Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

PETA JALAN (ROADMAP) PENGEMBANGAN PTKI DI INDONESIA

Ditulis oleh : Dr. Ismail Sukardi, M.Ag | 07/08/2017 WIB

PETA JALAN (ROADMAP) PENGEMBANGAN PTKI DI INDONESIA

Ismail Sukardi

 

            Dalam pertemuan para rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)  pada bulan Maret 2016 Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) saat itu, Prof. Dr. Amsal Bahtiar, antara lain menjelaskan bahwa PTKIN di Indonesia harus terus-menerus dikembangkan  menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional, regional (ASEAN), maupun internasional. Oleh karenanya, kata beliau, proyeksi jangka panjang pengembangan PTKIN di Indonesia  perlu dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat jelas dan rinci. Tahapan-tahapan ini menarik untuk dicermati, dan bahkan lebih jauh ia dapat menjadi semacam acuan bagi semua PTKIN dan PTKIS di Indonesia untuk mengembangkan PTKI-nya di wilayah masing-masing sesuai peta jalan (roadmap) PTKI tersebut. 

            Ada empat tahapan pengembangan pendidikan tinggi Islam yang dirancang oleh Diktis saat ini, yaitu: pertama, tahapan penguatan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) (2015-2019). Pada tahap ini strategi pengembangan difokuskan kepada konsolidasi dan pemenuhan kapasitas dan keunggulan sumber daya dan instutisi, serta mewujudkan tata kelola PTKI yang baik dan akuntabel. Kedua,  tahap peningkatan kualitas PTI keunggulan nasional (2020-2024). Tahap ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan semua aspek di PTKI yang makin sempurna dan unggul secara nasional. Ketiga,  tahap PTI berdayasaing regional (2025-2029). Tahap ini fokus kepada pengembangan keunggulan dan kebermanfaatan PTKI di tingkat Asia Tenggara. Keempat,  PTKI berdayasaing internasional  (2030-2034). Tahap ini fokus kepada konsistensi dalam pengembangan PTKI  yang unggul dan diakui secara global. Pada tahapan ini PTKI diharapkan sudah mengalami proses internasionalisasi yang massif dan diakui secara global (internationally recognized) dan bahkan menjadi kiblat peradaban dunia dalam bidang keilmuan Islam.

Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktis

Salah satu tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Diktis pada tahapan pertama di atas, di antaranya adalah melakukan  pengembangan PTKIN sebagai organisasi yang memiliki tata kelola yang baik (good university governance). Tata kelola PTKI yang bersih dan baik ditandai dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dan perangkat kelembagaan yang dibutuhkan dengan siklus kegiatan yang selalu dimulai dari penetapan visi, misi, tujuan strategis, perencanaan program yang terpadu (integrated), pelaksanaan program yang baik dan evaluasi dan perbaikan terus-menerus.

Tata kelola yang baik ini tentu meliputi baik aspek akademik maupun kelembagaan. Dari aspek akademik, indikator utamanya adalah mutu akademik yang tinggi yang dicerminkan melalui status akreditasi A (unggul) baik secara institusi maupun di tingkat program studi. Dalam proyeksi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemenag), tahapan ini harus dicapai dalam tempo lima tahun (2015 – 2019). Akan tetapi berapa persen target-taget capaian bisa dicapai untuk PTKIN/PTKIS yang jumlahnya sangat banyak itu? Waktulah yang akan menjawabnya.

Sampai dengan pertengahan tahun 2017 tahapan  ini belum menunjukkan ketercapaian signifikan. Dari 56 PTKIN, misalnya baru 3 PTKIN yang sudah terakreditasi A (UIN Yogyakarta, UIN Jakarta, dan UIN Malang). Mayoritas PTKIN, termasuk UIN Raden Fatah Palembang masih terakreditasi B, sebagian masih ada yang terakreditasi C.

Dalam konteks pengembangan PTKI dalam skala makro, pada tahapan pertama di atas (2015 – 2019),   Diktis telah menetapkan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktis. Di antaranya adalah bertambahnya dosen berkualifikasi doktor menjadi 5000 orang sampai akhir 2019. Untuk mewujudkan IKU ini Diktis meluncurkan Beasiswa Program 5000 Doktor. Program ini sudah hampir tiga tahun berjalan, tetapi jumlah penerima beasiswa belum mencapai target. Dosen yang mengambil program S3 ke luar negeri relatif lebih sedikit ketimbang dalam negeri. Salah satunya disebabkan kendala dalam hal kompetensi bahasa Inggris sebagian dosen PTKI.

IKU Diktis lainnya dalam bidang akademik adalah meningkatnya: 1) jumlah program studi di PTKI terakreditasi A, 2) jumlah jurnal terakreditasi nasional, 3) jumlah mahasiswa berprestasi/berinovasi dan menerima beasiswa, 4) jumlah publikasi dosen di jurnal terakreditasi nasional dan internasional, 5) jimlah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan paten dari PTKI, 6) jumlah PTKI terakreditasi A (Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi/AIPT); 7) jumlah guru besar PTKI, 8) jumlah dosen yang melanjutkan ke jenjang S3,  9) jumlah dosen penerima beasiswa S3; 10) jumlah PTKI (UIN) yang merampungkan desain dan mengimplementasikan konsep integrasi ilmu, agama, dan sains; dan 11) jumlah PTKI yang masuk dalam top 50 PT nasional.

Adapun yang terkait dengan kelembagaan dan tata kelola PTKI  di antara IKU Diktis yang perlu disebut adalah meningkatnya: 1) jumlah PTKIN yang bertransformasi secara kelembagaan (STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN); 2)  jumlah PTKI otonomi (berbadan hukum), 3) jumlah PTKI yang menerapkan layanan berbasis e-office, 4) internalisasi 5 budaya kerja di PTKI; 5) jumlah PTKI yang memiliki sarana-prasarana pendidikan yang standar nasional; 6) jumlah PTKIN yang terbaik dalam program Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBBK); 7) jumlah regulasi PTKI yang terbit; 8) jumlah PTKI yang menerapkan program Strategic Management System (SMS); dan 9) jumlah PTKI yang mengalami transformasi kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU).

Tugas PTKI di Indonesia

Sebagian dari IKU Diktis di atas tampaknya sudah dicapai, akan tetapi masih banyak juga IKU yang belum dicapai.  Akan tetapi ketercapaian IKU Diktis di atas tidak melulu menjadi tugas dan tanggungjawab Diktis, tetapi juga perlu partisipasi seluruh PTKI di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Menurut hemat penulis ada beberapa tugas penting PTKI yang harus segera dilakukan, termasuk UIN Raden Fatah Palembang. Pertama,  menerjemahkan atau menurunkan roadmap  pengembangan PTKI Diktis di atas menjadi unsur-unsur utama dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) setiap PTKI di Indonesia. Hal ini dilakukan, tentu saja, dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan sumber daya dan situasi-kondisi yang dihadapi masing-masing PTKI.

Kedua, menerjemahkan atau menurunkan IKU Diktis menjadi IKU masing-masing PTKI atau IKU Rektor. Tentu saja tidak hanya IKU Diktis yang menjadi  acuan IKU PTKI, tetapi juga visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai utama (core values)  setiap PTKI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menjadi acuan penilaian kelayakan PT oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan bahkan standar-standar mutu di tingkat regional maupun internasional. Setelah IKU PTKI tersusun, IKU tersebut diturunkan menjadi IKU fakultas/dekan dan IKU program studi/Kaprodi di masing-masing PTKI agar lebih operasional/implementatif.

Ketiga, menerjemahkan atau menurunkan IKU PTKI menjadi program-program kongkrit dan terukur baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Tentu saja program ini disusun menurut skala prioritas dan disesuaikan dengan anggaran serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PTKI.

Jikat tiga langkah ini saja dahulu yang dilakukan oleh setiap PTKI di Indonesia, maka setiap PTKI sudah memberikan sumbangan yang berarti bagi upaya mewujudkan IKU Diktis di atas. Ini juga bermakna bahwa setiap PTKI turut membantu Diktis mewujudkan tahapan pertama dari pengembangan PTKI di Indonesia ke depan sebagai PT dengan tata kelola PT yang baik. Ini akan menjadi modal dasar bagi tahap pengembangan perikutnya, yaitu PT yang memiliki keunggulan dan daya saing nasional (2020 – 2024). Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kemudahan bagi semua sivitas akademika PTKI di semua wilayah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita mulia ini. Aamiin.