:: UIN Raden Fatah Palembang

   Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

Gambut Yang Harus Dimaknai

Ditulis oleh : Dr. Yenrizal, M.Si | 22/04/2017 WIB

Gambut Yang Harus Dimaknai

Oleh : Dr. Yenrizal, M.Si

(Doktor Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah)

 

            Beberapa waktu lalu, di pertengahan Maret 2016 ini, tim Balai Arkeologi (Balar) Palembang berhasil menyusuri kawasan pantai timur Sumatera Selatan. Berada di Desa Ulak Kedondong, Cengal, Kabupaten OKI, tim Balar berhasil menemukan berbagai situs yang diperkirakan berasal dari sisa peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Bentuknya berupa pecahan keramik, sisa-sisa tiang rumah, dan beberapa benda artefak lainnya. Keterangan dari Nurhadi Rangkuti, sebagian besar sudah hilang karena diperjualbelikan, tinggal sisa-sisa yang dianggap tidak punya nilai ekonomis (www.mongabay.co.id). Tapi bagi tim Balar Palembang, sisa-sisa itu sudah bisa menjadi bukti bahwa keberadaan kerajaan Sriwijaya juga terlacak di pesisir timur Sumatera.

            Penelusuran tim Balar Palembang juga menemukan fakta bahwa sebagian situs tersebut rusak tidak hanya karena ulah sekelompok pengejar harta karun, tetapi lebih parah karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti tahun 2014 dan 2015 lalu. Lokasi situs tersebut berada pula di kawasan gambut, yang dimusim kemarau lalu sangat rentan untuk terbakar. Ini yang mengkhawatirkan karena kerusakan akibat karhutla, punya dampak serius yang memusnahkan berbagai ekosistem didalamnya, termasuk situs bersejarah daerah ini.

            Pada titik inilah, pembicaraan mengenai karhutla menjadi semakin penting. Efeknya tidak sekedar kabut asap yang menghantam hampir semua warga Sumsel, tapi juga berpotensi melenyapkan bukti-bukti sejarah masyarakat di bumi Sriwijaya ini. Patut pula jadi catatan bahwa sebagian besar bukti-bukti sejarah itu ada di areal gambut, kawasan rawa, yang di musim kemarau belakangan ini menjadi kering. Disinilah perlunya dimaksimalkan upaya perlindungan kawasan gambut, di restorasi, dipelihara, karena banyak aspek penting tersimpan di kawasan tersebut.

            Khusus di wilayah Sumsel, agaknya perhatian terhadap kawasan gambut harus mendapat perhatian lebih. Terjadinya karhutla tahun 2015 lalu, terbukti banyak terjadi di kawasan ini dan menimbulkan problema besar. Pemerintah sendiri melalui Badan Restorasi Gambut juga menetapkan dua kabupaten di Sumsel (Muba dan OKI) sebagai wilayah prioritas yang harus diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa gambut adalah masalah krusial.

            Kawasan gambut memang termasuk kawasan unik. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki areal ini, hanya daerah yang punya kawasan rawa seperti Sumsel, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah yang punya ekosistem gambut. Kalaupun ada di provinsi lain, jumlahnya relatif sedikit dan kedalamannya tidak signifikan. Di sisi lain, gambut memiliki nilai sangat penting, baik bagi ekosistem sekitar maupun keseimbangan iklim.

            Sejarah mencatat bahwa pembukaan kawasan gambut sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Ada ahli yang berpendapat bahwa sejak era Majapahit, pengelolaan gambut sudah mulai dilakukan dengan kemampuan teknologi masyarakat saat itu. Kemudian di era penjajahan Belanda juga sudah dilakukan dengan sistem kolonisasi atau identik dengan transmigrasi. Pembukaan secara besar-besaran berlangsung dalam tiga era yaitu (1) era periode 1945-1960an,  (2) era periode 1969-1995an dan (3) era periode 1995-2000an. Masing-masing periode memiliki karakteristik dan tipologi tersendiri, kendati pembukaan secara besar-besaran dimulai sekitar 1990-an sampai sekarang. Moratorium pernah dilakukan tahun 2011, namun faktanya, lahan gambut tetap mengalami kerusakan. Data dari UPTD Dinas Kehutanan Sumsel menyebutkan bahwa 1 juta Ha lahan gambut di Sumsel terbakar sejak 2006-2014.

            Hal penting dari semua itu, kerusakan lahan gambut dalam bentuk karhutla, sangat mengganggu berbagai aspek kehidupan. Ancaman kemusnahan bukti sejarah, sebagaimana dilansir Balar Palembang, adalah sisi lain yang sangat mencemaskan. Memaknai gambut sebagai sebuah kawasan khusus harus segera dilakukan, baik pemaknaan pada level kebijakan pemerintah, aktifitas masyarakat, termasuk aktifitas perusahaan perkebunan. Gambut harus dilindungi, terutama yang memiliki kedalaman tertentu, dan lokasi yang didalamnya terdapat bukti-bukti sejarah.

            Adanya PP No. 71/2014 serta hadirnya Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut, memang sudah menunjukkan perhatian pemerintah untuk menjaga kawasan ini. Namun tentu tidak cukup itu saja, perlu komitmen kuat untuk menjadikan kawasan gambut sebagai kawasan lindung, bukan kawasan ekonomis atau budidaya. Perlu tindakan nyata, jangan  justru menjadi sarana pencitraan semata. Eksploitasi oleh masyarakat lokal, dimungkinkan untuk dilakukan, karena bisa dilakukan pembatasan dan metode yang tepat. Tetapi eksplorasi secara besar-besaran dengan masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit ataupun hutan tanaman industri (HTI), harus sesegera mungkin dihentikan.

            Oleh karena itu, dalam melakukan perlindungan terhadap lahan gambut ini, melibatkan masyarakat lokal dan memberikan kepastian hukum, adalah kunci utama. Ini yang dimaksud dengan merestorasi gambut berbasis pendekatan budaya. Mengapa ini harus dilakukan? Catatan sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah sangat terbiasa dalam pengelolaan kawasan gambut. Sejak era Sriwijaya di Sumsel, gambut sudah dikenal dan selama ini cenderung tidak menjadi masalah. Titik persolaannya ada pada perlakuan terhadap kawasan yang berawal pada sudut pandang masyarakat.

            Tentu saja, masyarakat era sekarang berbeda dengan masyarakat zaman dulu. Untuk itu, langkah pertama adalah menyiapkan masyarakat melalui berbagai pendidikan kepedulian lingkungan. Ini penting karena disinilah basis pengelolaan gambut ditanamkan dan kesadaran warga juga dimunculkan. Generasi sekarang ini yang sudah bisa dikatakan mulai tercerabut pemahamannya dari akar lingkungan, kembali dimunculkan. Menyadarkan dan membangkitkan pengetahuan tentang keterikatan dengan alam, adalah pintu masuk yang harus dilakukan. Setelah itu, barulah diturunkan menjadi kebijakan formal, serahkan lahan gambut pada masyarakat, atau kelola lahan gambut berbasis pada nilai-nilai budaya yang berlaku.

            Budaya yang dimaksud disini bisa diterjemahkan sebagai aspek kebudayaan secara luas yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Ada unsur mata pencaharian, ada unsur religi dan sistem kepercayaan, ada unsur ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semua ini menjadi dasar dalam mengelola kawasan gambut, dengan pertimbangan tertinggi, lahan gambut harus untuk kesejahteraan dan kemakmuran, bukan untuk eksploitasi kelompok kapitalis. Apabila ditarik lebih jauh lagi, ini menjadi sesuai dengan amanat dalam Prasasti Talang Tuwo era Sriwijaya dulu yang mencatatkan aspek pengelolaan ruang dan wilayah sebagai hal penting, karena semua yang ada di alam ini harus ditujukan untuk kemakmuran. Disinilah pentingnya memaknai gambut, yang bisa disamakan dengan memaknai tatanan alam semesta ini.