Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

MARI BUKA-BUKAAN SOAL LAHAN TERLANTAR

Ditulis oleh : Dr. Yenrizal, M.Si | 07/09/2017 WIB

MARI BUKA-BUKAAN SOAL LAHAN TERLANTAR

Oleh : Dr. Yenrizal, M.Si

(Doktor Komunikasi Lingkungan FISIP UIN Raden Fatah)

 

            Terjadinya kebakaran lahan awal Agustus 2017 lalu, sempat membuat gerah Gubernur Sumsel. Saking gerahnya, beliau memerintahkan untuk melakukan identifikasi pemilik lahan yang selama ini cenderung menelantarkan, membiarkan begitu saja. Jika pemiliknya tak sanggup menjaga lahan itu, akan diambil alih. Demikian statemen Gubernur Sumsel (mongabay.co.id/15/08/2017). Lokasi yang dimaksud dari pernyataan di atas adalah lahan yang berada di sekitar jalan Palembang-Inderalaya dan sekitaran Jalan Tol Palindra.

            Pernyataan di atas, patut memang kita cermati dan menjadi perhatian bersama. Sejauh pengamatan penulis, sejak pertama kali menempuh jalur tersebut (Palembang-Inderalaya), sekitar 1993 lalu hingga saat ini, jalur tersebut tak jauh berubah. Ada satu dua bangunan yang didirikan, tapi secara keseluruhan begitu saja. Semak dan rawa yang berair di musim hujan, menjadi lokasi pemancingan, selanjutnya kering dan terbakar ketika musim kemarau. Begitulah yang senantiasa terjadi.

            Intensitas kebakaran semakin meningkat, seiring dengan cuaca semakin panas dan kemarau semakin panjang, terutama sejak 10 tahun terakhir. Tak jarang sebenarnya banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemilik lahan di sekitar tersebut, kenapa dibiarkan terlantar, kenapa tidak diolah, dan sebagainya. Ini pertanyaan publik yang saban hari melintasi daerah tersebut.

            Sekedar perbandingan, dalam sebuah perjalanan riset ke daerah di Sumsel ini, seperti daerah Sembilang, Dangku, Bentayan, dan beberapa daerah lain, saya seringkali menemukan upaya masyarakat setempat yang memanfaatkan lahan secara efektif. Banyak areal yang sebelum ini belum diolah, kemudian dimanfaatkan dan terbukti produktif. Di daerah Sembilang saya menemukan fakta bahwa masyarakat setempat sengaja membuka lahan, membagi aktifitas antara nelayan dengan petani, dengan alasan untuk menjaga lahan. Kisah yang mereka katakan, tahun 2015 lalu kebakaran hebat melanda daerah tersebut, terutama lahan yang tidak dimanfaatkan. Kemudian mereka berinisiatif membukanya, dan dengan sendirinya lahan terjaga. Di musim kemarau mereka berjaga siang malam, jangan sampai ada percikan api. Swadaya masyarakat yang timbul dari rasa memiliki terhadap lahan, terbukti mampu membuat lahan yang potensial merusak lingkungan menjadi produktif.

            Artinya, jika melihat masalah kebakaran lahan sebagai masalah krusial di Sumsel (sebagaimana pernah dirasakan 2014-2015 lalu), salah satu yang harus dibenahi adalah optimalisasi lahan sesuai fungsinya. Logika ini sebenarnya sederhana saja, jika lahan dibiarkan begitu saja, sementara itu adalah kawasan rawa dan sebagian gambut, maka ia akan kering di musim kemarau. Rawa kering rentan terbakar, apalagi tidak dijaga sama sekali.

            Pertanyaan penting berikutnya adalah, siapa sebenarnya pemilik lahan-lahan yang cukup luas tersebut? Sebagian bisa diketahui dari beberapa papan nama yang terpampang di atas lahan tersebut. Sebagian tidak punya papan nama, tapi bisa dipastikan ada pemiliknya. Jika kita berspekulasi, bisa pastikan bahwa sangat kecil kemungkinan ini dimiliki petani biasa yang punya modal pas-pasan, kendati mereka adalah kelompok yang selama ini sering dituding penyebab kebakaran lahan. Logikanya, kalau mereka punya modal pas-pasan dan menggantungkan hidup dari lahan, tentu tidak mungkin lahannya ditelantarkan, pasti sudah dimanfaatkan.

            Pihak pemilik lahan, besar kemungkinan adalah pihak-pihak yang “tidak merasa perlu” terhadap lahannya untuk saat ini. Dalam bahasa lain, sering dikatakan “investasi”. Nah, pihak ini jelas bukanlah orang yang menggantungkan hidupnya dari lahan, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka sendiri sudah lupa bahwa mereka punya lahan.

            Sekedar perbandingan, data dari BPS Sumatera Selatan menyebutkan tahun 2013 luas tanah terlantar seluas 1.338,25 Ha. Penetapan status terlantar ini berdasarkan pada kriteria dari BPN setempat. Ini baru data yang tertulis dari instansi pemerintah. Sementara secara kasat mata, cukup luas lahan yang selama ini cenderung terbengkalai dan tidak terurus.

            Mengacu pada ketentuan dalam PP No 11 tahun 2010, aturan dan identifikasi tentang tanah terlantar ini ada pada Badan Pertahanan Nasional (BPN). Ini kemudian diturunkan dalam aturan teknis pada peraturan Kepala BPN No. 4 tahun 2010. Aturan ini sudah cukup banyak membahas dan menentukan bagaimana perlakuan yang harus diberikan pada tanah-tanah yang dibiarkan terlantar atau tidak terurus.  Artinya sudah ada dasar hukum yang kuat untuk mengatur ini.

            Mengacu pada bahasan di atas bahwa kecil kemungkinan lahan ini dimiliki oleh petani kecil perorangan, maka logikanya pula persoalan ini melibatkan sebuah struktur yang lebih besar, bahkan mungkin lebih beresiko. Akan tetapi jika kita mengacu pada kondisi lahan dan resiko yang ditimbulkan, maka perlu didorong langkah dari Pemprov Sumsel untuk mengindentifikasi dan menertibkan lahan-lahan tersebut. Melihat pada kasus kabut asap, kebakaran lahan, yang merugikan banyak pihak maka pemilik lahan yang membiarkan lahannya terlantar dan terbakar harus diberikan sanksi yang tegas. Perlu pula kiranya BPN untuk didorong dan dimaksimalkan agar “berani” untuk membuka data-data siapa saja pemilik lahan tersebut. Andai BPN mengalami kesulitan, maka dukungan dan desakan dari publik harus dikedepankan. Syaratnya, buka dulu data siapa pemilik lahan-lahan tersebut.

            Andai kita telisik ke belakang, jauh di masa pemerintahan marga, soal pengaturan dan pemanfaata lahan sudah diatur dengan baik. Penguasa lahan saat itu adalah Pesirah selaku Kepala Marga. Jika ada warga yang ingin buka lahan, bisa mengajukan ke Pesirah dengan membayar semacam Pancung Alas. Disini melekat berbagai ketentuan mengikat, termasuk jika lahan tersebut ditelantarkan dan dibiarkan terbakar. Undang-Undang Marga cukup kuat untuk menindak siapa saja yang terbukti merugikan banyak pihak dalam pengelolaan lahan.

            Aturan seperti ini seperti menegaskan bahwa antara manusia dengan alam harus saling satu kesatuan. Boleh alam diolah dan dimanfaatkan, tapi untuk kebaikan bersama, bukan malah merugikan orang banyak. Kita bisa buktikan, ketika terjadi kebakaran lahan terlantar tersebut, berapa kerugian yang harus ditanggung, termasuk berapa sumber daya dan dana yang harus dikeluarkan. Biaya water boombing, petugas pemadam, apalagi kerugian masyarakat secara keseluruhan. Artinya, pihak yang menelantarkan lahannya, membiarkan terbakar, sama saja dengan menebar kerugian pada orang banyak. Kemungkinan pula ikut membodohi masyarakat dengan menyuruhnya atau dengan mengkambinghitamkan sebagai penyebab kebakaran lahan.

            Oleh karena itu, perubahan signifikan sejak diberlakukannya ketentuan kepemilikan pribadi atas lahan dengan nama sertifikat hak milik, ikut memberikan kuasa pada individu untuk memiliki lahan secara luas. Negara seolah-olah tidak punya kuasa lagi, karena kepemilikan sudah pada individu. Tetapi dengan mengacu pada ketentuan yang ada, sebenarnya kuasa itu sudah di atur dengan baik. Tinggal lagi, maukah dan beranikah untuk membuka data lahan tersebut? Demi kemaslahatan bersama, ini harus dilakukan.