:: UIN Raden Fatah Palembang

   Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

PERLU, “EKSPLOITASI” LINGKUNGAN DI TV

Ditulis oleh : Dr. Yenrizal, M.Si | 22/04/2017 WIB

PERLU, “EKSPLOITASI” LINGKUNGAN DI TV

Oleh : Yenrizal

(Doktor Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah)

 

                Hiruk pikuk di media massa saat ini, khususnya televisi (TV), ramai menyuguhkan isu-isu terkait politik. Perhatian publik mau tidak mau tersedot pada carut marutnya dunia politik dan hukum di Indonesia. Seakan-akan Indonesia ini akan segera tamat, sehingga begitu besarnya porsi tayangan yang harus disajikan. Padahal di sisi lain, banyak masalah publik yang luput ataupun mendapat perhatian kecil dari media TV. Salah satunya adalah isu lingkungan. Lingkungan baru akan mendapat porsi ketika sudah ada korban yang jatuh, terjadi longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan banjir.

                Dilihat dari sisi kajian kritis terhadap media massa, khususnya TV, sebagaimana gagasan dari ........ media TV bukanlah wilayah netral. Selalu ada kepentingan di balik penayangan sebuah peristiwa. Bisa kepentingan secara politis, ideologis, dan tentu saja kapitalis/modal. Semuanya bisa berkelindan menjadi satu, dan dari perspektif ekonomi politik media, posisi media sebagai industri menjadi faktor penting. Melihat TV sebagai sebuah institusi ekonomi, maka yang muncul adalah tayangan-tayangan yang akan mendatangkan keuntungan secara ekonomis, pesan kapitalis sangat menonjol sekali.

                Berdasarkan pertautan dari TV sebagai ranah industri, maka mengacu pada pandangan Marx, semua yang terjadi hakekatnya adalah proses eksploitasi dengan sasaran akhir keuntungan secara ekonomis, dan berpotensi kuat untuk diikuti kepentingan ideologis. Dari sudut pandang ini, maka sangat wajar kalau kita mengklaim bahwa, tayangan agama di TV, kelompok pengamat, intelektual, anak-anak, etnis, dan sebagainya, semua adalah dalam kerangka eksploitasi ekonomi. Tak heran jika muncul asumsi, dalam sesaat anda bisa dijadikan orang terkenal melalui TV, namun dalam sesaat juga anda bisa dibenamkan ke titik terendah. Hitungan keuntungan ekonomis adalah titik pentingnya.

                Menyadari pada wilayah itu, maka isu-isu yang diangkat oleh TV selalu berubah-ubah. Selagi itu masih memiliki nilai ekonomis, ia akan terus diangkat. Sebaliknya, jika tak lagi punya nilai jual, ia akan hilang. Memang semua tidak sesederhana itu, karena TV juga punya strategi khusus untuk menjadikan sesuatu punya nilai jual. Akan tetapi, apapun itu, kepentingan terbesar ada pada lembaga penyiaran tersebut. Bisa dibuktikan, bagaimana sebuah sinetron yang dari sisi konten jauh dari unsur mendidik, namun tetap dianggap layak tayang (layak jual), bahkan hingga sampai 1.500 episode.

                Menyelesaikan masalah-masalah seperti itu tidaklah mudah, bahkan bisa dikatakan mustahil, karena era sekarang memang era media. Rezim kebebasan informasi menutup peluang untuk membatasi media ke wilayah tersebut. Lebih rumit lagi, banyak kaum intelektual, pengamat, termasuk akademisi, ikut bermain dalam wilayah tersebut. Mereka seperti menikmati pula eksploitasi yang dilakukan TV.

                Pada titik ini, kita menjadi prihatin dan miris, di tengah-tengah negeri yang sebenarnya sudah dalam wilayah darurat lingkungan, darurat bencana, justru porsi tayangan tentang isu lingkungan sangat minim sekali. Andaipun ada, tayangannya adalah tentang peristiwa bencana, yang pada satu sisi ini tidak menimbulkan kesadaran lingkungan. Melalui perspektif kritis, kita bisa katakan, karena isu lingkungan tidak punya nilai jual.

                Publik harus menerima dan mengerti bahwa yang terjadi sekarang ini adalah eksploitasi realitas oleh TV. Karena itu walau sedikit apatis, yang bisa dilakukan adalah menerima dan ikut bermain dalam wilayah eksploitasi tersebut. Yang bisa dilakukan adalah mendorong stasiun TV agar eksploitasi dilakukan pada wilayah kepentingan publik luas dan punya aspek keberlanjutan yang positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah isu lingkungan.

Mungkin akan jadi perdebatan serius jika isu lingkungan masuk ranah eksploitasi di TV, namun dalam kondisi darurat bencana seperti saat ini, kita masih bisa menerima eksploitasi itu dilakukan. Hal penting adalah bagaimana agar kesadaran dan kewaspadaan publik terhadap masalah lingkungan bisa dimunculkan. Tentu kita berharap agar wilayah eksploitasi itu tidak justru menjadi bumerang bagi upaya pelestarian lingkungan, karena rezim pemilik bisnis media saat ini, juga banyak yang beroperasi di wilayah rentan terhadap problem lingkungan.

Mengenai strategisnya soal lingkungan, kiranya tak ada yang bisa membantah. Dalam beberapa tahun terakhir, bisa disaksikan peristiwa rutin yang terjadi, di musim hujan ada bencana banjir dan tanah longsor. Sementara di musim kemarau, kebakaran hutan, kabut asap, kekeringan, selalu datang. Sebagai catatan, data dari BNPB menyebutkan bahwa untuk daerah Jawa Barat saja terjadi sebanyak 322 bencana alam sepanjang 2014. Bentuk yang paling dominan adalah banjir dan tanah longsor, bencana yang disebabkan oleh prilaku manusia.  Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2013) yang tercatat sebanyak 286 kejadian. Sangat dimungkinkan di tahun 2015 ini statistiknya akan terus meningkat.

                Lantas kemanakah TV ? Ini pertanyaan kritis yang membutuhkan dorongan kuat dari publik untuk menjawabnya. Dalam diskursus ekonomi politik media, yang diyakini sudah sulit dihentikan, kita hanya berharap agar media TV lebih bisa untuk intens melirik sisi krusial ini. Tidak apalah isu lingkungan di eksloitasi oleh pemberitaan TV, publik jugalah nanti yang akan mengawal. Diharapkan ini nanti akan masuk dalam wilayah opini publik yang lebih luas.

                Menyelesaikan persoalan lingkungan memang bukan tugas media saja. Tetapi media TV berperan besar dalam membentuk opini publik, mendorongnya pada wilayah kebijakan publik. Kalaupun ada eksploitasi, setidaknya tidak akan terlalu berefek siginifikan terhadap persoalan sosial budaya maupun ekonomi masyarakat. Masalah lingkungan adalah masalah konkrit, bisa dicermati lewat panca indera manusia, tidak bisa diabu-abukan. Efeknya langsung nyata. Karena itu, andaikan eksploitasi pemberitaan nantinya mengarah pada kepentingan bisnis pemilik media, namun efek negatif kerusakan lingkungan tidak akan bisa ditutu-tutupi. Kawalan dari elemen publik, baik penggiat lingkungan, komunitas adat, pemerintah, akademisi, akan bisa mendorong kepentingan publik luas sebagai acuan mendasar.