Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

Talang Tuwo dan Hari Bumi

Ditulis oleh : Dr. Yenrizal, M.Si | 22/04/2017 WIB

Talang Tuwo dan Hari Bumi

Oleh : Dr. Yenrizal, M.Si

(Doktor Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah)

 

            Tanggal 23 Maret 684 M, sekitar dua abad yang lalu, nenek moyang kita di masa Sriwijaya telah mencanangkan kepedulian dan keharusan untuk mengelola dan menjaga lingkungan alam. Bumi yang kita tempati, tanah yang didiami, air yang mengalir, sudah diperintahkan oleh raja agar diatur dan ditata sebaik mungkin. Tujuannya satu, untuk kemakmuran seluruh umat manusia. Nasehat ataupun mungkin berupa perintah itu, bisa kita baca pada pahatan tulisan di atas batu yang kemudian dikenal dengan Prasasti Talang Tuwo. Inilah bukti konkrit keberadaan Sriwijaya di Palembang, sekaligus juga menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan sudah dipikirkan dan dilakukan oleh leluhur negeri ini sejak bumi ini masih terasa begitu lapang dan longgar.

            Prasasti Talang Tuwo yang ditemukan di Palembang, dekat Bukit Siguntang, adalah satu-satunya prasasti tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya yang teksnya cukup panjang. Sebelumnya sudah ada Prasasti Kedukan Bukit (682 M) yang mengukuhkan posisi Sriwijaya. Prasasti Talang Tuwo punya makna strategis, yaitu pengaturan lingkungan dan tata ruang secara berkelanjutan. Jika dibaca semua bait-bait dalam prasasti ini, yang sebelumnya sudah diterjemahkan oleh Georde Coedes, isinya menegaskan tentang pentingnya memahami dan mengelola lingkungan hidup. Dalam bahasa Nurhadi Rangkuti, mantan Kepala Balai Arkeologi Palembang, ini disebutnya sebagai “kemakmuran”.

            Salah satu kutipan penting pada prasasti Talang Tuwo berbunyi “... Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan ...” Kutipan di atas memberikan penjelasan penting bahwa ruang hidup ini harus ditata, dikelola, diatur, dan ditujukan untuk kebahagiaan/kemakmuran orang banyak. Kata-kata yang disebutkan sebagai titah baginda Sri Baginda Sri Jayanasa dalam pembangunan taman Sriksetra kemudian menjadi momentum penting yang harusnya tidak pernah dilupakan.

            Makna terdalam dari prasasti tersebut adalah penjagaan terhadap bumi dengan segenap isinya. Bisa dibayangkan, di awal-awal tahun masehi, penguasa saat itu sudah punya pikiran jauh kedepan dalam memandang alam semesta. Masa-masa dimana hutan masih begitu luas, ruang masih begitu longgar, penduduk belum sepadat saat ini, penataan ruang yang baik dan ramah lingkungan, sudah dipikirkan dan sudah dilakukan. Inilah titik penting penghargaan terhadap bumi yang diatur dalam mekanisme kebijakan formal pemerintahan.

            Nilai penting lain dalam prasasti Talang Tuwo adalah adanya tiga unsur penting dalam menata lingkungan dan alam semesta ini, yaitu Tata Ruang, Tata Kelola, dan Tata Manfaat. Naskah prasasti ini sudah menegaskan secara baik bahwa ruang-ruang yang ada harus diurus, ditata dan diatur sedemikian rupa. Dimana posisi taman dan bagaimana mengatur tanamannya, semua sudah dipikirkan. Begitu juga dalam hal pengelolaan, siapa yang bertanggungjawab dan prinsip-prinsip apa yang harus dipegang, juga dijelaskan. Terpenting lagi, ruang wilayah yang ada harus digunakan atau dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan semua umat, siapapun itu, baik warga Sriwijaya maupun warga lainnya.

            Apabila kita lihat realitas persoalan lingkungan saat ini, tiga aspek tersebutlah yang selalu bermasalah. Akibatnya berbagai hal negatif melanda manusia, seperti kabut asap, kekeringan, tanah longsor, kelaparan, dan sebagainya. Penataan ruang tidak dilaksanakan secara baik, hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat belaka. Terbukti, lahan gambut yang sejatinya harus dilindungi, dikonservasi, justru menjadi lautan perkebunan sawit ataupun hutan tanaman industri. Ruang yang harusnya dijadikan tempat penampungan air, justru menjadi ruko dan perumahan permanen. Begitupun, alam yang mestinya dikelola secara adil dan berbasiskan kearifan lokal masyarakat, justru dieksploitasi oleh kelompok pemodal besar. Efeknya, manfaat dari pengelolaan lingkungan, cenderung dinikmati segelintir orang saja, sementara ekses negatifnya menerpa semua kalangan.

            Membaca dari hal tersebut, maka sebenarnyalah kita sudah tercerabut dari semangat dan spirit penataan lingkungan yang sudah digagas oleh para leluhur. Disinilah pentingnya mengembalikan spirit bumi untuk kemakmuran bersama, sebagaimana Raja Sriwijaya menitahkannya. Momentum Prasasti Talang Tuwo di abad ke-7 M bisa menjadi momentum Hari Bumi, yang tidak saja untuk masyarakat Sumatera Selatan, tapi seluruh umat di muka bumi ini.

            Momentum ini menjadi signifikan untuk dikedepankan karena digagas oleh sebuah kerajaan terbesar di nusantara yang pernah berkuasa meliputi kawasan Asia Tenggara, mulai dari Semenanjung Malaysia hingga ke Thailand. Artinya, titah penguasa Sriwijaya saat itu memberikan pengaruh pada kawasan Asia Tenggara. Titah raja saat itu, juga tidak menyebutkan satu kelompok masyarakat, tapi seluruh makhluk.  Disinilah hari bumi bisa diterima secara logis karena pengaruh dari prasasti tersebut mencakup kewenangan raja yang begitu besar dan luas.

            Dalam kajian lain hari bumi sering diidentikkan dengan fenomena Ekuinoks Maret, yaitu posisi matahari berada di garis Khatulistiwa. Ini pernah diusulkan PBB tahun 1969, melalui aktifis perdamaian John McConnel, sebagai momentum hari bumi. Ekuinoks sendiri adalah fenomena alam, berdasarkan perlintasan matahari. Hari bumi pernah pula dicanangkan tanggal 22 April, yang digagas oleh Gaylord Nelson tahun 1970. Dasarnya adalah fenomena musim semi di belahan bumi utara dan musim gugur di selatan. Sementara momentum dalam prasasti Talang Tuwo, bukan semata didasarkan fenomena alam, tetapi kesadaran dan kepedulian penguasa saat itu untuk menjaga bumi yang ada. Walaupun perhitungan sang raja kala itu, tetap tidak lepas dari fenomena matahari dan perputaran bumi. Kesadaran ini kemudian bukan sekedar kearifan lokal masyarakat, tetapi dilegalkan melalui kebijakan formal (titah) penguasa.

            Apa yang sudah dicanangkan oleh Raja Sriwijaya sebenarnya juga menjelaskan bahwa segala teori-teori tentang etika lingkungan yang pernah dikenal selama ini, sudah didahului oleh leluhur masyarakat Bumi Sriwijaya. Aldo Leopold  yang pernah menyebutkan tentang Etika Bumi (land ethics) di tahun 1949, jelas jauh setelah pemikiran penguasa Sriwijaya. Begitu juga Rene Descartes yang menyebutkan tentang Antroposentris, juga baru muncul belakangan. Apalagi tokoh-tokoh etika lingkungan seperti Arne Naess, David Rothenberg, Calicott, Chamberlain, dan sebagainya, semua baru muncul belakangan. Karena itulah, momentum hari bumi perlu kita kembalikan ke momentum Prasasti Talang Tuwo dari Kerajaan Sriwijaya.

Tugas bersama masyarakat Sumsel-lah untuk merumuskan nilai-nilai yang ada, bahkan sampai ke wilayah praktis. Setidaknya hal itu sudah coba dimulai beberapa waktu lalu oleh sekelompok seniman, jurnalis, akademisi dan arkeolog dari Tim Spirit Sriwijaya untuk menelusuri semangat dari Prasasti Talang Tuwo, hingga ke pembuatan replikanya. Satu hal yang terpenting, lingkungan tetap harus dikelola, bukan didiamkan atau diharamkan untuk diolah, tetapi harus dengan pertimbangan aspek manfaat bagi semua umat dan makhluk di muka bumi ini. Hal ini menjadi sangat kontekstual, ketika hampir setiap tahun masyarakat Sumsel diterpa kabut asap, banjir, tanah longsor, yang pangkal mulanya adalah pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan hak-hak bumi ini. Bumi bukan tidak boleh diolah, silahkan saja, tetapi aspek manfaat bagi seluruh umat manusia harus menjadi prasyarat utama. Semoga spirit Prasasti Talang Tuwo bisa diaplikasikan pada era sekarang ini.