Selamat Datang di Situs Resmi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang   Kepada Yth Wali Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN RF Untk menghadiri acara Silaturahmi dan pertemuaan wali MAHASISWA FITK ANGKATAN 2018 pada HARI: JUMAT TANGGAL: 14 SEPTEMBER 2018 Jam: 08.30 SD 11.00 Tempat: Academic Center UIN Raden Fatah  

Kuliah Umum Bersama BPK dan DPR RI

Dikirim oleh : Humas UIN Raden Fatah Palemban | Hist : 395 | Kategori : UIN Raden Fatah Palembang | 08/04/2019 17:51:56 WIB

Palembang - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Menjadi Narasumber Dalam Kuliah Umum di KPA Lantai III UIN Raden Fatah Palembang. Senin, 08 April 2019.

HUMAS-UINRF--Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor I, II, KA BIRO AUPK, KA BIRO AAKK, Wadir Pascasarjana, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan ini mengambil tema “Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolangan Keuangan Negara”. Mahasiswa UIN Raden Fatah sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Terlebih lagi saat Anggota VI BPK RI Bapak Prof. H. Harry Azhar Aziz, MA, Ph.D dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bapak Ir. H. Achmad Hafiz Tohir tersenyum sambil menyapa mahasiswa saat memasuki KPA Lantai III.

Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Drs. H. M. Sirozi, Ph. D dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Prof. H. Harry Azhar Aziz, MA, Ph.D dan Bapak Ir. H. Achmad Hafiz Tohir untuk memberikan ilmunya kepada mahasiswa dan mahasiswi UIN Raden Fatah. “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan komitmen kita untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi”, pungkasnya.

Prof. H. Harry Azhar Aziz, MA, Ph.D dalam penyampaian materinya mengatakan bahwa perjalanan sejarah kehidupan bernegara kita sudah sesuai dengan tujuan kemerdekaan, dengan beberapa catatan. “Pengelolaan keuangan negara baru beberapa tahun mulai dikaitkan dengan indikator kesejahteraan rakyat. Kedepan perhatian kepada hubungan pengelolaan keuangan negara dengan kesejahteraan rakyat harus makin diukur dan diperiksa dengan baik. Pemeriksaan keuangan negara sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat harus diperkuat sehingga mendorong anggaran yang mengahasilkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya”, ujarnya.

Sementara itu Ir. H. Achmad Hafiz Tohir dalam penyampaian materinya mengatakan bahwa terdapat lima perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta antara lain dari tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi dan sistem akuntansi. “Tanggungjawab keuangan negara bukan hanya kesesuaian dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran tetapi lebih utama adalah dengan prinsip pencapaian sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (responsibility). Karena pemeriksaan keuangan negara, khususnya pemeriksaan kinerja dapat memperbaiki pola pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan”, ujarnya.

“Mari secara bersama-sama berusaha mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tentang Pelayanan Publik (Open Government). Open Government mempunyai 4 makna penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel yakni mengurangi korupsi, pemerintahan yang lebih responsife terhadap publick, meningkatkan pelayanan publik dan mendorong inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi”, pungkasnya.

Poto Bersama Rektor dan Anggota VI BPK RI, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI serta Civitas Akademika

Tamu Undangan dan Para Peserta

Sumber : Humas UIN 2019 (BN)