ke udara dan memenuhi langit. Logika teoritis akan berbicara seperti itu.

            Akan tetapi, alam tidak akan bereaksi dengan sendirinya. Reaksi alam cenderung statis sesuai stimulus yang datang padanya. Pemberi stimulus dominan sudah bisa dipastikan adalah manusia yang hidup di lingkungan alam tersebut. Oleh karena itu, munculnya reaksi alam seperti banjir dan kabut asap, jelas adalah akibat dari prilaku manusia. Ada hukum keseimbangan yang terganggu sehingga sebaran materi dan energi dari alam menjadi sesuatu yang negatif bagi kehidupan manusia. Inilah yang terjadi pada wilayah Palembang saat ini, dan Sumatera Selatan secara lebih luas lagi.

            Sebagai catatan saja, suhu udara di Palembang di saat musim kemarau dan maraknya kabut asap, bisa mencapai 350C. Ini sudah bisa dikatakan sangat ektrem dan berbahaya untuk manusia. Data dari Kementerian LH RI menyebutkan bahwa secara keseluruhan suhu udara ditengarai mengalami kenaikan setiap tahun rata-rata 0,650C. Efeknya kemudian berantai dan berpengaruh langsung pada kehidupan manusia, seperti suhu panas, kekeringan, kebakaran, terganggunya musim tanam, meningkatnya batas permukaan air laut, termasuk munculnya berbagai penyakit.

            Tidak heran banyak muncul kegiatan-kegiatan kampanye dan aktifitas yang menyerukan agar manusia sadar bahwa akibat dari prilakunyalah, segala persoalan terkait dengan lingkungan terjadi sekarang. Mulai dari aktifis LSM, pemerintah, dan anggota kelompok masyarakat lain, sudah mulai membicarakan dan bertindak nyata terhadap hal ini. Sayangnya sampai sekarang, dari sekian banyak kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan, terutama oleh pemerintah, yang namanya banjir dan kabut asap semakin menjadi-jadi, sementara suhu panas semakin menyengat.

            Wilayah Sumatera Selatan dan Palembang khususnya, mungkin bisa sedikit bersyukur di banding            daerah lain di Indonesia, terutama daerah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi atau Tsunami. Sumsel hampir tidak memiliki potensi bencana yang bersifat massif tersebut. Tetapi, tetap saja realitas cuaca dan pergerakan musim di provinsi ini sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Saya malah mengatakannya darurat lingkungan, situasi yang membutuhkan solusi saat ini juga, bukan besok atau tahun depan.

            Perubahan drastis kondisi musim di Sumsel, sangat terkait sekali dengan kondisi pembangunan yang dilakukan, baik yang dicanangkan pemerintah, maupun aktifitas masyarakat itu sendiri. Kasat mata saja kita sudah bisa lihat bagaimana perubahan peruntukan lahan di sebagian daerah di Palembang, terutama penimbunan rawa, pembangunan ruko, pembangunan mall, pusat kegiatan olahraga, dan sebagainya. Hampir semua kegiatan tersebut melakukan perubahan peruntukan lahan, menghilangkan tempat resapan air, menebang pohon dan seterusnya. Artinya, persoalan lingkungan hidup mau tidak mau bermula dari aktifitas manusia itu sendiri, terutama aktifitas pembangunan.

            Pembangunan adalah  soal kemajuan, soal kemodernan. Untuk mencapai level modern, dituntutlah berbagai infrastruktur yang menjadi simbol kemajuan tersebut. Disinilah industrialisasi menjadi pemicunya. Kota-kota besar akan menjadi sasaran utama, yang secara pasti akan berentet pada komunitas lain. Ini pernah ditengarai oleh Soemarwoto (2004) bahwa masalah industrialisasi adalah masalah terbesar yang kemudian menciptakan dominasi baru dalam menguasai lingkungan.

            Dominasi utama ini, sangat rentan sekali masuk dalam wilayah kebijakan, karena disitulah pangkal mula pembangunan diarahkan. Menjaga atau justru merusak lingkungan terlihat dari aplikasi kebijakan yang dilakukan. Kita bisa lihat bagaimana realitas pembangunan di Sumsel, yang didominasi oleh dorongan besar untuk mengekploitasi SDA, seperti lahan pertanian untuk perkebunan sawit, tambang batu bara, pembangunan mall, ruko, dan sebagainya.

            Pada satu sisi, ini mungkin berefek positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan peluang kerja masyarakat. Tetapi, apakah peningkatan pendapatan tersebut sebanding dengan resiko lingkungan yang ditimbulkan? Ini yang jadi masalah besar dan sampai sekarang tak jua terpecahkan.

            Dalam hal ini, saya melihat masalah mendasar adalah minimnya sudut pandang kesadaran lingkungan, baik di kalangan pembuat kebijakan atau mungkin juga di kalangan masyarakat itu sendiri. Konsep atau gagasan darurat lingkungan tidak mampu masuk sebagai masalah bersama, padahal efeknya sudah bisa dirasakan oleh semua pihak. Isu lingkungan masih sebatas isu yang dilontarkan oleh aktifis lingkungan hidup, sebatas sudut pandang dari Badan Lingkungan Hidup, atau hanya sekedar koar-koar akademisi di media massa. Internalisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan tidak pernah terjadi.

            Oleh karena itu, masalah lingkungan terkait sekali dengan masalah komunikasi lingkungan. Sudah saatnya, kendati juga sudah terlambat, soal lingkungan didorong menjadi musuh bersama yang harus diatasi bersama pula. Propaganda, kampanye lingkungan harus terus dilakukan, dan itu tidak bersifat parsial, namun menjadi kesatuan dalam semua aktifitas. Termasuk dalam program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Instansi pemerintah terkait boleh saja meluncurkan program eksplorasi batu bara, perluasan kebun kelapa sawit, pembangunan mall, tetapi harus didasarkan pada pengendalian lingkungan yang ketat. Perlu kesatuan visi soal ini, yang diawali oleh kepemimpinan yang kuat dan tegas serta berpihak pada masalah lingkungan.

            Komunikasi lingkungan sangat penting dalam konteks menyelamatkan lingkungan hidup dengan segala ekosistemnya. Titik tekannya bukan sekedar mengkomunikasikan ke semua pihak agar sadar lingkungan, tetapi menekankan pada kemampuan membangun kesadaran bahwa manusia hakekatnya berkomunikasi dengan lingkungan. Lingkungan bukan sesuatu yang pasif, tapi mampu merespon apa yang dilakukan manusia. Karenanya harus dimulai dengan sebuah gagasan yang memandang bahwa lingkungan adalah hidup dan bereaksi.

            Gagasan ini harus masuk ke level pemerintah, karena disitulah aktifitas pembangunan bermula. Atas dasar itu, seharusnya semua kebijakan pemerintah didasarkan hitung-hitungan ketat tentang dampak lingkungan yang terjadi, dan itu tidak boleh dianggap main-main. Pemerintah harus menjadi komunikator yang kuat dalam persoalan lingkungan ini. Tidak cukup hanya dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) saja, tapi menyeluruh ke semua bagian dan mekanisme kerja. Selama ini, semua aktifitas perusahaan besar, rata-rata sudah punya AMDAL, tapi persoalan lingkungan tidak juga selesai. Artinya, ada sisi lain yang selama ini terabaikan, yaitu sudut pandang pemimpin tentang apa lingkungan hidup itu sebenarnya.

            Kita memimpikan pemimpin yang mampu memberikan torehan positif dalam soal lingkungan ini. Pemimpin yang tidak mendasarkan PAD dari ekploitasi alam semata, pemimpin yang tidak sekedar beretorika tentang masa depan Sumsel yang lebih mumpuni, atau pemimpin yang terbirit-birit ketika masalah lingkungan sudah terjadi.

            Mungkin belum ada di Indonesia pemimpin seperti itu. Belum ada juga kepala daerah yang mencatat prestasi sebagai orang yang mampu meluncurkan kebijakan eksploitasi SDA yang ramah lingkungan. Mungkin juga belum ada juga kepala daerah yang mencatatkan diri sebagai sosok pendorong modernisasi yang peduli lingkungan. Saat ini, kita berharap ada pemimpin yang menorehkan capaian seperti ini yang patut kita angkat sebagai “manusia setengah dewa” dari Sumsel, bukan manusia yang dicitrakan seperti Dewa. Jika tidak, maka selamanya akan semakin banyak diwariskan kerusakan-kerusakan dan masalah-masalah kepada generasi-generasi mendatang, dan merekapun mewariskan pula pada generasi berikutnya.    

*)Tulisan ini sudah dimuat di HU Sriwijaya Post, 18 Mei 2015