:: UIN Raden Fatah Palembang

   Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  

Tawaran Konsep untuk Kebun Raya Musi Tanggapan Terhadap Tulisan Prof Jalaluddin

Ditulis oleh : Dr. Muhammad Adil, M.Ag | 12/02/2018 WIB

Tawaran Konsep untuk Kebun Raya Musi

Tanggapan Terhadap Tulisan Prof. Jalaluddin

Oleh: Muhammad Adil

Dosen UIN Raden Fatah/Pengurus Wilayah NU Sumatera Selatan

 

Tulisan ini merupakan tanggapan terhadap gagasan cendikiawan Sumatera Selatan (Sumsel), Prof. Jalaluddin, yang akrab disapa "Pak Jalal" pada kolom opini dengan judul "Menggagas Kebun Raya Musi melalui Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan Hidup" yang dimuat pada 21 November 2017 di Sriwijaya Post

Gagasan besar (the great idea) yang disampaikan oleh Pak Jalal merupakan sumbangan pemikiran yang sangat berharga bagi perkembangan lingkungan hidup yang sejatinya harus segera disambut oleh pemerintah dengan visi "kerja besar", karena pemikiran seperti ini memiliki implikasi jangka panjang, bukan hanya untuk Sumsel dan Indonesia, tapi juga dunia.

Sebagai sumbang-saran kepada pemerintah dan pihak terkait bahwa untuk membuat kebun raya, dengan basis kearifan lokal, seperti yang digagas Pak Jalal, maka diperlukan diskusi yang panjang dan terus-menerus, melibatkan semua pihak meliputi para ahli seperti; pertama, pemerintah sebagai yang punya wilayah, penyelenggara negara, dan pengambil kebijakan.

Kedua, para akademisi yang akan melakukan penelitian untuk menelaah dan merumuskan visi yang akan dijadikan sebagai patokan utama yang pada gilirannya akan digunakan dalam merumuskan model konsep kebun raya dimaksud.

Pak Jalal sudah menyebut posisi UIN Raden Fatah dan Unsri. UIN dari sudut pandang tradisi melayu-Islam sedangkan Unsri pada pelestarian lingkungan mencakup flora dan fauna.

Ketiga, kalangan pemangku adat dan budayawan dibutuhkan untuk melihat perspektif kearifan lokal, paling tidak untuk pengungkapan tradisi sepanjang aliran sungai musi dari yang paling hulu sampai yang paling hilir, karena memiliki aneka ragam varian perbedaan yang menjadi ciri dari masing-masing daerah.

Keempat, tokoh agama, diperlukan untuk menyampaikan kepada halayak tentang arti penting saling membutuhkan antara manusia dan lingkungan hidup.
Mengungkap muatan pesan-pesan inti agama sebagai rumusan fikih lingkungan.

Kelima, Masyarakat umum, yang telah mendiami wilayah sepanjang aliran sungai musi, nantinya mereka akan dilibatkan dalam proyek besar ini. Kelima, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang akan dilibatkan untuk membantu pendanaan.

 

Di samping itu, untuk mewujudkan gagasan konsep seperti yang ditawarkan Pak Jalal, maka, pembangunan Kebun Raya Sriwijaya Sumsel (KR3S) yang sudah dipersiapkan selama ini harus segera disampaikan progress reportnya oleh penyelenggara kepada masyarakat.

Harapannya, jika kebun raya ini terwujud, maka dapat dijadikan langkah awal menuju proyek besar pembangunan Kebun Raya Musi (KRM).

Masyarakat Sumsel sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi untuk serius mengawal pembangunan KR3S. Karena, sejak direncanakan tahun 2013 yang lalu sampai saat ini belum kelihatan update terkini, terkait dengan perkembangannya.

Hal ini penting, karena jika perkembangannya sudah siginfikan, maka berbagai jenis tumbuhan asli Sumsel yang sudah dibudidayakan di KR3S itu, tidak hanya untuk kepentingan penelitian dan dihunitempatkan di KR3S saja, tetapi dapat disebarluaskan di sepanjang aliran sungai Musi, tentu dengan varian tanaman yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Sejatinya pada tahun 2017 lalu Kebun Raya Sriwijaya diharapkan sudah ada tanda-tandanya akan selesai pada tahap awal, karena masih menyisakan satu tahun sampai 2018 dari target awal lima tahun yang disiapkan pembangunannya.

Jika sesuai rencana, maka KR3S siap dikunjungi oleh para turis lokal dan macanegara bertepatan dengan Palembang sebagai tuan rumah perhelatan besar Sea Games 2018.

Kita berharap bahwa proyek KR3S tidak hanya event oriented, tapi juga harus berbasis pada substantive kepentingan lingkungan hidup, karena menggunakan anggaran Negara yang tidak sedikit, selain kehadirannya sudah sangat ditunggu oleh masyarakat.

KR3S memanfaatkan lahan bekas Patra Tani seluas 100 hektar di Ogan Ilir dan Muara Enim.

Yang kita tahu bahwa pembangunannya dilakukan secara bertahap selama lima tahun.

Rancang bangun dibuat oleh LIPI bekerja sama dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumsel.

Tujuannya menyelamatkan tumbuhan asli khas Sumsel dan memperkenalkan keunggulannya sebagai sarana penelitian serta pengembangan ilmu pendidikan teknologi konservasi tumbuhan.

Konsep KR3S ini berfungsi sebagai koleksi tanaman obat dan tanaman lahan basah.

Tahap awal, koleksi material tanaman masih berupa buah dan biji dari 17 spesies tanaman khas Sumatra yang merupakan koleksi Kebun Raya Bogor.

Dunia internasional sangat apresiatif melihat action yang dilakukan oleh Sumsel.

Di level dunia, persoalan lingkungan memang sedang mendapat perhatian yang cukup serius. Karenanya, tidak heran kalau Gubernur Sumsel, Alex Noerdin pernah diundang pada pertemuan menteri-menteri lingkungan hidup dunia di Jerman pada bulan Maret 2015 yang lalu sebagai pembicara kunci.

Mereka tertarik, karena sejak 2013, Sumsel telah menyediakan 100 hektar lahan untuk dibangun Kebun Raya.

Pertemuan yang digagas dalam rangka membahas tentang pelestarian hutan. Intinya, para menteri yang hadir saat itu telah bersepakat menyerukan untuk memulihkan lahan kritis seluas 150 juta hektar hingga 2020.

Krisis lingkungan yang terjadi di dunia sekarang ini memang memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai komponen masyarakat, tidak terkecuali di Sumsel.

Pemerintah Provinsi Sumsel merasa terpanggil untuk ikut andil dan berkomitmen dalam melestarikan hutan guna melindungi keanekaragaman hayati margasatwa, flora, dan fauna, seperti harimau dan gajah sumatera.

Bentuknya adalah dengan menyediakan lahan untuk konservasi dengan rencana besar membuat kebun raya hutan basah dengan memperhatikan konsep kearifan lokal.

Oleh karena itu, maka dibutuhkan konsep pembangunan kebun raya multi perspektif, antara lain adalah dengan menerapkan konsep yang ramah lingkungan dengan tawaran konsep fikih lingkungan yang nilai-nilai filosofis, yuris, dan sosiologisnya sudah banyak dimuat dalam berbagai kitab fikih, mulai yang klasik sampai dengan yang kontemporer yang dapat dipadupadankan dengan kearifan lokal (local wisdom) Sumsel.

 

Pertanyaannya, mengapa perlu memadupadankan keduanya? Seperti yang dijelaskan Pak Jalal, bahwa membangun KRM adalah juga membangun masyarakat melayu-muslim, maka adalah bijak kalau keduanya; fikih lingkungan-kearifan lokal menjadi fokus visi yang akan dicapai.

Konsep tentang pelestarian hutan, selaras dengan konsep Islam tentang lingkungan.

Sebagai agama yang ramah lingkungan, Islam mempunyai kebijakan yang dapat digalidarisumbernya, yaitu Al quran dan Hadis.
Atas dasar itu, para ulama dan fuqaha pernah merumuskan fikih yang diwariskan hingga kini berupa kata klasik yang mengandung rumusan termasuk dalam pelestarian lingkungan.

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya.

Mana kala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.

Mengatasi krisis lingkungan yang kini sedang melanda dunia bukanlah didominasi persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata.

Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fikih lingkungan, karena persoalan ekologi berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan.

Fikih lingkungan merupakan terobosan bagi upaya konservasi dan restorasi lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan.

Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai supplement bagi pendekatan disiplin ilmu lain yang telah ada.

Fikih lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap prilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fikih lingkungan disini juga sekaligus berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos.

Dengan kata lain, bahwa fikih lingkungan merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama yang dapat digunakan dalam menata rencana besar KRM.

Dalam pengelolaan KRM, maka fikih lingkungan memiliki konsep yang jelas berupa landasan pilosofis terhadap perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: holistik dan tauhid, khilafah, amanah,i'tidal, istishlah, keberlanjutan, prinsip larangan ekploitasi SDA secara berlebihan, dan konservasi SDA adalah sebagai kewajiban perintah keagamaan yang harus dijalankan oleh masing-- masing individu.

Dengan konsep di atas, maka fikih lingkungan bagi pembangunan KRM dapat melingkupi seluruh permasalahan lingkungan antara lain: pertama, bahwa fikih lingkungan memiliki visi untuk mengenalkan anatomi lingkungan, seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (organisme) didalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Kedua, Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharruf) sumber daya alam (PSDA).

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.

Fikih lingkungan menawarkan konsep melakukan konservasi (ri'ayah) alam, yaitu menjaganya agar tetap asri dalam keasliannya.

Ketiga, Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak.

Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam fikih lingkungan adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak.

Khazanah fiqih lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep ihya`al-mamat (baca, menghidupkan tanah yang telah mati).

Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.

 

Fikih lingkungan berkaitan juga dengan penanganan isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif.

Pertama, kategori norma-norma hukum formal dengan 5 kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah, dan mandub, sebagaimana yang dikenal umumnya.
Kedua, kategori norma moral-etis.

Dimensi moral-etis ini dapat menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

Kaitannya dengan kearifan lokal, Sumsel tentu sangat beruntung, karena memiliki kearifan lokal (local wisdom) yang sangat kaya.

Adat simbur cahaya yang aturanya terdapat pada Undang-undang Simbur Cahaya merupakan sistem peradatan yang pernah berlaku cukup lama.

Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan merupakan bagian penting menjadi concern aturan ini.

Karenanya, terdapat beberapa pasal yang secara khusus memuat tentang aturan pelestarian alam.

Yang berbicara tentang pelestarian alam dimuat paling tidak pada bab ke-3 aturan dusun dan adat berladang, terdiri dari 34 pasal.

Di antara bagian penting adalah bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan lahan yang sangat luas untuk dijadikan hutan lindung, yang peruntukannya ditujukan kepada seluruh masyarakat.

Aturan seperti ini, diduga sangat dipengaruhi oleh kitab-kitab fikih yang kala itu beredar mengitarinya, atau bahkan menjadi rujukan dalam penyusunan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.

Sehingga dalam pelaksanaannya mengikat bagi masyarakat Sumsel kala itu.

Dengan demikian, dapat diyakini bahwa keterjagaan sumber daya alam merupakan ikut andil para ulama, tokoh adat, dan pemerintah yang menjadikannya sebagai pedoman dalam mengatur tata kehidupan masyarakat.

Perspektif fikih lingkungan dalam naskah Undang-undang Simbur Cahaya merupakan hasanah yang sangat baik sebagai landasan konsep dalam menata lingkungan hidup.

Keterlibatan berbagai kelompok penting masyarakat seperti para ulama tentu sangat kuat, karena ulama memiliki peran yang sangat signifikan ikut merumuskan pe-
nyusunan dan mengkompilasi undang-undang ini.

Kepiawaian mereka dengan mengambil posisi lebih mementingkan transformasi nilai-nilai dalam redaksi undang-undang ketimbang istilah teks menunjukkan kemampuan berdiplomasi dalam memahami substansi nash, karena posisi politik Hindia Belanda yang sangat dominan kala itu.

Keteraturan model pengelolan lingkungan dalam tradisi Simbur Cahaya tentu perlu terus digali untuk dikembangkan sebagai sumbangan berharga para leluhur untuk masyarakat berikutnya, semisal pelestarian lingkungan hutan.

Intinya, bahwa konsep fikih lingkungan dan kearifan lokal dapat dijadikan rujukan dalam mengawal usaha besar untuk mewujudkan rencana pembangunan Kebun Raya Musi (KRM), seperti yang ditawarkan Pak Jalal.